Inkindo Bersinergi Dengan Pemerintah Daerah

105 Views

BANJARMASIN – Gubernur Kalimantan Selatan, H Sahbirin Noor ingin Dewan Pengurus Provinsi (DPP) Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (IN­KIN­DO) Kalsel untuk terus bersinergi dan bekerja sama, sehingga dapat meningkatkan azas kemanfaatan, efesiensi, dan efektivitas dari setiapkegiatan dan program yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Diharapkan melalui rapat kerja daerah ini,INKINDO dapat menghasilkan putusan-putusan organisasi yang penting dan strategis,berlandaskan visi yang men­jangkau dalam pembangunan.

Hal tersebut disampaikan dalam sambutan Gubernur Kalsel yang dibacakan Asisten III Bidang Administrasi Umum Sekda Provinsi Kalsel, Herian­syah pada rapat kerja provinsi DPP INKINDO Kalsel di Best Wes­tern Kindai Hotel Banjarmasin.

Heriansyah mengatakan dengan menjamin ketersediaan infrastruktur yang disesuaikan dengan kebutuhan antar wilayah, diharapkan dapat mendorong tumbuhnya investasi baru, lapangan-lapangan pekerjaan baru, sebagai dampak dari bergeraknya ekonomi lokal.

“Disinilah, menuntut saya, peran penting para konsultan dalam proyek-proyek pem­bangunan infrastruktur, khu­sunta di daerah,”ujar Heriansyah di Banjarmasin, Sabtu (27/4).

Eksistensi konsultan memiliki peran untuk itulah, sebagai asosiasi usaha jasa konsultasi nasional, INKINDO memiliki kewajiban dan tanggungjawab untuk mendukung pembangunan nasional melalui peningkatan kua­litas dan kompetensi konsultan.

Dalam perspektif global, peningkatan kualitas dan kom­petensi tersebut, juga akan dapat meningkatkan daya saing kon­sultan nasional, khususnya yang menjadi anggota INKINDO.

“Saya mengajak kepada DPP INKINDO Kalsel, sebagai mitra kerja pemerintah daerah, untuk terus bersinergi dan bekerjasama, sehingga dapat meningkatkan azas kemanfaatan, efesiensi dan efektivitas dari setiap kegiatan program pemda,”tegasnya.

Ketua Umum INKINDO, Ir. H. Peter Frans, menyambut baik keinginan Gubernur Kalsel agar INKINDO bersinergi dengan Pemda setempat.Sebenarnya, Undang-undang Jasa Kontruksi No 2 tahun 2017, pasal 24 Pemda bisa menerbitkan kebijak­sanaan khusus untuk melindungi konsultan kecil dan menengah kerjasama dan operasi. Sehingga INKINDO mendorong terbitnya pergub kerjasama dan oeprasi sehingga konsultan kecil dan menengah.

“Peraturan Gubernur (Per­gub) Ini belum keluar, Kita harapkan tahun ini keluar se­hingga konsultan luar masuk bisa bekerjasama wajib dengan konsultan daerah,”tegasnya.

INKINDO mendorong ka­rena masalahnya ini meng­gunakan APBD. Seharusnya tidak terjadi INKINDO mengisi pajak danlainnya. Wajib pajak harus memahami pajak yang berkembang.” INKINDO pusat mendorong pajak konsultan non kontruksi final, dan INKINDO Kalsel mendorong membuat pergub,”jelasnya.

Memang lebih baik pergub tersebut dibuat pemda, agar bisa melindungi konsultan kecil dan menengah di daerah.INKINDO daerah bisa ke rumpun lain bisnis diluar kontruksi seperti pertanian, kehutanan danlainnya, tapi orang daerah tidak pemainnya orang pusat semua.

Contoh saja Angkasa Pura, pelabuhan danlainnya semua konsultan luar yang masuk mana ada konsultan daerah.” Sebe­narnya konsultan kita bisa bersaing dengan konsultan luar, kita berharap konsultan daerah bisa naik kelas,”tambahnya.

Bagaimana berkembang kalau Insinyur dibayar UMR, semen­tara orang luar dibayar lebih UMR. Paling tidak dibayar mini­mum INKINDO Rp 18 juta sam­pai paling tinggi Rp 77 juta karena asing rata-rata Rp 200 juta.

Ketua DPP INKINDO Kal­sel, Ir.H. Syamsul Arivin, MP, mengatakan, kegiatan rapat kerja menyusun program kerja 4 tahun kedepan, rencana pembiayaan organisasi dan membahas isu-isu strategis.

“Kaitan dengan kita ingin bergerak bersama dengan Pem­prov Kalsel menyelaraskan dengan program Gubernur Kalsel dibidang kontruksi,”ujarnya.

Memang didalam Undang-undang Jasa Kontruksi No 2 tahun 2017, pasal 24 diper­bolehkan pemda membuat regu­lasi untuk melindungi Konsultan kecil dan menengah.Artinya konsultan luar yang bekerja di Kalsel bisa bekerjasama dengan konsultan daerah jangan sampai di daerah tidak dapat kerjaan.

“Harapan saya memang tahun ini dibuat pergub, ini sudah mau menghadap gu­ber­nur,­”harapnya. Ketua LPJK Provinsi Kalsel, Ir Subhan Syarief MT, menga­takan,pihaknya sudah menyam­paikan terkait kebijakan khusus jasa kontruksi kepada Pemprov Kalsel dan masih di kaji.

Paling penting jasa konsultasi non kontruksi memang belum tergarap, di Kalsel paling ada 5 sampai 10 perusahaan jasa kontruksi yang sedang bergerak sekarang ini jasa IT.

Paling tidak Kalsel bisa bertarung dikancah nasional, semua anggota INKINDO bisa mendorong untuk penguatan. Kalau jasa kontruksi di Kalsel ada 4408 perusahan jasa kontruksi terbagi 8 usaha besar, 400 usaha menengah dan 4000 usaha kecil.

“Mengapa ini bisa terjadi karena tidak sanggup bersaing, dengan itulah kita dorong pergub jasa kontruksi. Istilahnya usaha mereka tidak bergerak karena tergerus,”ujarnya.rds

Media: Harian Analisa
Sumber: http://harian.analisadaily.com/kota/news/inkindo-sumut-tekankan-pentingnya-kode-etik/730852/2019/05/02

Baca Juga:

No comments