OPTIMISME ANGGOTA BARU INKINDO, DITENGAH PANDEMI

Tiga puluh lima anggota baru Inkindo Jawa Timur mengucapkan ikrar anggota baru. Disaksikan jajaran Ketua, Sekretaris, Bendahara dan jajaran pengurus Bidang Keanggotaan. Pandemi tidak menyurutkan semangat anggota baru untuk berkarya di bidang jasa konstruksi. Ikrar anggota dilaksanakan di sekretariat DPP Inkindo Jatim, Kamis 18 Maret 2021.

Sebanyak 35 anggota baru dibagi dalam 3 kelompok dengan menerapkan prosedur kesehatan, mengucapkan ikrar anggota dan menerima Kartu Tanda Anggota (KTA) Inkindo.

Dalam sambutannya Dr Ir. Adi Prawito selaku Ketua DPP Inkindo Jatim menekankan agar para anggota baru selalu optimis dengan selalu mengembangkan kapasitas diri dan kemampuan agar dapat bersaing di tengah ketatnya persaingan di jasa konstruksi khususnya jasa konsultan. Pengembangan SDM adalah kunci utama dalam jasa konsultan. Adi Prawito juga mengingatkan untuk selalu mengikuti perkembangan regulasi di bidang jasa konstruksi. Regulasi sangat mempengaruhi kelangsungan jasa konstruksi. Dua puluh persen sektor penggerak regulasi dipengaruhi oleh faktor regulasi dari pemerintah.

Pada ikrar kali ini dominan anggota berasal dari wilayah Surabaya dan sekitarnya, Banyuwangi dan Madiun. Sektor konstruksi masih menjadi bidang utama dari anggota baru selain sektor non konstruksi seperti bidang survey & pemetaan serta bidang lingkungan hidup.

 

Sumber : DPP INKINDO Jawa Timur

Sosialisasi Peraturan Presiden No 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Perpres No. 16/2018 Tentang PBJ yang disampaikan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Sosialisasi Peraturan Presiden No 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Perpres No. 16/2018 Tentang PBJ yang disampaikan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Kepada Yth,
Bapak/Ibu Anggota INKINDO,

Berikut ini adalah Replay Kegiatan Sosialisasi Peraturan Presiden No 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Perpres No. 16/2018 Tentang PBJ yang disampaikan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Untuk Replay Kegiatan tersebut dapat diakses melalui link berikut : https://youtu.be/llZQvNDRfsU

Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Mencermati Perubahan Regulasi Pengadaan Jasa Konstruksi Dalam Permen PUPR No 14/2020

01 Juni 2020 16:18 WIB


Mencermati Perubahan Regulasi Pengadaan Jasa Konstruksi Dalam Permen PUPR No 14/2020

Peraturan pengadaan jasa konstruksi merupakan salah satu regulasi yang sangat dinamis, karena sering mengalami perubahan sehingga perlu dicermati oleh para pelaku usaha jasa konstruksi, baik para konsultan maupun kontraktor. Salah satunya adalah terbitnya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakayat No. 14 Tahun 2020 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia, tertanggal 15 Mei 2020.

Permen PUPR No 14/2020 merupakan pangganti dari Permen PUPR No 07/2019, menyesuaikan dengan Putusan MA 64P/HUM/2019 yang membatalkan Pasal 21 ayat (3) Permen PUPR 07/2019. Permen PUPR No 14/2020 mengalami beberapa perubahan dibanding Permen PUPR No 07/2019, tidak terbatas hanya terkait Pasal 21 ayat (3) yang dibatalkan MA, tetapi juga ada beberapa aturan baru yang layak diketahui oleh pelaku usaha jasa konstruksi.

Salah satu perbedaan yang menonjol dari Permen PUPR No 14/2020 dibanding Permen PUPR No 07/2019 adalah tentang segmentasi pasar. Dalam bidang jasa konstruksi telah diatur secara ketat tentang segmentasi pasar yang dikaitkan dengan kualifikasi usaha. Artinya, masing-masing kualifikasi usaha (Besar, Menengah, Kecil) hanya bisa mengerjakan untuk nilai paket pekerjaan tertentu sesuai dengan segmentasinya (Besar, Menegah, Kecil). Hal ini dimaksudkan untuk melindungi pangsa pasar di masing-masing segmentasi dari pelaku usaha yang memiliki kualifikasi di atasnya. Sehingga kualifikasi Besar tidak bisa mengerjakan nilai proyek untuk segmentasi Kecil dan Menengah. Namun hal itu dikecualikan, misalnya jika ada pekerjaan termasuk segmentasi Menengah namun memiliki kompleksitas yang tidak dapat dipenuhi oleh kualifikasi M, maka dimungkinkan untuk dikerjakan oleh penyedia jasa satu tingkat di atasnya atau kualifikasi Besar. (Permen PUPR No 14/2020 Pasal 24 ayat (2))

 

Perubahan segmentasi pasar ini terjadi pada Pemaketan Pekerjaan Konstruksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (3). Perubahan bukan hanya terkait dengan nilai paket pekerjaan, tetapi hal yang baru, adalah 2 adanya pembatasan untuk penyedia pekerjaan konstruksi BUMN. Perubahan segmentasi pasar adalah sebagai berikut :

  • Untuk nilai HPS (Harga Perkiraan Sendiri) sampai dengan Rp2,5 miliar hanya untuk penyedia pekerjaan konstruksi kualifikasi Kecil. (Sebelumnya maksimal: Rp10 miliar).
  • Nilai HPS di atas Rp2,5 miliar – 50 miliar hanya untuk Penyedia Pekerjaan Konstruksi kualifikasi Menengah (Sebelumnya: di atas Rp10 miliar –100 miliar).
  • HPS di atas Rp50 miliar – 100 miliar hanya untuk Penyedia Pekerjaan Konstruksi dengan kualifikasi usaha besar non badan usaha milik Negara. (Sebelumnya tidak diatur).
  • HPS di atas Rp100 miliar untuk Penyedia Pekerjaan Konstruksi dengan kualifikasi usaha besar (sama dengan sebelumnya).

 

Untuk pekerjaan jasa konsultansi konstruksi tidak ada perubahan nilai segmentasinya, yaitu : untuk nilai

HPS sampai dengan Rp1 miliar untuk kualifikasi Kecil, HPS di atas Rp1 miliar- Rp 2,5 miliar untuk

kualifikasi Menengah, dan HPS di atas Rp 2,5 miliar untuk kualifikasi Besar. Untuk pekerjaan jasa

konsultansi konstruksi tidak ada pembatasan nilai paket bagi penyedia jasa konsultansi konstruksi BUMN

sebagaimana diberlakukan di pekerjaan konstruksi.

 

Pengaturan segmentasi pasar untuk memproteksi kualifikasi usaha kecil sangat strategis dalam

pengembangan usaha kecil. Namun yang lebih penting lagi adalah bagaimana pemerintah menyediakan

paket-paket pekerjaan jasa konstruksi untuk segmentasi kecil yang lebih banyak lagi, mengingat jumlah

usaha kecil jauh lebih besar dibanding usaha Besar dan Menengah.

 

Pengadaan Langsung

 

Permen PUPR 07/2019 belum mengatur terkait pengadaan langsung untuk jasa konstruksi. Dalam Permen PUPR No 14/2020, Pengadaan langsung Jasa Konstruksi disyaratkan untuk penyedia jasa usaha orang perorangan dan/atau badan usaha dengan kualifikasi usaha kecil. Proses pelaksanaan Pengadaan Langsung Jasa Konstruksi diatur dalam Pasal 62, antara lain menjelaskan :

  • Pejabat Pengadaan mengundang 1 (satu) Pelaku Usaha yang diyakini mampu untuk melaksanakan

pekerjaan sebagai calon Penyedia.

  • Calon Penyedia yang diundang menyampaikan penawaran administrasi, teknis, biaya/harga, dan

kualifikasi sesuai jadwal yang telah ditentukan dalam undangan.

  • Pejabat Pengadaan membuka penawaran dan melakukan evaluasi administrasi, teknis, dan kualifikasi.
  • Pejabat Pengadaan melakukan pembuktian kualifikasi apabila calon Penyedia memenuhi

persyaratan administrasi, teknis, dan kualifikasi. Permen No 14/2020 mengatur tentang kekhususan untuk percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, dijelaskan dalam Pasal 121 dan Pasal 123, antara lain :

  • Pengadaan langsung Jasa Konstruksi yang dipergunakan untuk percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat, diutamakan untuk pelaku usaha orang asli Papua.
  • Untuk nilai HPS Rp1 miliar- 2,5 miliar tender terbatas diperuntukan bagi pelaku usaha Papua.
  • Untuk pemberdayaan kepada pelaku usaha Papua, bagi pelaku usaha kualifikasi Menengah dan

Besar yang mengikuti tender di Papua dan Papua Barat harus melakukan pemberdayaan kepada Pelaku Usaha Papua dalam bentuk : Kemitraan usaha/KSO dan Sub kontrak.

 

Dalam Pasal 1 butir 22, dijelaskan bahwa yang dimaksud Pelaku Usaha Orang Asli Papua adalah Penyedia yang merupakan atau dimiliki oleh orang asli Papua dan berdomisili/berkedudukan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

 

Penghapusan E-reverse Auction

 

Dalam Permen PUPR No 07/2019 dikenal adanya Penawaran Harga Secara Berulang yang disebut E-reverse Auction , yaitu metode penyampaian penawaran harga secara berulang pada tender. E-reverse

Auction dapat dilakukan dalam hal terdapat 2 (dua) peserta tender yang lulus administrasi, teknis, dan kualifikasi. Dalam hal penawaran terendah setelah e-reverse auction di bawah 80% (delapan puluh

persen), dilakukan evaluasi kewajaran harga. Dalam Permen 14/2020 aturan E-reverse Auction dihapus,  jadi tidak diberlakukan untuk jasa Konsultansi Konstruksi dan Pekerjaan Konstruksi

 

Perubahan juga terjadi terkait dengan biaya Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK), yang

merupakan bagian dari sistem manajemen pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dalam rangka menjamin

terwujudnya Keselamatan Konstruksi. Dalam Permen 07/2019, biaya Penerapan SMKK pada Jasa

Konsultansi Konstruksi ada pada biaya overhead . DalamPermen PUPR No 14/2020, biaya penerapan SMKK pada Jasa Konsultansi Konstruksi menjadi item tersendiri pada biaya non-personel. Jadi harga kontrak telah memperhitungkan biaya penerapan SMKK .

 

Pihak Kementerian PUPR nampaknya telah mengakomodir masukan-masukan dari penyedia jasa

konsutansi konstruksi, yang selama ini mengeluhkan tidak adanya item biaya SMKK, padahal SMKK

dipersyaratkan dalam pelaksanaan kegiatan.

 

Perubahan lain yang merupakan perubahan cukup signifikan pada Permen PUPR No 14/2020, adalah

pembuktian sertifikat kompetensi personel dilaksanakan tanpa menghadirkan personel yang  bersangkutan.  Hal ini bisa menekan biaya secara signifikan, terutama jika pengguna jasanya berada di luar kota.

 

Peraturan Menteri No 14/2020, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 3 , diperuntukkan bagi :

  • Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi melalui Pengadaan Langsung, Tender Terbatas,

atau Tender/Seleksi di lingkungan kementerian/lembaga, atau perangkat daerah yang pembiayaannya dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.

  • Pembiayaan dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga termasuk:

a.pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari pinjaman dalam negeri atau hibah dalam negeri yang diterima oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah; dan/atau

  1. pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia yang sebagian atau seluruhnya dibiayai dari pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri, kecuali diatur lain dalam perjanjian pinjaman luar negeri atau perjanjian hibah luar negeri.

 

Dengan terbitnya Permen PUPR No 14/2020, maka Permen PUPR No 07/2019 dicabut dan dinyatakan

tidak berlaku. Namun dalam Pasal 129 dan 130 , diatur tentang masa transisi atau peralihan, sebagai berikut :

  • Pengadaan Jasa Konstruksi yang telah dilakukan sampai dengan tahap perencanaan atau tahap

persiapan berdasarkan Permen PUPR No 07/2019 tetap harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

  • Pengadaan Jasa Konstruksi yang telah dilakukan sampai dengan tahap pelaksanaan berdasarkan

Permen PUPR No 07/2019 masih tetap dilaksanakan sampai dengan selesainya seluruh kegiatan Jasa Konstruksi.

  • Kontrak yang ditandatangani sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Kontrak tersebut.

 

Kesimpulan

 

Regulasi merupakan bagian dari pasar, karena sulit bagi para penyedia jasa konstruksi untuk mendapatkan pekerjaan jika tidak menguasai regulasi di bidang jasa konstruksi. Memahami regulasi

bidang jasa konstruksi, seperti Permen PUPR No 14/2020, merupakan bagian dari strategi dalam meraih

pasar jasa konstruksi pemerintah. Tidak bisa dipungkiri, pelaku jasa konstruksi nasional masih sangat  tergantung kepada belanja pemerintah, baik APBN maupun APBD. Oleh karena itu dengan adanya  perbaikan-perbaikan aturan pengadaan jasa konstruksi yang lebih kondusif pada Permen PUPR No 14/2020 ini, diharapkan dapat meningkatkan profesionalisme pelaku usaha jasa konstruksi nasional agar dapat menjadi tuan rumah di negeri sendiri. ***

 

* Ir Peter Frans – Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO)

 

 

Oleh: Ir. Peter Frans

Editor : Gungde Ariwangsa SH

Sumber : SuaraKarya.id

Sektor Konstruksi Sebagai Motor Pemulihan

 

Dalam hal daya saing infrastruktur justru lebih rendah.  Menurut data WEF 2019, infrastruktur Indonesia berada di peringkat 72. Untuk daya saing infrastruktur transportasi di peringkat 55, disusul peringkat 60 untuk kualitas jalan, dan 109 untuk konektivitas jalan. Namun, untuk konektivitas transportasi udara ada di peringkat 5 dan 19 untuk efisiensi kereta api.

WEF menetapkan infrastruktur sebagai salah satu dari 12 pilar daya saing negara, yaitu sebagai enabling factor. Ia merupakan faktor kunci sesudah kelembagaan.

Terjadinya pandemi Covid-19 yang melanda dunia, termasuk Indonesia, sangat memukul perekonomian nasional. Kebijakan refocusing dan realokasi APBN dan APBD yang lebih diarahkan kepada penanggulangan pandemi dapat dipahami oleh semua pihak. Sektor konstruksi salah satu sektor yang terkena dampak akibat kebijakan pemerintah itu. Namun, kita tidak bisa terus berkutat kepada krisis ekonomi saat ini. Sudah waktunya untuk memikirkan skenario pemulihan ekonomi pascapandemi.

Ketua Umum INKINDO, Ir H Peter Frans Tidak Ada Negara Maju Dan Hebat Tanpa Konsultannya Maju Dan Hebat

Jakarta, NAWACITAPOST- INKINDO merupakan komunitas profesional yang berdiri pada 20 Juni 1979, INKINDO ini merupakan gabungan dari 2 organisasi yaitu INKINDO dan satuan konsultan, sesuai dengan namanya INKINDO merupakan gabungan dari badan usaha baik yang teknik maupun non teknik, dalam INKINDO ini bukan hanya perusahaan nasional tetapi juga perusahaan asing bergabung dalam komunitas tersebut, adapun jumlah perusahaan yang tergabung antara lain sekitar 5500an perusahaan Nasional dan ada sekitar 120an perusahaan asing, mulai dari perusahaan yang kecil menengah dan besar, INKINDO merupakan satu satunya organisasi konsultan yang terbesar dan tertua di Indonesia terbukti dengan banyaknya perusahaan yang tergabung dalam INKINDO. Di INKINDO sendiri membidangi 18 bidang al Bidang politik, hukum, kesehatan, pertanian dan lain sebagainya diluar PUPR itu sendiri, dalam Nomenklatur INKINDO ada 2 antara lain DPN (Dewan Pengurus Nasional ) dan DPP (Dewan Pengurus Provinsi), untuk DPN Berdomisili di Jakarta dan DPP tersebar 34 Provinsi seluruh Indonesia INKINDO ini juga bergabung dalam organisasi FIDIC (Federation Internationale Des Ingenieurs-Conseils International Federation of Consulting Engineers) yang beranggotakan 120 negara di seluruh dunia dan INKINDO merupakan salah satu wakil dengan kata lain INKINDO adalah satu-satu nya yang mewakili Indonesia di FIDIC, KETUM INKINDO juga pernah mengikuti pertemuan tahunan FIDIC di Meksiko dan berhasil menggolkan Prof Sarwono sebagai BOD ( Board Of Director) di FIDIC dan ini sejarah bagi bangsa Indonesia dimana pertama kali menggolkan putra terbaik nya dalam masa satu abad FIDIC berdiri dan di bawah FIDIC juga ada komunitas ASPAC (Asia Pacific Council) yaitu Asosiasi Pacific Eng.

Dan kita juga menduduki Pa Irawan dalam sebagai Presiden ASPAC dan di zaman beliau, beliau juga berhasil menduduki Pa Zulkifli Halim sebagai Sekjen FACE ( Federation Asian Consultant Engineering) artinya tiga putra terbaik Indonesia prestigious dan semua itu terjadi pada periode kepengurusan INKINDO saat ini pungkas mantan ketua INKINDO DKI Jakarta target INKINDO kedepan ada yang namanya GBHKO ( Garis-garis Besar Haluan Konsultan Organisasi) yang mencatat program kerja selama saya menjabat pungkas Pa Peter. INKINDO juga di era Alm. Pa Nugroho telah berhasil membuat Road Map INKINDO 2030 disebut juga INKINDO emas karena INKINDO sudah setengah abad atau 50 tahun jadi INKINDO punya Road Map kemana arah INKINDO sampai 2030. Sehingga di masa saya di samping punya tugas di GBHKO yang telah ditetapkan oleh MUNAS dan juga mengadopsi Road Map INKINDO dan itullah program-program INKINDO selama saya menjabat pungkas Dirut PT. CIRIAJASA EC.

Dan di era ini yang paling menonjol, kita berhasil melakukan E-Vote (Electronic Vote) dalam memilih ketua, bahkan satu-satu nya asosiasi yang melakukan E-Vote di seluruh Indonesia serta pertama kali terlaksana di Semarang dan saya terpilih sebagai ketuanya dengan memperoleh suara sebanyak 80% dari total partisipan E-Vote. Di dalam E-Vote yang punya hak pilih adalah anggota atau perusahaan yang bergabung dalam INKINDO masing-masing memiliki satu hak suara setiap badan usaha, sementara kalau perusahaan asing harus berafiliasi dalam beberapa perusahaan dan setia afiliasi mempunyai satu hak suara dan yang punya hak pilih adalah penanggung jawab perusahaan itu sendiri dan kali ini E-Vote ada peningkatan sekitar 15% dari biasanya yang arti nya dari seluruh anggota sekitar 80% yang ikut E-Vote. Selain itu kita juga masih punya program yang berbasis digital KTA ( Kartu Tanda Anggota) online semua badan usaha juga demikian berbasis online, kita juga punya program dalam menggabungkan pengusaha dan tenaga ahli bisa di cek di www.ibridge.co.id IBRIDGE ini merupakan laman untuk menghubungkan pengusaha dan tenaga ahli.

Dear Sobat Konsultan,

iBridge Kini Sudah Hadir, Kunjungi laman kami di www.ibridge.co.id atau Download di Google Play Store dan App Store

Daftarkan Perusahaan anda dan dapatkan Benefit :

√ Mudah mendapatkan tenaga ahli
√ Mudah mendapatkan informasi proyek terkini
√ Mudah mempromosikan perusahaan anda
√ Sederhana dan terkoneksi

Daftarkan data diri anda sebagai Tenaga Ahli dan dapatkan Benerfit :

√ Mendapatkan akses kerja ke berbagai perusahaan ternama
√ Peluang kerja dalam genggaman anda
√ Mudah mempromosikan keahlian anda
√ Sederhana dan terkoneksi

FREE (Berlaku Sampai 31 Desember 2020)
FB : Ibridge.Indonesia
Twitter : iBridge_IDN
IG : @ibridge.indonesia

Dalam waktu dekat kita akan memperbaiki ADRT mudah-mudahan E-Vote merupakan yang terbaik dalam anggota INKINDO itu sendiri pungkas Pa Peter. Penting nya peran konsultan contohnya konsultan konstruksi memang anggarannya Cuma 4-10% dari anggaran, tetapi sering saya sampaikan tidak ada negara maju tanpa konsultan maju dan tidak ada negara hebat tanpa konsultan hebat pungkas Peter Frans karena konsultan membangun peradaban, memang porsi kita kecil tapi untuk menggerakan konstruksi yang besar dengan kualitas, kuantitas serta keberhasilan konstruksi ditentukan oleh konsultan yang baik. Dalam perencanaan yang baik sudah menghasilkan 50% keberhasilan konstruksi dan hal itu merupakan pengungkit ekonomi yang cukup bagus, itu selalu saya tekankan disetiap event webinar karena konstruksi ini penyumbang 10% dari PDAB dalam kondisi normal sebelum pandemi. Dalam setiap kesempatan juga melakukan survey kepada setiap anggota dan hasil nya sudah kami kirimkan ke presiden dan instansi yang berwenang, kita menyampaikan bahwa dunia konstruksi merupakan pengungkit ekonomis pasca pandemic ini.

Kesulitan yang dihadapi dalam dunia konstruksi ada dua faktor antara lain faktor keahlian dan faktor keuangan. Jika kita mendapat kan dana yang bagus dan tenaga ahli yang bagus maka, sering saya menyarankan kepada teman-teman untuk membentuk akses ke tenaga ahli dan pemerintah harus membuka akses ke perbankan sehingga industry konsultan bisa tumbuh dengan baik. Contoh nya di Asia ini sudah ada Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) khusus nya dibentuk oleh China dan Indonesia salah satu member di dalam nya berikut nya saya berharap Indonesia mempunyai Bank spesifik konstruksi yang dapat membantu kontraktor dan konsultan Indonesia, sehingga mendapat akses kredit dengan bunga murah, mudah jaminan pelaksanaan, mudah jaminan uang muka karena konstruksi penyumbang 10% dari PDAB kita dan itu cukup besar. Sekarang ini ada Bank baru di Asia selain World Bank, ADB, AIIB yang dimotori oleh negara China, contohnya proyek Mandalika.

Dalam Rakernas INKINDO dan beraudiens dengan wapres RI Jusuf Kalla pernah saya sampaikan “Bersama membangun INKINDO yang modern dan profesional”. “Professional lawan nya amatir yang arti nya dia harus mempunyai gaji sesuai dengan skill nya bahkan kita menggagas BRM (Billing Rate Minimal) dan ini merupakan lompatan besar yang dilakukan oleh INKINDO dan BRM ini sudah diadopsi oleh kementerian PUPR. Dalam undang-undang ada yang namanya remunerasi minimal yang dikeluarkan oleh KEPMEN 847 PUPR. Standar BRM ini yang bergerak di konstruksi wajib BRM kalau tidak maka dia akan dikenai sanksi oleh INKINDO dan tidak akan menang di PUPR karena tidak lolos BRM ini sudah ditetapkan oleh PUPR yang diadopsi dari INKINDO ini adalah salah satu professional yaitu berbayar. Arti nya akan dibayar sesuai dengan skill nya. Kementrian lain juga sudah mengadopsi BRM salah satu nya yang terakhir KEMENHUB sudah menerapkan BRM non konstruksi dalam waktu dekat ini kita sedang mendorong pengadaan jasa konsultan non konstruksi dari BAPENAS karena kita bisa menerapkan undang-undang jasa konsultasi lewat PERPRES mandiri yang diinisiasi oleh BAPENAS. Mudah-mudahan tahun ini bisa menggolkan PERPRES ini sehingga konstruksi ada undang-undang nya dan non konstruksi ada PERPRES nya. Supaya non konstruksi ada BRM, kalua konstruksi sudah stabil dan ini akan membuat iklim usaha, karena bagaimanapun juga asal mula nya memberikan penghargaan pada profesional terhadap tenaga ahli.”

Apa sih modern yaitu lebih maju dari zamannya kita sudah membuat KTA online, E-Vote online, membuat IBRIDE, SBO, dan sebentar lagi LPJK, dalam menyongsong era digitalisasi ini kita harus sudah siap. Contoh nya 10 tahun yang lalu tidak ada bendungan, jalan tol, sebagai Lead firm yang dibangun oleh konsultan Indonesia, tetapi sekarang ada 56 bendungan yang digagas oleh Jokowi 100% dikerjakan lokal dan semua jalan tol juga hamper 100% dilakukan oleh lokal yang arti nya kita mampu tetapi tidak ada kesempatan. Dalam proyek MRT semestinya dalam fase 2,3, dan 4 bisa dikerjakan konsultan lokal. Tidak apa kalau fase pertama dan kedua boleh Jepang karena dana nya dari Jepang tapi untuk fase ke 3 dan 4 semestinya nasional karena anggarannya APBN konsultan nasional harus nya menjadi Leading di negara nya sendiri dan menjadi Lead firm di negara nya itu ah yang saya cita-citakan pungkas Peter

INKINDO benar-benar mendukung pemerintahan Presiden Jokowi sebagai presiden elected di profil beliau. Harapan INKINDO pada pemerintah Presiden Jokowi supaya di masa pandemi ini banyak proyek-proyek yang dianggap pembangunan infrastruktur yang meningkat sangat tajam agar pembangunan infrastruktur nya dilakukan dengan berkelanjutan karena saya pikir itu merupakan hal yang sangat bagus, karena bangunan infrastruktur yang sudah dibangun tidak mungkin berhenti begitu saja kecuali masalah IKN yang dipandang karena memang itu ada hubungan politik. Proyek infrastruktur saya pikir tidak ada kata tidak, harus dilanjutkan sampai tuntas untuk kemakmuran rakyat.

Kesimpulannya tidak ada negara maju tanpa konsultan maju, tidak ada negara hebat tanpa konsultan yang hebat karena konsultan membangun peradaban. Dan saya mengharapkan mulai lah menjadi tuan rumah dinegeri sendiri mumpung konsultan asing belum bisa datang ke Indonesia karena kondisi pandemi. Inilah kesempatan kita untuk menjadi Lead firm di negara sendiri kita punya PSN ( Proyek Strategis Nasional), kita punya KEK,delapan koridor perbatasan, enam koridor pariwisata, seharus nya itu bisa dilakukan oleh konsultan nasional dan kedepan kita bisa bersaing dengan konsultan asing.

Penulis : Kornelius Wau

Sumber By:
nawacitapost.com

FACE Siap Lakukan Kerjasama Bidang Konsultan Engineering Tingkat ASEAN

SuaraKarya.id – JAKARTA: Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO) menginisiasi kerja sama jasa konsultasi bidang teknik (enginering) tingkat negara-negara ASEAN yang tergabung dalam Federation of ASEAN Consulting Engineers (FACE).

Gagasan Inkindo ini disampaikan dalam pertemuan dua tahunan FACE yang berakhir di Jakarta, Selasa, dengan berbagai kesepakatan terkait kebijakan konsultasi bidang teknik di negara-negara ASEAN.

“Sebagai tahap awal kami menyelaraskan kebijakan di masing-masing negara untuk jasa konsultasi bidang teknik. Sebagai acuan dapat menggunakan sistem di Indonesia dan Singapura,” kata Ketua Dewan Pengurus Nasional INKINDO, Peter Frans, di Jakarta, Rabu malam (10/12/2019)

Menurut Peter,mengenai  tarif jasa konsultasi ternyata baru beberapa negara ASEAN yang menerapkan standar minimum billing rate, sehingga dibutuhkan penyesuaian-penyesuaian agar kerja sama tersebut dapat diwujudkan.

“Kerja sama ini segera diwujudkan di tahun 2020 untuk proyek-proyek pemerintah dan swasta (public private partnership/ PPP) dengan membentuk perusahaan bersama untuk menggarapnya. Sebagai tahap awal nilainya mungkin jangan besar-besar dulu. Untuk menyesuaikan kemampuan masing-masing perusahaan jasa konsultasi yang akan ikut,” jelas Peter.

Sedangkan mengenai alasan pemilihan proyek PPP untuk kerja sama ini, Peter menjelaskan karena sebagian besar dibiayai Bank Dunia yang memiliki standar sama untuk proses tender jasa konsultasi sehingga untuk penerapannya tidak akan sulit.

Terkait dengan kerja sama ini, Presiden FACE yang baru terpilih, Nguyen Thi Duyen mengatakan kesiapannya untuk mendukung program kerja sama ini termasuk menyelaraskan kebijakan jasa konsultasi masing-masing negara.

Duyen asal Vietnam ini menjelaskan salah satu program untuk 2020 terkait kerja sama ini adalah mengajak tiga negara ASEAN yakni Brunei, Laos, dan Myanmar untuk bergabung di dalam FACE.

“Kami akan memberikan dukungan dibidang legal serta memfasilitasi kebutuhan perusahaan konsultasi di masing-masing negara untuk mengikuti proyek-proyek di negara-negara ASEAN,” kata Duyen.

Duyen mengatakan sejak didirikan tahun 1995, FACE telah beranggotakan 245 organisasi dari tujuh negara ASEAN, diharapkan ke depannya jumlah itu akan ditingkatkan lagi dengan bergabungnya tiga negara ASEAN.

Dalam pertemuan itu, Peter juga bertukar pikiran dengan delegasi dari Malaysia dan Myanmar terkait rencana pemindahan ibu kota negara.

“Malaysia dan Myanmar punya pengalaman memindahkan ibu kota negara, kami coba pelajari agar nantinya dapat disampaikan ke pemerintah karena Inkindo juga dilibatkan dalam rencana pemindahan ini,” tutup Peter.

Editor : Silli Melanovi

Sumber https://m.suarakarya.id/detail/104546/FACE-Siap-Lakukan-Kerjasama-Bidang-Konsultan-Engineering-Tingkat-ASEAN

Jakarta (ANTARA) – Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO) menghadirkan portal i-Bridge untuk menudahkan pemberi kerja mencari Tenaga Ahli atau Badan Usaha penyedia jasa konsultansi

“Portal ini sebagai jawaban terhadap keluhan teman-teman di daerah yang kesulitan mencari tenaga ahli,”kata Ketua DPN INKINDO, Peter Frans di Jakarta, Rabu.

Sebagai tahap awal, kata Peter, i-Bridge masih berbasis website, namun kedepannya tengah disiapkan untuk aplikasi baik android maupun ios agar layanan lebih mudah.

Peter mengatakan di era industri 4.0 menuntut segala sesuatunya serba cepat dan perusahaan yang tidak mengantisipasi hal itu bakal tertinggal

Peter optimis i-Bridge yang dikembangkan Sandy Nasution selaku Managing Director PT. Bit Zero Informatika akan berkembang karena tidak hanya tenaga ahli dan badan usaha konsultansi, namun kontraktor juda dapat mamanfaatkna fasilitas ini

Peter mengatakan pemilik pekerjaan dan badan usaha konsultan akan terbantu dengan fasilitias ini karena tinggal menghubungi tenaga konsultasi yang terdapat dalam daftar i-Bridge

Sedangkan bagi tenaga ahli termasuk yang baru lulus kuliah wadahj ini dapat dipergunakan untuk mencari pekerjaan

Peter juga menyampaikan dalam i-Bridge ini tidak hanya tenaga konsultan tetapi juga penyedia konstruksi (kontraktor)juga ikut dilibatkan.

“Saya optimisis akan ada 8.000 tenaga ahli yang ikut serta sampaik dengan akhir tahun 2020, diantaranya satu juta tenaga ahli itu telah mengantongi sertifikat profesi,”katanya

Peter optimistis meski saat ini masih ujjicoba, namun pada Desember nanti sudah berjalan normal

Sandy menjelaskan i-Bridge terinspirasi dari situs pencari kerja kaerana formatnya hampir sama menawarkan tenaga ahli dari lampiran ijasah dan keahlia yang dimiliki

Sandy juga mengungkapkan layanan ini juga akan memudahkan bagi perusahaan konsultan yang akan mengikuti lelang

Pewarta : Ganet Dirgantara

Editor : Edy Sujatmiko

Sumber  : https://papua.antaranews.com/nasional/berita/1139384/inkindo-hadirkan-i-bridge-mudahkan-cari-tenaga-ahli?utm_source=antaranews&utm_medium=nasional&utm_campaign=antaranews

Inkindo Hadirkan I-Bridge Mudahkan Cari Tenaga Ahli

IBRIDGE JEMBATAN MENUJU “DIGITAL CONSTRUCTION ERA”

Menjawab tantangan di era digital INKINDO mengandeng Data Profesional Indonesia meluncurkan IBRIDGE berbasis web portal dan aplikasi mobil yang berfungsi sebagai jembatan digital penghubung antara perusahaan dengan tenaga ahli yang bergerak di bidang jasa konstruksi.  Acara launching IBRIDGE dilaksanakan di Hotel Ambhara Jakarta pada hari rabu, 30 Oktober 2019, ditandai dengan penekanan button aplikasi secara bersama-sama oleh Ketua DPN Inkindo, Deputi Bidang Pembangunan Bappenas, dan Kasubdit Pengembangan Jasa Konstruksi mewakili Dirjen Bina Kontruksi Kementrian PUPR. Informasi lebih lanjut mengenai IBRIGDE dapat diakses melalui https://ibridge.co.id

Dalam sambutan Ketua DPN Inkindo Ir. Peter Frans menyampaikan bahwa tantangan Inkindo ke depan adalah mengurangi disparitas akses informasi terkait jasa kontruksi bagi anggota Inkindo yang tersebar diseluruh wilayah Indonesia. IBRIDGE merupakan bentuk realisasi Inkindo In Your Hand guna memberikan berbagai solusi terkait permasalahan jasa kontruksi yang ada. IBRIDGE diharapkan dapat mempertemukan antara tenaga ahli dan perusahaan jasa konstruksi yang membutuhkan guna melakukan kemitraan saling menguntungkan serta menjadi portal informasi jasa kontruksi yang dinamis.

Pertumbuhan positif pasar jasa konstruksi di Indonesia perlu direspon dengan cepat oleh pelaku jasa konstruksi dan asosiasi agar mampu mendorong perbaikan iklim usaha dan tingkat kompetitivenes di level regional dan global. Pada saat ini 65% pasar konstruksi Asean berada di Indonesia. Badan usaha konstruksi yang ada kurang lebih 141 ribu perusahaan dengan jumlah tenaga ahli kontruksi kira-kira 7 juta dan yang bersertifikat ahli hanya 9% dari jumlah tersebut. Sedangkan jumlah konsultan asing yang beraffiliasi dengan Inkindo sejumlah 120 perusahaan. Gambaran angka yang jauh dari ideal jika dibanding dengan kebutuhan pasar yang ada baik dari sisi keberadaan perusahaan di bidang jasa konstruksi maupun tenaga ahli. Kedepan manajemen dan pemanfaatan data kontruksi akan menjadi salah satu kunci bagi keberhasilan pelaksanaan pembangunan bidang konstruksi. Pada era digital, data menjadi aset yang paling berharga dan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan. Selain menjembatani antara tenaga ahli dan perusahaan jasa konstruksi, IBRIDGE juga menyajikan informasi menyangkut informasi terkini terkait penyelenggaraan usaha konstruksi, informasi pengadaan jasa kontruksi, dan fitur kejar proyek atau fitur menyangkut notifikasi keberadaan daftar proyek terkini yang dinformasikan secara real time kepada pengguna, dan fitur menarik lainnya.

Dalam  sambutannya Deputi Bidang Pembangunan Bappenas, DR. Ir. Taufik Hanafi menegaskan bahwa jasonsultan mempunyai peran sentral sebagai agen  pembangunan. Database terkait jasa konstruksi menyangkut keberadaan dan spesifikasi tenaga ahli akan sangat membantu stakeholder pembangunan baik di tingkat nasional atau daerah.  Transformasi digital yang dilakukan oleh Inkindo melalui IBRIDGE merupakan milestone yang patut diapresiasi dan didukung oleh stakeholder dunia usaha jasa kontruksi dan non konstruksi guna mendukung terciptanya ekosistem usaha jasa konsultan yang dinamis.

Hendro Widodo ST, MT, selaku kasubdit pengembangan jasa konstruksi kementrian PUPR mengharapkan IBRIDGE nantinya bisa terkoneksi dengan SIKI yang dikelola oleh LPJK sehingga aspek pengembangan keprofesian berkelanjutan dapat dilaksanakan lebih terintegrasi antar stakeholder. Kementrian PUPR mendukung sepenuhnya upaya masyarakat jasa kontruksi untuk mendorong implementasi  industri 4.0 di bidang konstruksi guna terciptanya kemandirian teknologi informasi.nantinya bisa terkoneksi dengan SIKI yang dikelola oleh LPJK sehingga aspek pengembangan keprofesian berkelanjutan dapat dilaksanakan lebih terintegrasi antar stakeholder. Kementrian PUPR mendukung sepenuhnya upaya masyarakat jasa kontruksi untuk mendorong implementasi  industri 4.0 di bidang konstruksi guna terciptanya kemandirian teknologi informasi.

Sejauhmana kehadiran IBRIDGE ini akan menjadi jembatan bagi para pihak pelaku jasa kontruksi menarik untuk ditunggu. Beberapa isu mengenai sekuriti data, privasi data dan sejauhmana data pengguna tersebut bisa digunakan oleh pihak developer menjadi pertanyaan menarik dari calon pengguna. (*/irw)

Sumber : http://www.inkindojawatimur.org/ibridge-jembatan-menuju-digital-construction-era.html

HUT Ke 40 INKINDO ” INFINITY & BEYOND”

Jumlah Konsultan Indonesia Meningkat Pesat Akibat Regulasi KemenPUPR Terkait Segmentasi Pelelangan

JAKARTA: Ketua Umum DPN Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO) Peter Frans mengatakan bahwa dalam waktu 4 tahun ini, jumlah konsultan Indonesia bertambah pesat. Hal ini, karena pesatnya perkembangan infrastruktur di Indonesia. Selain itu, karena diterbitkannya regulasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) dalam mengatur segmentasi pelelangan.

 

“Pemerintah, khususnya KemenPUPR telah melakukan langkah-langkah besar melalui kebijakan konseptual dan visioner , terutama dalam  lingkup usaha jasa konstruksi. Pertumbuhan usaha jasa konstruksi nasional semakin menjanjikan karena adanya program percepatan dan perluasan pembangunan infrastruktur diseluruh wilayah Indonesia dan bahkan sampai ke pelosok dan perbatasan,” kata Ketum INKINDO, Peter Frans, di Jakarta, pada HUT INKINDO ke 40, dengan Tema “Infinity and Beyond” (Tak Terbatas dan Melampauinya), di Jakarta, Rabu (24/7/2019).

 

Menurut Peter,  dengan begitu pesatnya perkembangan infrastruktur di Indonesia, maka diperlukan adanya regulasi. KemenPUPR selaku kementerian yang banyak menangani pekerjaan infrastruktur telah mengeluarkan beberapa regulasi turunan dari UU No 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Pertama, regulasi tentang standar remunerasi minimal yang diatur dalam Permen PUPR No 19 Tahun 2017, Kepmen PUPR No 897 Tahun 2017. Kedua, Surat Edaran Menteri PUPR No 10/2018 dan No 14/2018 tentang pemberlakuan standar dokumen pemilihan pengadaan jasa konstruksi. Ketiga, Peraturan Menteri No. 7 Tahun 2019 tentang Standar Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia dan Peraturan Menteri No. 9 Tahun 2019 tentang Badan Usaha Jasa Konsultan Asing.

 

Namun, kata Peter, pembangunan di Indonesia perlu juga didukung oleh SDM yang berkualitas. Karenanya, perlu diberikan training kepada para tenaga ahli agar dapat memberikan daya saing terhadap konsultang asing. Selain itu, masih banyak permasalahan di dunia jasa konsultan di Indonesia yang perlu segera diselesaikan. Untuk itu, diharapkan dengan terbitnya regulasi di tingkat pusat (UU atau Perpres) tentang jasa konsultan, permasalahan pada dunia jasa konsultan dapat segera selesai. Hal itu, sekaligus juga untuk meningkatkan kualitas dan melindungi para konsultan nasional agar dapat bersaing dengan asing dan siap menjadi tuan rumah di negeri sendiri.

 

Peter juga mengatakan bahwa Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro, dinilai merupakan lembaga yang tepat untuk melakukan pembinan bidang jasa konsultansi non konstruksi. Peran Bappenas dalam perencanaan pembangunan memungkinkan diperolehnya kerangka dasar pembinaan nasional yang mampu mengarahkan pembinaan jasa konsultansi secara integrasi dengan mensinergikan seluruh potensi SDM konsultan secara nasional demi mencapai tujuan strategis pembangunan dan meningkatkan daya saing SDM konsultan nasional. Dan diharapkan dukungan penuh dari Kementerian PPN/Kepala Bappenas ini untuk mendorong Perpres tentang Pengembangan dan Pembinaan  Jasa Konsultan di Indonesia.

 

Sedangkan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR), Syofyan Djalil,  juga sangat mendukung Billing Rate yang dikeluarkan oleh INKINDO. “Dan juga secara pribadi Menteri ATR juga memperkenalkan sistem perencanaan melalui pendekatan yang bersifat Holistik, Integratif, Tematik dan Spasial (HITS) yang merupakan koreksi dari pendekatan perencanaan yang selama ini lebih bersifat pendekatan sektoral, dengan menjabarkan system alokasi anggaran pemerintah yang berubah dari sistem uang mengikuti tugas dan fungsi kementerian menjadi uang mengikuti program prioritas (from money follow function menjadi money follow program),”jelas Peter.

 

Karenanya, pada kesempatan HUT INKINDO 40, INKINDO juga memberikan penghargaan kepada Ketua Umum DPN INKINDO dari Masa Bakti 1979 s/d 2018, yang selama ini telah membangun serta membentuk INKINDO yang profesional. Selain itu, beberapa rangkaian kegiatan juga telah dilakukan oleh seluruh INKINDO di daerah, seperti audiensi dengan Gubernur setempat untuk membuat PerGub sesuai dengan amanah dari UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, melakukan seminar untuk meningkatkan kompetensi Anggota INKNDO, serta kegiatan sosial seperti  jalan sehat dan donor darah.

 

“INKINDO akan berusaha menjadi yang terbaik, menjangkau yang mungkin menurut orang lain tidak bisa kita gapai, dan melebihi gapaian itu. Don’t Ever Stop Dreaming, jangan pernah berhenti bermimpi. Karena hidup berawal dari mimpi. Dan kita tahu di dunia ini tidak ada yang tidak mungkin, nothing impossible. Di era digital ini, INKINDO berharap dapat melampaui zaman, dengan beberapa capaian yang telah dicapai, diantaranya adalah membangun sistem  KTA Online, Web INKINDO, I-bridge.

 

INKINDO juga tidak lupa mengucapkan “Selamat”  kepada Presiden RI terpilih dan berharap besar kepada kabinet kerja baru dapat mendorong perekonomian yang lebih kuat secara umum dan secara khusus meningkatkan peran serta usaha jasa konsultan Indonesia yg lebih besar dalam proses pembangunan nasional secara khusus, sehingga dapat mewujudkan Indonesia sebagai Negara yang Maju dan Modern.

“Suatu Negara Tidak  Maju Jika Konsultannya Tidak Maju” (sekretariat nasional inkindo)

Menteri Basuki : Infrastruktur Yang Hebat Didukung Oleh Konsultan Konstruksi Yang Hebat

Jakarta — Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan peran konsultan konstruksi dalam pembangunan infrastruktur sangat penting. Dalam lima tahun ke depan, sesuai visi Presiden Joko Widodo, pembangunan infrastruktur ke depan akan tetap menjadi prioritas

“Saya sudah diminta Presiden untuk segera mempersiapkan program pembangunan infrastruktur di tahun 2020 dengan prioritas infrastruktur pendukung sektor pariwisata seperti di Borobudur, Mandalika, Danau Toba, dan Labuan Bajo. Saya harap para konsultan konstruksi yang tergabung di Ikatan Konsultan Indonesia (Inkindo) dapat ikut berkontribusi,” kata Menteri Basuki pada acara HUT ke-40 Inkindo di Jakarta, Rabu malam (24/7/2019).

Menteri Basuki berharap dengan beberapa regulasi yang diterbitkan Kementerian PUPR terkait jasa konstruksi, khususnya tentang besaran remunerasi minimal tenaga kerja konstruksi, maka juga harus diikuti dengan hasil kerja tenaga konsultan yang lebih baik.

“Tidak ada infrastruktur yang hebat tanpa konsultan yang hebat. Untuk itu ke depan saya berharap konsultan di Indonesia dapat semakin mandiri, kuat dan tangguh,” ujarnya.

Menteri Basuki berpesan kepada para konsultan konstruksi Indonesia untuk dapat melakukan pembangunan infrastruktur dengan memperhatikan unsur seni agar memiliki nilai artistik. “Ada unsur seninya sedikit lebih mahal tidak apa-apa. Seperti kalau membangun bendungan juga dilengkapi dengan penataan lansekap yang baik. Hal ini merupakan bagian dari bentuk penghayatan dalam membangun infrastruktur,” tuturnya.

Sebelumnya Menteri Basuki telah menerbitkan Keputusan Menteri PUPR Nomor 897/KPTS/M/2017 tentang Besaran Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi pada Jenjang Jabatan Ahli untuk Layanan Jasa Konsultansi Konstruksi tertanggal 13 November 2017. Kepmen tersebut merupakan aturan turunan dari Undang-undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.

Regulasi tersebut dapat menjadi acuan dalam menentukan biaya jasa konsultan yang dibayar berdasarkan keahliannya. Diharapkan melalui aturan tersebut tenaga konsultan bisa semakin sejahtera. “Jangan sampai masih ada yang melakukan praktek membanting harga untuk jasa konsultan, karena ini menyangkut expertis (keahlian). Kita harus bisa menghargai keahlian orang,” ujar Menteri Basuki.

Adanya standar biaya langsung personil minimal tersebur maka tenaga kerja konsultan konstruksi harus dibayar sesuai dengan keahlian yang dimiliki. Sebab jika tidak maka baik pengguna jasa maupun penyedia jasa bisa terkena sanksi administratif. Hal ini diharapkan juga mendorong perusahaan jasa konsultansi untuk bisa lebih baik dengan melakukan pelatihan-pelatihan (training) kepada para anggotanya sehingga kapasitas kerjanya menjadi lebih baik.

Sementara itu, Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional Inkindo Peter Frans menyatakan kesiapannya mendukung kebutuhan tenaga konsultan bersertifkat untuk pembangunan infrastruktur kedepan yang akan dipenuhi baik dari anggota Inkindo maupun organisasi lainnya.

“Perusahaan konsultan di Indonesia jumlahnya mencapai 8.000 perusahaan, sedangkan Inkindo sendiri anggotanya mencapai 6.000 perusahaan, sebanyak 85 persen anggota merupakan usaha kecil dan menengah,” kata Peter.

Ia juga mengucapkan terimakasih atas diterbitkannya standarisasi renumerasi minimal sehingga diharapkan tidak ditemukan lagi konsultan yang dibayar terlalu rendah yang tentunya akan berpengaruh terhadap kualitas pekerjaan. (Jay)

Sumber : https://pu.go.id/berita/view/17237/menteri-basuki-infrastruktur-yang-hebat-didukung-oleh-konsultan-konstruksi-yang-hebat

Inkindo Sulsel Gelar Sosialisasi Konversi SBU Elektronik

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.CO – Dewan Pengurus Provinsi Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (DPP Inkindo) Sulsel menyelenggaran Sosialisasi Konversi SBU Elektronik di Sekretariat DPP Inkindo Sulsel Jl Boulevard Makassar, Kamis (4/7/2019).

Sekretaris DPP Inkindo Sulsel, Ir Ashshiddiq mengatakan, kegiatan ini dihadiri 50 anggota badan usaha anggota Inkindo Sulsel.

“Penyelenggaraan sosialisasi ini sebagai bentuk program kerja bidang pelayanan administrasi dan informasi, dimana diharapkan anggota Inkindo untuk segera melakukan konversi, sehingga perusahaan tersebut dapat tetap eksis dalam berusaha dalam bidang jasa konsultansi dengan diberlakukannya Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Nomor 06/SE/M/2019 tentang sertifikasi badan usaha, sertifikat keahlian, dan sertifikat keterampilan dalam bentuk elektronik ini, bertujuan untuk menjamin tertib administrasi dan menghidari terjadinya pemalsuan,” jelasnya.

Ashshiddiq mengatakan, sertifikasi badan usaha, sertifikat keahlian, dan sertifikat keterampilan dalam bentuk elektronik ini, maka diharapkan anggota Inkindo terdata pada Badan Sertifikat Asosiasi Provinsi Sulsel sekira 250 anggota yang harus melakukan konfersi SBU.

“Konfersi SBU sesuai peraturan tersebut sampai batas 30 september 2019, sehingga penyelenggaran ini akan dilakukan secara bertahap sampai seluruh anggota Inkindo Sulsel telah terkonversi SBU-nya dan Insya Allah kegiatan serupa akan kembali dilaksanakan pada 11 Juli 2019 mendatang,” ujarnya.

“Dari data yang diperoleh terkait penyelenggaran konversi ini, Alhamdulillah, anggota yang berhasil melakukan konversi tahap pertama sebanyak 75 persen badan usaha dan selebihnya tinggal melakukan pengiriman data secara online ke sistem Informasi Konstruksi Indonesia (SIKI) LPJK,” tambah Ir Salahuddin, Wakil Ketua Bidang Pelayanan Administrasi dan Informasi DPP Inkindo Sulsel.

Pada sosialisasi tampil membawakan materi adalah dewan pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Provinsi Sulsel yang juga Wakil Sekretaris Jenderal DPN Inkindo, Ir Muaz Yahya IAI AA, yang sangat mengapresiasi penyelenggaran ini. (****)

Sumber : https://www.rakyatsulsel.co/2019/07/04/inkindo-sulsel-gelar-sosialisasi-konversi-sbu-elektronik/

INKINDO Bangun Sinergi dengan Pemprov Sulsel

Makassar, birohumas.sulselprov.go.id – Ikatan Konsultan Indonesia (INKINDO) membangun sinergi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan. Keinginan INKINDO Sulsel ini disampaikan langsung saat melakukan audience dengan Gubernur Sulsel Prof HM Nurdin Abdullah di Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Jalan Jendral Sudirman Makassar, Rabu (3/7).

Nurdin Abdullah merespon positif hal ini. Nurdin pun menjelaskan, sebagai lembaga yang berkiprah di konsultan tentunya harus membangun sinergi yang baik dengan seluruh pemerintah. Baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten kota.

“Kita bangun sinergitas yang bagus, kita bikin standar maksimal serta kualitas bangunan yang lebih baik,” kata Nurdin Abdullah.

Untuk mendukung sinergitas tersebut, Nurdin pun meminta INKINDO Sulsel memfasilitasi dengan membuat draft aturan untuk dijadikan sebagai Keputusan Gubernur.

“Kita pakai Keputusan Gubernur saja supaya paten,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua INKINDO Sulsel Satriya Madjid mengaku, INKINDO menyediakan semua yang diinginkan Pemprov Sulsel utamanya mengenai konsultan di Sulawesi Selatan.

“Kami bisa menyediakan bahan yang dibutuhkan oleh pemerintah provinsi maupun untuk kabupaten kota se-Sulsel,” tutur politisi Demokrat Sulsel ini. (*)

Sumber : https://birohumas.sulselprov.go.id/index.php/2019/07/03/inkindo-bangun-sinergi-dengan-pemprov-sulsel/