Inkindo Hadirkan I-Bridge Mudahkan Cari Tenaga Ahli

Jakarta (ANTARA) – Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO) menghadirkan portal i-Bridge untuk menudahkan pemberi kerja mencari Tenaga Ahli atau Badan Usaha penyedia jasa konsultansi

“Portal ini sebagai jawaban terhadap keluhan teman-teman di daerah yang kesulitan mencari tenaga ahli,”kata Ketua DPN INKINDO, Peter Frans di Jakarta, Rabu.

Sebagai tahap awal, kata Peter, i-Bridge masih berbasis website, namun kedepannya tengah disiapkan untuk aplikasi baik android maupun ios agar layanan lebih mudah.

Peter mengatakan di era industri 4.0 menuntut segala sesuatunya serba cepat dan perusahaan yang tidak mengantisipasi hal itu bakal tertinggal

Peter optimis i-Bridge yang dikembangkan Sandy Nasution selaku Managing Director PT. Bit Zero Informatika akan berkembang karena tidak hanya tenaga ahli dan badan usaha konsultansi, namun kontraktor juda dapat mamanfaatkna fasilitas ini

Peter mengatakan pemilik pekerjaan dan badan usaha konsultan akan terbantu dengan fasilitias ini karena tinggal menghubungi tenaga konsultasi yang terdapat dalam daftar i-Bridge

Sedangkan bagi tenaga ahli termasuk yang baru lulus kuliah wadahj ini dapat dipergunakan untuk mencari pekerjaan

Peter juga menyampaikan dalam i-Bridge ini tidak hanya tenaga konsultan tetapi juga penyedia konstruksi (kontraktor)juga ikut dilibatkan.

“Saya optimisis akan ada 8.000 tenaga ahli yang ikut serta sampaik dengan akhir tahun 2020, diantaranya satu juta tenaga ahli itu telah mengantongi sertifikat profesi,”katanya

Peter optimistis meski saat ini masih ujjicoba, namun pada Desember nanti sudah berjalan normal

Sandy menjelaskan i-Bridge terinspirasi dari situs pencari kerja kaerana formatnya hampir sama menawarkan tenaga ahli dari lampiran ijasah dan keahlia yang dimiliki

Sandy juga mengungkapkan layanan ini juga akan memudahkan bagi perusahaan konsultan yang akan mengikuti lelang

Pewarta : Ganet Dirgantara

Editor : Edy Sujatmiko

Sumber  : https://papua.antaranews.com/nasional/berita/1139384/inkindo-hadirkan-i-bridge-mudahkan-cari-tenaga-ahli?utm_source=antaranews&utm_medium=nasional&utm_campaign=antaranews

IBRIDGE JEMBATAN MENUJU “DIGITAL CONSTRUCTION ERA”

Menjawab tantangan di era digital INKINDO mengandeng Data Profesional Indonesia meluncurkan IBRIDGE berbasis web portal dan aplikasi mobil yang berfungsi sebagai jembatan digital penghubung antara perusahaan dengan tenaga ahli yang bergerak di bidang jasa konstruksi.  Acara launching IBRIDGE dilaksanakan di Hotel Ambhara Jakarta pada hari rabu, 30 Oktober 2019, ditandai dengan penekanan button aplikasi secara bersama-sama oleh Ketua DPN Inkindo, Deputi Bidang Pembangunan Bappenas, dan Kasubdit Pengembangan Jasa Konstruksi mewakili Dirjen Bina Kontruksi Kementrian PUPR. Informasi lebih lanjut mengenai IBRIGDE dapat diakses melalui https://ibridge.co.id

Dalam sambutan Ketua DPN Inkindo Ir. Peter Frans menyampaikan bahwa tantangan Inkindo ke depan adalah mengurangi disparitas akses informasi terkait jasa kontruksi bagi anggota Inkindo yang tersebar diseluruh wilayah Indonesia. IBRIDGE merupakan bentuk realisasi Inkindo In Your Hand guna memberikan berbagai solusi terkait permasalahan jasa kontruksi yang ada. IBRIDGE diharapkan dapat mempertemukan antara tenaga ahli dan perusahaan jasa konstruksi yang membutuhkan guna melakukan kemitraan saling menguntungkan serta menjadi portal informasi jasa kontruksi yang dinamis.

Pertumbuhan positif pasar jasa konstruksi di Indonesia perlu direspon dengan cepat oleh pelaku jasa konstruksi dan asosiasi agar mampu mendorong perbaikan iklim usaha dan tingkat kompetitivenes di level regional dan global. Pada saat ini 65% pasar konstruksi Asean berada di Indonesia. Badan usaha konstruksi yang ada kurang lebih 141 ribu perusahaan dengan jumlah tenaga ahli kontruksi kira-kira 7 juta dan yang bersertifikat ahli hanya 9% dari jumlah tersebut. Sedangkan jumlah konsultan asing yang beraffiliasi dengan Inkindo sejumlah 120 perusahaan. Gambaran angka yang jauh dari ideal jika dibanding dengan kebutuhan pasar yang ada baik dari sisi keberadaan perusahaan di bidang jasa konstruksi maupun tenaga ahli. Kedepan manajemen dan pemanfaatan data kontruksi akan menjadi salah satu kunci bagi keberhasilan pelaksanaan pembangunan bidang konstruksi. Pada era digital, data menjadi aset yang paling berharga dan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan. Selain menjembatani antara tenaga ahli dan perusahaan jasa konstruksi, IBRIDGE juga menyajikan informasi menyangkut informasi terkini terkait penyelenggaraan usaha konstruksi, informasi pengadaan jasa kontruksi, dan fitur kejar proyek atau fitur menyangkut notifikasi keberadaan daftar proyek terkini yang dinformasikan secara real time kepada pengguna, dan fitur menarik lainnya.

Dalam  sambutannya Deputi Bidang Pembangunan Bappenas, DR. Ir. Taufik Hanafi menegaskan bahwa jasonsultan mempunyai peran sentral sebagai agen  pembangunan. Database terkait jasa konstruksi menyangkut keberadaan dan spesifikasi tenaga ahli akan sangat membantu stakeholder pembangunan baik di tingkat nasional atau daerah.  Transformasi digital yang dilakukan oleh Inkindo melalui IBRIDGE merupakan milestone yang patut diapresiasi dan didukung oleh stakeholder dunia usaha jasa kontruksi dan non konstruksi guna mendukung terciptanya ekosistem usaha jasa konsultan yang dinamis.

Hendro Widodo ST, MT, selaku kasubdit pengembangan jasa konstruksi kementrian PUPR mengharapkan IBRIDGE nantinya bisa terkoneksi dengan SIKI yang dikelola oleh LPJK sehingga aspek pengembangan keprofesian berkelanjutan dapat dilaksanakan lebih terintegrasi antar stakeholder. Kementrian PUPR mendukung sepenuhnya upaya masyarakat jasa kontruksi untuk mendorong implementasi  industri 4.0 di bidang konstruksi guna terciptanya kemandirian teknologi informasi.nantinya bisa terkoneksi dengan SIKI yang dikelola oleh LPJK sehingga aspek pengembangan keprofesian berkelanjutan dapat dilaksanakan lebih terintegrasi antar stakeholder. Kementrian PUPR mendukung sepenuhnya upaya masyarakat jasa kontruksi untuk mendorong implementasi  industri 4.0 di bidang konstruksi guna terciptanya kemandirian teknologi informasi.

Sejauhmana kehadiran IBRIDGE ini akan menjadi jembatan bagi para pihak pelaku jasa kontruksi menarik untuk ditunggu. Beberapa isu mengenai sekuriti data, privasi data dan sejauhmana data pengguna tersebut bisa digunakan oleh pihak developer menjadi pertanyaan menarik dari calon pengguna. (*/irw)

Sumber : http://www.inkindojawatimur.org/ibridge-jembatan-menuju-digital-construction-era.html

HUT Ke 40 INKINDO ” INFINITY & BEYOND”

Jumlah Konsultan Indonesia Meningkat Pesat Akibat Regulasi KemenPUPR Terkait Segmentasi Pelelangan

JAKARTA: Ketua Umum DPN Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO) Peter Frans mengatakan bahwa dalam waktu 4 tahun ini, jumlah konsultan Indonesia bertambah pesat. Hal ini, karena pesatnya perkembangan infrastruktur di Indonesia. Selain itu, karena diterbitkannya regulasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) dalam mengatur segmentasi pelelangan.

 

“Pemerintah, khususnya KemenPUPR telah melakukan langkah-langkah besar melalui kebijakan konseptual dan visioner , terutama dalam  lingkup usaha jasa konstruksi. Pertumbuhan usaha jasa konstruksi nasional semakin menjanjikan karena adanya program percepatan dan perluasan pembangunan infrastruktur diseluruh wilayah Indonesia dan bahkan sampai ke pelosok dan perbatasan,” kata Ketum INKINDO, Peter Frans, di Jakarta, pada HUT INKINDO ke 40, dengan Tema “Infinity and Beyond” (Tak Terbatas dan Melampauinya), di Jakarta, Rabu (24/7/2019).

 

Menurut Peter,  dengan begitu pesatnya perkembangan infrastruktur di Indonesia, maka diperlukan adanya regulasi. KemenPUPR selaku kementerian yang banyak menangani pekerjaan infrastruktur telah mengeluarkan beberapa regulasi turunan dari UU No 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Pertama, regulasi tentang standar remunerasi minimal yang diatur dalam Permen PUPR No 19 Tahun 2017, Kepmen PUPR No 897 Tahun 2017. Kedua, Surat Edaran Menteri PUPR No 10/2018 dan No 14/2018 tentang pemberlakuan standar dokumen pemilihan pengadaan jasa konstruksi. Ketiga, Peraturan Menteri No. 7 Tahun 2019 tentang Standar Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia dan Peraturan Menteri No. 9 Tahun 2019 tentang Badan Usaha Jasa Konsultan Asing.

 

Namun, kata Peter, pembangunan di Indonesia perlu juga didukung oleh SDM yang berkualitas. Karenanya, perlu diberikan training kepada para tenaga ahli agar dapat memberikan daya saing terhadap konsultang asing. Selain itu, masih banyak permasalahan di dunia jasa konsultan di Indonesia yang perlu segera diselesaikan. Untuk itu, diharapkan dengan terbitnya regulasi di tingkat pusat (UU atau Perpres) tentang jasa konsultan, permasalahan pada dunia jasa konsultan dapat segera selesai. Hal itu, sekaligus juga untuk meningkatkan kualitas dan melindungi para konsultan nasional agar dapat bersaing dengan asing dan siap menjadi tuan rumah di negeri sendiri.

 

Peter juga mengatakan bahwa Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro, dinilai merupakan lembaga yang tepat untuk melakukan pembinan bidang jasa konsultansi non konstruksi. Peran Bappenas dalam perencanaan pembangunan memungkinkan diperolehnya kerangka dasar pembinaan nasional yang mampu mengarahkan pembinaan jasa konsultansi secara integrasi dengan mensinergikan seluruh potensi SDM konsultan secara nasional demi mencapai tujuan strategis pembangunan dan meningkatkan daya saing SDM konsultan nasional. Dan diharapkan dukungan penuh dari Kementerian PPN/Kepala Bappenas ini untuk mendorong Perpres tentang Pengembangan dan Pembinaan  Jasa Konsultan di Indonesia.

 

Sedangkan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR), Syofyan Djalil,  juga sangat mendukung Billing Rate yang dikeluarkan oleh INKINDO. “Dan juga secara pribadi Menteri ATR juga memperkenalkan sistem perencanaan melalui pendekatan yang bersifat Holistik, Integratif, Tematik dan Spasial (HITS) yang merupakan koreksi dari pendekatan perencanaan yang selama ini lebih bersifat pendekatan sektoral, dengan menjabarkan system alokasi anggaran pemerintah yang berubah dari sistem uang mengikuti tugas dan fungsi kementerian menjadi uang mengikuti program prioritas (from money follow function menjadi money follow program),”jelas Peter.

 

Karenanya, pada kesempatan HUT INKINDO 40, INKINDO juga memberikan penghargaan kepada Ketua Umum DPN INKINDO dari Masa Bakti 1979 s/d 2018, yang selama ini telah membangun serta membentuk INKINDO yang profesional. Selain itu, beberapa rangkaian kegiatan juga telah dilakukan oleh seluruh INKINDO di daerah, seperti audiensi dengan Gubernur setempat untuk membuat PerGub sesuai dengan amanah dari UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, melakukan seminar untuk meningkatkan kompetensi Anggota INKNDO, serta kegiatan sosial seperti  jalan sehat dan donor darah.

 

“INKINDO akan berusaha menjadi yang terbaik, menjangkau yang mungkin menurut orang lain tidak bisa kita gapai, dan melebihi gapaian itu. Don’t Ever Stop Dreaming, jangan pernah berhenti bermimpi. Karena hidup berawal dari mimpi. Dan kita tahu di dunia ini tidak ada yang tidak mungkin, nothing impossible. Di era digital ini, INKINDO berharap dapat melampaui zaman, dengan beberapa capaian yang telah dicapai, diantaranya adalah membangun sistem  KTA Online, Web INKINDO, I-bridge.

 

INKINDO juga tidak lupa mengucapkan “Selamat”  kepada Presiden RI terpilih dan berharap besar kepada kabinet kerja baru dapat mendorong perekonomian yang lebih kuat secara umum dan secara khusus meningkatkan peran serta usaha jasa konsultan Indonesia yg lebih besar dalam proses pembangunan nasional secara khusus, sehingga dapat mewujudkan Indonesia sebagai Negara yang Maju dan Modern.

“Suatu Negara Tidak  Maju Jika Konsultannya Tidak Maju” (sekretariat nasional inkindo)

Menteri Basuki : Infrastruktur Yang Hebat Didukung Oleh Konsultan Konstruksi Yang Hebat

Jakarta — Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan peran konsultan konstruksi dalam pembangunan infrastruktur sangat penting. Dalam lima tahun ke depan, sesuai visi Presiden Joko Widodo, pembangunan infrastruktur ke depan akan tetap menjadi prioritas

“Saya sudah diminta Presiden untuk segera mempersiapkan program pembangunan infrastruktur di tahun 2020 dengan prioritas infrastruktur pendukung sektor pariwisata seperti di Borobudur, Mandalika, Danau Toba, dan Labuan Bajo. Saya harap para konsultan konstruksi yang tergabung di Ikatan Konsultan Indonesia (Inkindo) dapat ikut berkontribusi,” kata Menteri Basuki pada acara HUT ke-40 Inkindo di Jakarta, Rabu malam (24/7/2019).

Menteri Basuki berharap dengan beberapa regulasi yang diterbitkan Kementerian PUPR terkait jasa konstruksi, khususnya tentang besaran remunerasi minimal tenaga kerja konstruksi, maka juga harus diikuti dengan hasil kerja tenaga konsultan yang lebih baik.

“Tidak ada infrastruktur yang hebat tanpa konsultan yang hebat. Untuk itu ke depan saya berharap konsultan di Indonesia dapat semakin mandiri, kuat dan tangguh,” ujarnya.

Menteri Basuki berpesan kepada para konsultan konstruksi Indonesia untuk dapat melakukan pembangunan infrastruktur dengan memperhatikan unsur seni agar memiliki nilai artistik. “Ada unsur seninya sedikit lebih mahal tidak apa-apa. Seperti kalau membangun bendungan juga dilengkapi dengan penataan lansekap yang baik. Hal ini merupakan bagian dari bentuk penghayatan dalam membangun infrastruktur,” tuturnya.

Sebelumnya Menteri Basuki telah menerbitkan Keputusan Menteri PUPR Nomor 897/KPTS/M/2017 tentang Besaran Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi pada Jenjang Jabatan Ahli untuk Layanan Jasa Konsultansi Konstruksi tertanggal 13 November 2017. Kepmen tersebut merupakan aturan turunan dari Undang-undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.

Regulasi tersebut dapat menjadi acuan dalam menentukan biaya jasa konsultan yang dibayar berdasarkan keahliannya. Diharapkan melalui aturan tersebut tenaga konsultan bisa semakin sejahtera. “Jangan sampai masih ada yang melakukan praktek membanting harga untuk jasa konsultan, karena ini menyangkut expertis (keahlian). Kita harus bisa menghargai keahlian orang,” ujar Menteri Basuki.

Adanya standar biaya langsung personil minimal tersebur maka tenaga kerja konsultan konstruksi harus dibayar sesuai dengan keahlian yang dimiliki. Sebab jika tidak maka baik pengguna jasa maupun penyedia jasa bisa terkena sanksi administratif. Hal ini diharapkan juga mendorong perusahaan jasa konsultansi untuk bisa lebih baik dengan melakukan pelatihan-pelatihan (training) kepada para anggotanya sehingga kapasitas kerjanya menjadi lebih baik.

Sementara itu, Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional Inkindo Peter Frans menyatakan kesiapannya mendukung kebutuhan tenaga konsultan bersertifkat untuk pembangunan infrastruktur kedepan yang akan dipenuhi baik dari anggota Inkindo maupun organisasi lainnya.

“Perusahaan konsultan di Indonesia jumlahnya mencapai 8.000 perusahaan, sedangkan Inkindo sendiri anggotanya mencapai 6.000 perusahaan, sebanyak 85 persen anggota merupakan usaha kecil dan menengah,” kata Peter.

Ia juga mengucapkan terimakasih atas diterbitkannya standarisasi renumerasi minimal sehingga diharapkan tidak ditemukan lagi konsultan yang dibayar terlalu rendah yang tentunya akan berpengaruh terhadap kualitas pekerjaan. (Jay)

Sumber : https://pu.go.id/berita/view/17237/menteri-basuki-infrastruktur-yang-hebat-didukung-oleh-konsultan-konstruksi-yang-hebat

Inkindo Sulsel Gelar Sosialisasi Konversi SBU Elektronik

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.CO – Dewan Pengurus Provinsi Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (DPP Inkindo) Sulsel menyelenggaran Sosialisasi Konversi SBU Elektronik di Sekretariat DPP Inkindo Sulsel Jl Boulevard Makassar, Kamis (4/7/2019).

Sekretaris DPP Inkindo Sulsel, Ir Ashshiddiq mengatakan, kegiatan ini dihadiri 50 anggota badan usaha anggota Inkindo Sulsel.

“Penyelenggaraan sosialisasi ini sebagai bentuk program kerja bidang pelayanan administrasi dan informasi, dimana diharapkan anggota Inkindo untuk segera melakukan konversi, sehingga perusahaan tersebut dapat tetap eksis dalam berusaha dalam bidang jasa konsultansi dengan diberlakukannya Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Nomor 06/SE/M/2019 tentang sertifikasi badan usaha, sertifikat keahlian, dan sertifikat keterampilan dalam bentuk elektronik ini, bertujuan untuk menjamin tertib administrasi dan menghidari terjadinya pemalsuan,” jelasnya.

Ashshiddiq mengatakan, sertifikasi badan usaha, sertifikat keahlian, dan sertifikat keterampilan dalam bentuk elektronik ini, maka diharapkan anggota Inkindo terdata pada Badan Sertifikat Asosiasi Provinsi Sulsel sekira 250 anggota yang harus melakukan konfersi SBU.

“Konfersi SBU sesuai peraturan tersebut sampai batas 30 september 2019, sehingga penyelenggaran ini akan dilakukan secara bertahap sampai seluruh anggota Inkindo Sulsel telah terkonversi SBU-nya dan Insya Allah kegiatan serupa akan kembali dilaksanakan pada 11 Juli 2019 mendatang,” ujarnya.

“Dari data yang diperoleh terkait penyelenggaran konversi ini, Alhamdulillah, anggota yang berhasil melakukan konversi tahap pertama sebanyak 75 persen badan usaha dan selebihnya tinggal melakukan pengiriman data secara online ke sistem Informasi Konstruksi Indonesia (SIKI) LPJK,” tambah Ir Salahuddin, Wakil Ketua Bidang Pelayanan Administrasi dan Informasi DPP Inkindo Sulsel.

Pada sosialisasi tampil membawakan materi adalah dewan pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Provinsi Sulsel yang juga Wakil Sekretaris Jenderal DPN Inkindo, Ir Muaz Yahya IAI AA, yang sangat mengapresiasi penyelenggaran ini. (****)

Sumber : https://www.rakyatsulsel.co/2019/07/04/inkindo-sulsel-gelar-sosialisasi-konversi-sbu-elektronik/

INKINDO Bangun Sinergi dengan Pemprov Sulsel

Makassar, birohumas.sulselprov.go.id – Ikatan Konsultan Indonesia (INKINDO) membangun sinergi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan. Keinginan INKINDO Sulsel ini disampaikan langsung saat melakukan audience dengan Gubernur Sulsel Prof HM Nurdin Abdullah di Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Jalan Jendral Sudirman Makassar, Rabu (3/7).

Nurdin Abdullah merespon positif hal ini. Nurdin pun menjelaskan, sebagai lembaga yang berkiprah di konsultan tentunya harus membangun sinergi yang baik dengan seluruh pemerintah. Baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten kota.

“Kita bangun sinergitas yang bagus, kita bikin standar maksimal serta kualitas bangunan yang lebih baik,” kata Nurdin Abdullah.

Untuk mendukung sinergitas tersebut, Nurdin pun meminta INKINDO Sulsel memfasilitasi dengan membuat draft aturan untuk dijadikan sebagai Keputusan Gubernur.

“Kita pakai Keputusan Gubernur saja supaya paten,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua INKINDO Sulsel Satriya Madjid mengaku, INKINDO menyediakan semua yang diinginkan Pemprov Sulsel utamanya mengenai konsultan di Sulawesi Selatan.

“Kami bisa menyediakan bahan yang dibutuhkan oleh pemerintah provinsi maupun untuk kabupaten kota se-Sulsel,” tutur politisi Demokrat Sulsel ini. (*)

Sumber : https://birohumas.sulselprov.go.id/index.php/2019/07/03/inkindo-bangun-sinergi-dengan-pemprov-sulsel/