Konsultan Kontruksi Dibekali Pengetahuan Hukum

136 Views

BANJARMASIN – DPP Ika­tan Nasional Konsultan Indo­nesia (INKINDO) dan Persatuan Konsultan Indo­nesia (PER­KINDO) Provinsi Kalimantan Selatan dibekali pengetahuan hukum dalam pelaksanaan jasa kontruksi karena menggunaan Ang­garan Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Ang­garan Pendapatan Belanja Daerah (APBD)

Karena diakui selama ini, anggota INKINDO dan PER­KINDO Kalsel masih ada yang terbelit kasus hukum karena kurang memahami aturan kon­truksi yang menggunakan APBN dan APBD tersebut.

Ketua Umum DPN INKINDO, Ir. H. Peter Frans,mengatakan, IN­KIN­DO sekarang sudah memasuki usia 40 dan era 2020 digital sehingga melakukan lompatan kedepan, karena INKINDO kesulitan mencari tenaga ahli.

Ini adalah salah satu cara mendekatkan INKINDO dan PERKINDO dengan pemangku kepentingan. Ingin mengem­bangkan kopetensi, melindungi dan mengayomi anggotanya.

“Kalau pengurus tidak mengsejahterakan anggotanya artinya tidak mengayomi, saya bilang pengurus harus tau hukum dan organisasi, “ujar Peter Frans Dialog hukum jasa kontruksi tema potensi pelanggaran hukum dalam praktek jasa konsultasi dan pencegahannya di Hotel Mercure di Banjarmasin, Selasa (30/7)

INKINDO juga sedang mempersiapkan AD/ART seperti diketahui organisasi ini cepat sekali berubah, pengumuman online semua. Melek hukum karena jasa kontruksi meng­gunakan APBN dan APBD. Tujuannya tidak mencari benar dan salah, harmonisasi itu yang penting karena konsultan mem­bangun peradaban.

Ketua DPP Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKIN­DO) Kalsel, Ir.Syamsul Arivin,­mengatakan, kegiatan ini terlak­sanakan atas kerjasama INKI­N­DO dan PERKINDO Kalsel.

Bagaimana agar anggota dapat berdaya, profesional dan sudah 2 kali mengadakan kerja­sama.­Acara ini dilaksanakan karena terjadi temuan auditor atau masuk daftar hitam, kasus hukum yang ditangani kejaksaan dan kepolisian, contohnya runtuhnya jembatan tanipah.

“Bahkan anggota INKINDO dan PERKINDO pernah di­panggil terkait hukum dengan dialog ini kami harapkan pen­cerahan hukum tentang kon­truksi,”jelasnya.

Pencerahan tentang kesalahan administrasi dari auditor yang menyebabkan pengembalian kontrak.Hal-hal bagaimana pelaku kontruksi terhindar dari masalah hukum.

“Semoga keinginan kita untuk menciptakan jasa kontruksi bisa membantu pembangunan daerah yang lebih baik lagi,”harapnya. Hal ini sekaligus dalam rangka dari konsultan men­yongsong perpindahan ibu kota negara ke Kalimantan.

Ketua DPD Perkindo Kalsel, Yuaini, mengharapkan anggota­nya untuk mengikuti acara dialog ini agar bisa memahami aspek-aspek pencegahan hukum untuk menghindari pelanggaran hukum.

Selain bermanfaat dan menya­makan presepsi dalam hal ini pengguna jasa kontruksi juga untuk melakukan pembinaan dan perundang-undangan jasa kon­truksi yang selalu dilakukan perubahan untuk perbaikan.

Ketua Panitia, Saiful Anan, mengatakan, dialog hukum jasa konsultasi mengjadirkan un­dangan sebanyak 200 peserta dari INKIN­DO dan PER­KIN­DO Kalsel, serta berbagai narasumber dari Polda Kalsel, Kejati Kalsel, Inspektorat, BPK RI perwakilan Kalsel, dan Ketua Umum DPN INKINDO.rds

Sumber : https://matabanua.co.id/2019/07/31/konsultan-kontruksi-dibekali-pengetahuan-hukum/

Baca Juga:

No comments