FACE Siap Lakukan Kerjasama Bidang Konsultan Engineering Tingkat ASEAN

SuaraKarya.id – JAKARTA: Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO) menginisiasi kerja sama jasa konsultasi bidang teknik (enginering) tingkat negara-negara ASEAN yang tergabung dalam Federation of ASEAN Consulting Engineers (FACE).

Gagasan Inkindo ini disampaikan dalam pertemuan dua tahunan FACE yang berakhir di Jakarta, Selasa, dengan berbagai kesepakatan terkait kebijakan konsultasi bidang teknik di negara-negara ASEAN.

“Sebagai tahap awal kami menyelaraskan kebijakan di masing-masing negara untuk jasa konsultasi bidang teknik. Sebagai acuan dapat menggunakan sistem di Indonesia dan Singapura,” kata Ketua Dewan Pengurus Nasional INKINDO, Peter Frans, di Jakarta, Rabu malam (10/12/2019)

Menurut Peter,mengenai  tarif jasa konsultasi ternyata baru beberapa negara ASEAN yang menerapkan standar minimum billing rate, sehingga dibutuhkan penyesuaian-penyesuaian agar kerja sama tersebut dapat diwujudkan.

“Kerja sama ini segera diwujudkan di tahun 2020 untuk proyek-proyek pemerintah dan swasta (public private partnership/ PPP) dengan membentuk perusahaan bersama untuk menggarapnya. Sebagai tahap awal nilainya mungkin jangan besar-besar dulu. Untuk menyesuaikan kemampuan masing-masing perusahaan jasa konsultasi yang akan ikut,” jelas Peter.

Sedangkan mengenai alasan pemilihan proyek PPP untuk kerja sama ini, Peter menjelaskan karena sebagian besar dibiayai Bank Dunia yang memiliki standar sama untuk proses tender jasa konsultasi sehingga untuk penerapannya tidak akan sulit.

Terkait dengan kerja sama ini, Presiden FACE yang baru terpilih, Nguyen Thi Duyen mengatakan kesiapannya untuk mendukung program kerja sama ini termasuk menyelaraskan kebijakan jasa konsultasi masing-masing negara.

Duyen asal Vietnam ini menjelaskan salah satu program untuk 2020 terkait kerja sama ini adalah mengajak tiga negara ASEAN yakni Brunei, Laos, dan Myanmar untuk bergabung di dalam FACE.

“Kami akan memberikan dukungan dibidang legal serta memfasilitasi kebutuhan perusahaan konsultasi di masing-masing negara untuk mengikuti proyek-proyek di negara-negara ASEAN,” kata Duyen.

Duyen mengatakan sejak didirikan tahun 1995, FACE telah beranggotakan 245 organisasi dari tujuh negara ASEAN, diharapkan ke depannya jumlah itu akan ditingkatkan lagi dengan bergabungnya tiga negara ASEAN.

Dalam pertemuan itu, Peter juga bertukar pikiran dengan delegasi dari Malaysia dan Myanmar terkait rencana pemindahan ibu kota negara.

“Malaysia dan Myanmar punya pengalaman memindahkan ibu kota negara, kami coba pelajari agar nantinya dapat disampaikan ke pemerintah karena Inkindo juga dilibatkan dalam rencana pemindahan ini,” tutup Peter.

Editor : Silli Melanovi

Sumber https://m.suarakarya.id/detail/104546/FACE-Siap-Lakukan-Kerjasama-Bidang-Konsultan-Engineering-Tingkat-ASEAN

IBRIDGE JEMBATAN MENUJU “DIGITAL CONSTRUCTION ERA”

Menjawab tantangan di era digital INKINDO mengandeng Data Profesional Indonesia meluncurkan IBRIDGE berbasis web portal dan aplikasi mobil yang berfungsi sebagai jembatan digital penghubung antara perusahaan dengan tenaga ahli yang bergerak di bidang jasa konstruksi.  Acara launching IBRIDGE dilaksanakan di Hotel Ambhara Jakarta pada hari rabu, 30 Oktober 2019, ditandai dengan penekanan button aplikasi secara bersama-sama oleh Ketua DPN Inkindo, Deputi Bidang Pembangunan Bappenas, dan Kasubdit Pengembangan Jasa Konstruksi mewakili Dirjen Bina Kontruksi Kementrian PUPR. Informasi lebih lanjut mengenai IBRIGDE dapat diakses melalui https://ibridge.co.id

Dalam sambutan Ketua DPN Inkindo Ir. Peter Frans menyampaikan bahwa tantangan Inkindo ke depan adalah mengurangi disparitas akses informasi terkait jasa kontruksi bagi anggota Inkindo yang tersebar diseluruh wilayah Indonesia. IBRIDGE merupakan bentuk realisasi Inkindo In Your Hand guna memberikan berbagai solusi terkait permasalahan jasa kontruksi yang ada. IBRIDGE diharapkan dapat mempertemukan antara tenaga ahli dan perusahaan jasa konstruksi yang membutuhkan guna melakukan kemitraan saling menguntungkan serta menjadi portal informasi jasa kontruksi yang dinamis.

Pertumbuhan positif pasar jasa konstruksi di Indonesia perlu direspon dengan cepat oleh pelaku jasa konstruksi dan asosiasi agar mampu mendorong perbaikan iklim usaha dan tingkat kompetitivenes di level regional dan global. Pada saat ini 65% pasar konstruksi Asean berada di Indonesia. Badan usaha konstruksi yang ada kurang lebih 141 ribu perusahaan dengan jumlah tenaga ahli kontruksi kira-kira 7 juta dan yang bersertifikat ahli hanya 9% dari jumlah tersebut. Sedangkan jumlah konsultan asing yang beraffiliasi dengan Inkindo sejumlah 120 perusahaan. Gambaran angka yang jauh dari ideal jika dibanding dengan kebutuhan pasar yang ada baik dari sisi keberadaan perusahaan di bidang jasa konstruksi maupun tenaga ahli. Kedepan manajemen dan pemanfaatan data kontruksi akan menjadi salah satu kunci bagi keberhasilan pelaksanaan pembangunan bidang konstruksi. Pada era digital, data menjadi aset yang paling berharga dan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan. Selain menjembatani antara tenaga ahli dan perusahaan jasa konstruksi, IBRIDGE juga menyajikan informasi menyangkut informasi terkini terkait penyelenggaraan usaha konstruksi, informasi pengadaan jasa kontruksi, dan fitur kejar proyek atau fitur menyangkut notifikasi keberadaan daftar proyek terkini yang dinformasikan secara real time kepada pengguna, dan fitur menarik lainnya.

Dalam  sambutannya Deputi Bidang Pembangunan Bappenas, DR. Ir. Taufik Hanafi menegaskan bahwa jasonsultan mempunyai peran sentral sebagai agen  pembangunan. Database terkait jasa konstruksi menyangkut keberadaan dan spesifikasi tenaga ahli akan sangat membantu stakeholder pembangunan baik di tingkat nasional atau daerah.  Transformasi digital yang dilakukan oleh Inkindo melalui IBRIDGE merupakan milestone yang patut diapresiasi dan didukung oleh stakeholder dunia usaha jasa kontruksi dan non konstruksi guna mendukung terciptanya ekosistem usaha jasa konsultan yang dinamis.

Hendro Widodo ST, MT, selaku kasubdit pengembangan jasa konstruksi kementrian PUPR mengharapkan IBRIDGE nantinya bisa terkoneksi dengan SIKI yang dikelola oleh LPJK sehingga aspek pengembangan keprofesian berkelanjutan dapat dilaksanakan lebih terintegrasi antar stakeholder. Kementrian PUPR mendukung sepenuhnya upaya masyarakat jasa kontruksi untuk mendorong implementasi  industri 4.0 di bidang konstruksi guna terciptanya kemandirian teknologi informasi.nantinya bisa terkoneksi dengan SIKI yang dikelola oleh LPJK sehingga aspek pengembangan keprofesian berkelanjutan dapat dilaksanakan lebih terintegrasi antar stakeholder. Kementrian PUPR mendukung sepenuhnya upaya masyarakat jasa kontruksi untuk mendorong implementasi  industri 4.0 di bidang konstruksi guna terciptanya kemandirian teknologi informasi.

Sejauhmana kehadiran IBRIDGE ini akan menjadi jembatan bagi para pihak pelaku jasa kontruksi menarik untuk ditunggu. Beberapa isu mengenai sekuriti data, privasi data dan sejauhmana data pengguna tersebut bisa digunakan oleh pihak developer menjadi pertanyaan menarik dari calon pengguna. (*/irw)

Sumber : http://www.inkindojawatimur.org/ibridge-jembatan-menuju-digital-construction-era.html

HUT Ke 40 INKINDO ” INFINITY & BEYOND”

Jumlah Konsultan Indonesia Meningkat Pesat Akibat Regulasi KemenPUPR Terkait Segmentasi Pelelangan

JAKARTA: Ketua Umum DPN Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO) Peter Frans mengatakan bahwa dalam waktu 4 tahun ini, jumlah konsultan Indonesia bertambah pesat. Hal ini, karena pesatnya perkembangan infrastruktur di Indonesia. Selain itu, karena diterbitkannya regulasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) dalam mengatur segmentasi pelelangan.

 

“Pemerintah, khususnya KemenPUPR telah melakukan langkah-langkah besar melalui kebijakan konseptual dan visioner , terutama dalam  lingkup usaha jasa konstruksi. Pertumbuhan usaha jasa konstruksi nasional semakin menjanjikan karena adanya program percepatan dan perluasan pembangunan infrastruktur diseluruh wilayah Indonesia dan bahkan sampai ke pelosok dan perbatasan,” kata Ketum INKINDO, Peter Frans, di Jakarta, pada HUT INKINDO ke 40, dengan Tema “Infinity and Beyond” (Tak Terbatas dan Melampauinya), di Jakarta, Rabu (24/7/2019).

 

Menurut Peter,  dengan begitu pesatnya perkembangan infrastruktur di Indonesia, maka diperlukan adanya regulasi. KemenPUPR selaku kementerian yang banyak menangani pekerjaan infrastruktur telah mengeluarkan beberapa regulasi turunan dari UU No 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Pertama, regulasi tentang standar remunerasi minimal yang diatur dalam Permen PUPR No 19 Tahun 2017, Kepmen PUPR No 897 Tahun 2017. Kedua, Surat Edaran Menteri PUPR No 10/2018 dan No 14/2018 tentang pemberlakuan standar dokumen pemilihan pengadaan jasa konstruksi. Ketiga, Peraturan Menteri No. 7 Tahun 2019 tentang Standar Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia dan Peraturan Menteri No. 9 Tahun 2019 tentang Badan Usaha Jasa Konsultan Asing.

 

Namun, kata Peter, pembangunan di Indonesia perlu juga didukung oleh SDM yang berkualitas. Karenanya, perlu diberikan training kepada para tenaga ahli agar dapat memberikan daya saing terhadap konsultang asing. Selain itu, masih banyak permasalahan di dunia jasa konsultan di Indonesia yang perlu segera diselesaikan. Untuk itu, diharapkan dengan terbitnya regulasi di tingkat pusat (UU atau Perpres) tentang jasa konsultan, permasalahan pada dunia jasa konsultan dapat segera selesai. Hal itu, sekaligus juga untuk meningkatkan kualitas dan melindungi para konsultan nasional agar dapat bersaing dengan asing dan siap menjadi tuan rumah di negeri sendiri.

 

Peter juga mengatakan bahwa Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro, dinilai merupakan lembaga yang tepat untuk melakukan pembinan bidang jasa konsultansi non konstruksi. Peran Bappenas dalam perencanaan pembangunan memungkinkan diperolehnya kerangka dasar pembinaan nasional yang mampu mengarahkan pembinaan jasa konsultansi secara integrasi dengan mensinergikan seluruh potensi SDM konsultan secara nasional demi mencapai tujuan strategis pembangunan dan meningkatkan daya saing SDM konsultan nasional. Dan diharapkan dukungan penuh dari Kementerian PPN/Kepala Bappenas ini untuk mendorong Perpres tentang Pengembangan dan Pembinaan  Jasa Konsultan di Indonesia.

 

Sedangkan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR), Syofyan Djalil,  juga sangat mendukung Billing Rate yang dikeluarkan oleh INKINDO. “Dan juga secara pribadi Menteri ATR juga memperkenalkan sistem perencanaan melalui pendekatan yang bersifat Holistik, Integratif, Tematik dan Spasial (HITS) yang merupakan koreksi dari pendekatan perencanaan yang selama ini lebih bersifat pendekatan sektoral, dengan menjabarkan system alokasi anggaran pemerintah yang berubah dari sistem uang mengikuti tugas dan fungsi kementerian menjadi uang mengikuti program prioritas (from money follow function menjadi money follow program),”jelas Peter.

 

Karenanya, pada kesempatan HUT INKINDO 40, INKINDO juga memberikan penghargaan kepada Ketua Umum DPN INKINDO dari Masa Bakti 1979 s/d 2018, yang selama ini telah membangun serta membentuk INKINDO yang profesional. Selain itu, beberapa rangkaian kegiatan juga telah dilakukan oleh seluruh INKINDO di daerah, seperti audiensi dengan Gubernur setempat untuk membuat PerGub sesuai dengan amanah dari UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, melakukan seminar untuk meningkatkan kompetensi Anggota INKNDO, serta kegiatan sosial seperti  jalan sehat dan donor darah.

 

“INKINDO akan berusaha menjadi yang terbaik, menjangkau yang mungkin menurut orang lain tidak bisa kita gapai, dan melebihi gapaian itu. Don’t Ever Stop Dreaming, jangan pernah berhenti bermimpi. Karena hidup berawal dari mimpi. Dan kita tahu di dunia ini tidak ada yang tidak mungkin, nothing impossible. Di era digital ini, INKINDO berharap dapat melampaui zaman, dengan beberapa capaian yang telah dicapai, diantaranya adalah membangun sistem  KTA Online, Web INKINDO, I-bridge.

 

INKINDO juga tidak lupa mengucapkan “Selamat”  kepada Presiden RI terpilih dan berharap besar kepada kabinet kerja baru dapat mendorong perekonomian yang lebih kuat secara umum dan secara khusus meningkatkan peran serta usaha jasa konsultan Indonesia yg lebih besar dalam proses pembangunan nasional secara khusus, sehingga dapat mewujudkan Indonesia sebagai Negara yang Maju dan Modern.

“Suatu Negara Tidak  Maju Jika Konsultannya Tidak Maju” (sekretariat nasional inkindo)

Menteri Basuki : Infrastruktur Yang Hebat Didukung Oleh Konsultan Konstruksi Yang Hebat

Jakarta — Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan peran konsultan konstruksi dalam pembangunan infrastruktur sangat penting. Dalam lima tahun ke depan, sesuai visi Presiden Joko Widodo, pembangunan infrastruktur ke depan akan tetap menjadi prioritas

“Saya sudah diminta Presiden untuk segera mempersiapkan program pembangunan infrastruktur di tahun 2020 dengan prioritas infrastruktur pendukung sektor pariwisata seperti di Borobudur, Mandalika, Danau Toba, dan Labuan Bajo. Saya harap para konsultan konstruksi yang tergabung di Ikatan Konsultan Indonesia (Inkindo) dapat ikut berkontribusi,” kata Menteri Basuki pada acara HUT ke-40 Inkindo di Jakarta, Rabu malam (24/7/2019).

Menteri Basuki berharap dengan beberapa regulasi yang diterbitkan Kementerian PUPR terkait jasa konstruksi, khususnya tentang besaran remunerasi minimal tenaga kerja konstruksi, maka juga harus diikuti dengan hasil kerja tenaga konsultan yang lebih baik.

“Tidak ada infrastruktur yang hebat tanpa konsultan yang hebat. Untuk itu ke depan saya berharap konsultan di Indonesia dapat semakin mandiri, kuat dan tangguh,” ujarnya.

Menteri Basuki berpesan kepada para konsultan konstruksi Indonesia untuk dapat melakukan pembangunan infrastruktur dengan memperhatikan unsur seni agar memiliki nilai artistik. “Ada unsur seninya sedikit lebih mahal tidak apa-apa. Seperti kalau membangun bendungan juga dilengkapi dengan penataan lansekap yang baik. Hal ini merupakan bagian dari bentuk penghayatan dalam membangun infrastruktur,” tuturnya.

Sebelumnya Menteri Basuki telah menerbitkan Keputusan Menteri PUPR Nomor 897/KPTS/M/2017 tentang Besaran Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi pada Jenjang Jabatan Ahli untuk Layanan Jasa Konsultansi Konstruksi tertanggal 13 November 2017. Kepmen tersebut merupakan aturan turunan dari Undang-undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.

Regulasi tersebut dapat menjadi acuan dalam menentukan biaya jasa konsultan yang dibayar berdasarkan keahliannya. Diharapkan melalui aturan tersebut tenaga konsultan bisa semakin sejahtera. “Jangan sampai masih ada yang melakukan praktek membanting harga untuk jasa konsultan, karena ini menyangkut expertis (keahlian). Kita harus bisa menghargai keahlian orang,” ujar Menteri Basuki.

Adanya standar biaya langsung personil minimal tersebur maka tenaga kerja konsultan konstruksi harus dibayar sesuai dengan keahlian yang dimiliki. Sebab jika tidak maka baik pengguna jasa maupun penyedia jasa bisa terkena sanksi administratif. Hal ini diharapkan juga mendorong perusahaan jasa konsultansi untuk bisa lebih baik dengan melakukan pelatihan-pelatihan (training) kepada para anggotanya sehingga kapasitas kerjanya menjadi lebih baik.

Sementara itu, Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional Inkindo Peter Frans menyatakan kesiapannya mendukung kebutuhan tenaga konsultan bersertifkat untuk pembangunan infrastruktur kedepan yang akan dipenuhi baik dari anggota Inkindo maupun organisasi lainnya.

“Perusahaan konsultan di Indonesia jumlahnya mencapai 8.000 perusahaan, sedangkan Inkindo sendiri anggotanya mencapai 6.000 perusahaan, sebanyak 85 persen anggota merupakan usaha kecil dan menengah,” kata Peter.

Ia juga mengucapkan terimakasih atas diterbitkannya standarisasi renumerasi minimal sehingga diharapkan tidak ditemukan lagi konsultan yang dibayar terlalu rendah yang tentunya akan berpengaruh terhadap kualitas pekerjaan. (Jay)

Sumber : https://pu.go.id/berita/view/17237/menteri-basuki-infrastruktur-yang-hebat-didukung-oleh-konsultan-konstruksi-yang-hebat

BUMN Indonesia Buka Akses Pasar Ke Yordania

KBRI Amman bersama Kementerian Luar Negeri RI, Indonesia Jordan Business Council (IJBC) serta perwakilan dari perusahaan kontruksi PT. Wijaya Karya (WIKA), PT. Pembangunan Perumahan (PP) Urban dan Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO) serta Persatuan Insinyur Indonesia (PII) mengikuti gelaran The 13th International Exhibition for Build, Construction and Engineering yang digagas oleh Jordanian Construction Contractors Association (JCCA) di Yordania.

Pameran yang menghadirkan peluang pembangunan di Yordania, Irak, Mesir dan negara lainnya telah dibuka secara resmi oleh Perdana Menteri Yordania, Omar Al Razzaz dan berlangsung pada 24- 27 Juni 2019 di Amman International Motors Show.

Eng. Ahmad al Yacoub, Presiden JCCA dalam beberapa kesempatan menyatakan bahwa Yordania memiliki daftar proyek pembangunan di Irak dan Suriah yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan jasa konsultan konstruksi dan kontraktor konstruksi untuk turut serta pada program “Rebuilding Syria and Iraq”.

Selepas acara pembukaan, delegasi Indonesia dan seluruh peserta yang hadir menyaksikan penandatanganan dimulainya pembahasan MoU kerjasama antara JCCA dan IJBC dalam rangka menjalin kerjasama konkrit antara konsultan jasa konstruksi serta kontraktor konstruksi Indonesia dan Yordania.

Penandatanganan pembahasan MoU dilakukan langsung oleh President JCCA dan Bakti S. Luddin selaku Vice President IJBC dan disaksikan langsung oleh Princess Sumayah binti Talal, Duta Besar Nahari Agustini-Pejabat Senior Kemenlu RI, KBRI Amman, perwakilan WIKA, PP Urban, Ir. Erie Heryadi, Wakil Ketua Umum BIdang Pemerintahan, Hubungan Internasional dan Pengembangan Pasar Luar Negeri INKINDO dan PII.

Wakil KBRI Amman berharap dengan dimulainya pembahasan MoU antara JCCA dan IJBC, perusahaan jasa konsultan konstruksi Indonesia serta pelaku usaha lainnya memiliki peluang yang lebih besar untuk turut serta dalam proyek-proyek pembangunan rekonstruksi Iraq dan Suriah melalui konsorsium dengan perusahaan dan badan usaha di Yordania.

Indonesia memiliki perusahaan-perusahaan jasa konsultan konstruksi yang berpengalaman dalam melaksanakan proyek-proyek konstruksi di beberapa negara dengan hasil yang memuaskan. Tentunya, kerja sama di bidang konstruksi juga dapat dikembangkan antara Indonesia dan Yordania. Kemitraan Pemerintah dengan pelaku usaha merupakan kolaborasi dalam forum pemajuan hubungan bilateral antar negara sahabat dengan semangat “Indonesia Incorporated”.