JUSUF KALLA: INKINDO MEMILIKI KONTRIBUSI PADA KEMAJUAN BANGSA

164 Views

[11 Januari 2019]

Peter Frans selaku Ketua Dewan Pimpinan Nasional INKINDO beserta jajaran Pengurus INKINDO lainnya menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla di kantor Wakil Presiden dalam rangka pembukaan Rapat Koordinasi Pimpinan Nasional (Rakorpimnas) INKINDO 2019, pada hari Jumat 11 Januari 2019.

Pada kesempatan tersebut Peter Frans menyampaikan laporannya kepada Wakil Presiden bahwa INKINDO saat ini sudah berhasil menyusun roadmap organisasi sampai dengan tahun 2030 yakni “INKINDO Mandiri Demi Keunggulan Negeri” untuk meningkatkan daya saing anggota baik di tingkat nasional maupun internasional. INKINDO telah memiliki anggota sebanyak 6.200 perusahaan, yang terdiri dari 80 persen perusahaan kecil, 14 persen perusahaan menengah, dan 6 persen perusahaan besar. Selain itu, INKINDO juga sudah berhasil membentuk dua badan baru untuk memenuhi kebutuhan meliputi pengabdian masyarakat dan membantu menangani bencana nasional, serta sudah berperan dalam membantu penanganan bencana di Lombok, Palu, dan Selat Sunda.

Jusuf Kalla berpesan kepada perusahaan penyedia jasa konsultasi yang tergabung di INKINDO untuk selalu menjaga kepercayaan terhadap hasil pekerjaan. Kehadiran konsultan bertujuan untuk menjamin pekerjaan atau proyek berjalan dengan baik, efisien dari segi waktu dan dana, serta berkualitas. Selain itu Wapres juga meminta kepada penyedia jasa konsultasi untuk memiliki inovasi dalam setiap proyek atau pekerjaan yang digarapnya. Ditegaskan oleh Wapres, INKINDO memiliki harapan dan peluang besar ke depan terutama dalam memberikan kontribusi pada kemajuan bangsa.

Peter Frans meminta dukungan dari pemerintah untuk membuat peraturan dan perundangan bagi penyedia jasa konsultasi non konstruksi. Sampai sejauh ini yang sudah ada peraturan dan perundangannya baru di sektor konstruksi. Belum adanya peraturan dan perundangan dalam di sektor jasa konsultasi non konstruksi membuat belum adanya batas minimum billing rate di instansi pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah. Kebijakan mengenai jasa konsultasi non konstruksi ini dapat diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri, supaya implementasi di daerah berjalan dengan mudah.

Baca Juga:

No comments