HUT Ke 40 INKINDO ” INFINITY & BEYOND”

Jumlah Konsultan Indonesia Meningkat Pesat Akibat Regulasi KemenPUPR Terkait Segmentasi Pelelangan

JAKARTA: Ketua Umum DPN Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO) Peter Frans mengatakan bahwa dalam waktu 4 tahun ini, jumlah konsultan Indonesia bertambah pesat. Hal ini, karena pesatnya perkembangan infrastruktur di Indonesia. Selain itu, karena diterbitkannya regulasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) dalam mengatur segmentasi pelelangan.

 

“Pemerintah, khususnya KemenPUPR telah melakukan langkah-langkah besar melalui kebijakan konseptual dan visioner , terutama dalam  lingkup usaha jasa konstruksi. Pertumbuhan usaha jasa konstruksi nasional semakin menjanjikan karena adanya program percepatan dan perluasan pembangunan infrastruktur diseluruh wilayah Indonesia dan bahkan sampai ke pelosok dan perbatasan,” kata Ketum INKINDO, Peter Frans, di Jakarta, pada HUT INKINDO ke 40, dengan Tema “Infinity and Beyond” (Tak Terbatas dan Melampauinya), di Jakarta, Rabu (24/7/2019).

 

Menurut Peter,  dengan begitu pesatnya perkembangan infrastruktur di Indonesia, maka diperlukan adanya regulasi. KemenPUPR selaku kementerian yang banyak menangani pekerjaan infrastruktur telah mengeluarkan beberapa regulasi turunan dari UU No 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Pertama, regulasi tentang standar remunerasi minimal yang diatur dalam Permen PUPR No 19 Tahun 2017, Kepmen PUPR No 897 Tahun 2017. Kedua, Surat Edaran Menteri PUPR No 10/2018 dan No 14/2018 tentang pemberlakuan standar dokumen pemilihan pengadaan jasa konstruksi. Ketiga, Peraturan Menteri No. 7 Tahun 2019 tentang Standar Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia dan Peraturan Menteri No. 9 Tahun 2019 tentang Badan Usaha Jasa Konsultan Asing.

 

Namun, kata Peter, pembangunan di Indonesia perlu juga didukung oleh SDM yang berkualitas. Karenanya, perlu diberikan training kepada para tenaga ahli agar dapat memberikan daya saing terhadap konsultang asing. Selain itu, masih banyak permasalahan di dunia jasa konsultan di Indonesia yang perlu segera diselesaikan. Untuk itu, diharapkan dengan terbitnya regulasi di tingkat pusat (UU atau Perpres) tentang jasa konsultan, permasalahan pada dunia jasa konsultan dapat segera selesai. Hal itu, sekaligus juga untuk meningkatkan kualitas dan melindungi para konsultan nasional agar dapat bersaing dengan asing dan siap menjadi tuan rumah di negeri sendiri.

 

Peter juga mengatakan bahwa Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro, dinilai merupakan lembaga yang tepat untuk melakukan pembinan bidang jasa konsultansi non konstruksi. Peran Bappenas dalam perencanaan pembangunan memungkinkan diperolehnya kerangka dasar pembinaan nasional yang mampu mengarahkan pembinaan jasa konsultansi secara integrasi dengan mensinergikan seluruh potensi SDM konsultan secara nasional demi mencapai tujuan strategis pembangunan dan meningkatkan daya saing SDM konsultan nasional. Dan diharapkan dukungan penuh dari Kementerian PPN/Kepala Bappenas ini untuk mendorong Perpres tentang Pengembangan dan Pembinaan  Jasa Konsultan di Indonesia.

 

Sedangkan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR), Syofyan Djalil,  juga sangat mendukung Billing Rate yang dikeluarkan oleh INKINDO. “Dan juga secara pribadi Menteri ATR juga memperkenalkan sistem perencanaan melalui pendekatan yang bersifat Holistik, Integratif, Tematik dan Spasial (HITS) yang merupakan koreksi dari pendekatan perencanaan yang selama ini lebih bersifat pendekatan sektoral, dengan menjabarkan system alokasi anggaran pemerintah yang berubah dari sistem uang mengikuti tugas dan fungsi kementerian menjadi uang mengikuti program prioritas (from money follow function menjadi money follow program),”jelas Peter.

 

Karenanya, pada kesempatan HUT INKINDO 40, INKINDO juga memberikan penghargaan kepada Ketua Umum DPN INKINDO dari Masa Bakti 1979 s/d 2018, yang selama ini telah membangun serta membentuk INKINDO yang profesional. Selain itu, beberapa rangkaian kegiatan juga telah dilakukan oleh seluruh INKINDO di daerah, seperti audiensi dengan Gubernur setempat untuk membuat PerGub sesuai dengan amanah dari UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, melakukan seminar untuk meningkatkan kompetensi Anggota INKNDO, serta kegiatan sosial seperti  jalan sehat dan donor darah.

 

“INKINDO akan berusaha menjadi yang terbaik, menjangkau yang mungkin menurut orang lain tidak bisa kita gapai, dan melebihi gapaian itu. Don’t Ever Stop Dreaming, jangan pernah berhenti bermimpi. Karena hidup berawal dari mimpi. Dan kita tahu di dunia ini tidak ada yang tidak mungkin, nothing impossible. Di era digital ini, INKINDO berharap dapat melampaui zaman, dengan beberapa capaian yang telah dicapai, diantaranya adalah membangun sistem  KTA Online, Web INKINDO, I-bridge.

 

INKINDO juga tidak lupa mengucapkan “Selamat”  kepada Presiden RI terpilih dan berharap besar kepada kabinet kerja baru dapat mendorong perekonomian yang lebih kuat secara umum dan secara khusus meningkatkan peran serta usaha jasa konsultan Indonesia yg lebih besar dalam proses pembangunan nasional secara khusus, sehingga dapat mewujudkan Indonesia sebagai Negara yang Maju dan Modern.

“Suatu Negara Tidak  Maju Jika Konsultannya Tidak Maju” (sekretariat nasional inkindo)

BUMN Indonesia Buka Akses Pasar Ke Yordania

KBRI Amman bersama Kementerian Luar Negeri RI, Indonesia Jordan Business Council (IJBC) serta perwakilan dari perusahaan kontruksi PT. Wijaya Karya (WIKA), PT. Pembangunan Perumahan (PP) Urban dan Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO) serta Persatuan Insinyur Indonesia (PII) mengikuti gelaran The 13th International Exhibition for Build, Construction and Engineering yang digagas oleh Jordanian Construction Contractors Association (JCCA) di Yordania.

Pameran yang menghadirkan peluang pembangunan di Yordania, Irak, Mesir dan negara lainnya telah dibuka secara resmi oleh Perdana Menteri Yordania, Omar Al Razzaz dan berlangsung pada 24- 27 Juni 2019 di Amman International Motors Show.

Eng. Ahmad al Yacoub, Presiden JCCA dalam beberapa kesempatan menyatakan bahwa Yordania memiliki daftar proyek pembangunan di Irak dan Suriah yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan jasa konsultan konstruksi dan kontraktor konstruksi untuk turut serta pada program “Rebuilding Syria and Iraq”.

Selepas acara pembukaan, delegasi Indonesia dan seluruh peserta yang hadir menyaksikan penandatanganan dimulainya pembahasan MoU kerjasama antara JCCA dan IJBC dalam rangka menjalin kerjasama konkrit antara konsultan jasa konstruksi serta kontraktor konstruksi Indonesia dan Yordania.

Penandatanganan pembahasan MoU dilakukan langsung oleh President JCCA dan Bakti S. Luddin selaku Vice President IJBC dan disaksikan langsung oleh Princess Sumayah binti Talal, Duta Besar Nahari Agustini-Pejabat Senior Kemenlu RI, KBRI Amman, perwakilan WIKA, PP Urban, Ir. Erie Heryadi, Wakil Ketua Umum BIdang Pemerintahan, Hubungan Internasional dan Pengembangan Pasar Luar Negeri INKINDO dan PII.

Wakil KBRI Amman berharap dengan dimulainya pembahasan MoU antara JCCA dan IJBC, perusahaan jasa konsultan konstruksi Indonesia serta pelaku usaha lainnya memiliki peluang yang lebih besar untuk turut serta dalam proyek-proyek pembangunan rekonstruksi Iraq dan Suriah melalui konsorsium dengan perusahaan dan badan usaha di Yordania.

Indonesia memiliki perusahaan-perusahaan jasa konsultan konstruksi yang berpengalaman dalam melaksanakan proyek-proyek konstruksi di beberapa negara dengan hasil yang memuaskan. Tentunya, kerja sama di bidang konstruksi juga dapat dikembangkan antara Indonesia dan Yordania. Kemitraan Pemerintah dengan pelaku usaha merupakan kolaborasi dalam forum pemajuan hubungan bilateral antar negara sahabat dengan semangat “Indonesia Incorporated”.

Rapat Kerja Nasional INKINDO Tahun 2019

“BERSAMA MEMBANGUN INKINDO YANG MODERN DAN PROFESIONAL”

Yorgyakarta, 4-7 April 2019

Rapat Kerja Nasional (Rakernas) INKINDO akan diselenggarakan pada 4-7 April 2019, bertempat di Hotel Eastparc, Yogyakarta, dengan tema :”BERSAMA MEMBANGUN INKINDO YANG MODERN DAN PROFESIONAL”. INKINDO yang modern adalah INKINDO yang dapat memberikan pelayanan kepada anggota dengan memanfaatkan teknologi mutakhir, dalam hal ini teknologi 4.0, sehingga pelayanan anggota dapat lebih cepat, inovatif dan selalu terkoneksi dengan anggota. INKINDO yang professional adalah INKINDO yang anggotanya mendapat imbalan jasa layak, mengingat jasa konsutansi adalah jasa yang mengandalkan kemampuan “brainware”. Untuk bidang jasa konsultansi konstruksi sudah diatur, sesuai dengan UU No 2 Tahun 2017, dan peraturan turunannya berupa standar Remunerasi Minimal. Untuk itu INKINDO juga sudah komit untuk menegakkan penerapan Standar Remunerasi Minimal dengan memberikan sanksi bagi anggotanya yang melanggar ketentuan melalui suatu Peraturan Organisasi DPN INKINDO. Billing Rate minimal untuk Jasa Konsutansi Non Konstruksi akan terus diperjuangkan regulasinya.

Tema tersebut merupakan kehendak sekaligus tekad bagi INKINDO untuk dapat mewujudkan organisasi yang Modern dan Profesional agar dapat melakukan pelayanan, pembinaan dan perlindungan terhadap anggota secara efektif, baik di tingkat Nasional maupun Provinsi. Rakernas memiliki nilai strategis bagi organisasi, karena sesuai dengan AD/ART INKINDO Rakernas memiliki fungsi antara lain untuk membahas dan menetapkan program kerja dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Organisasi untuk 4 tahun ke depan.

Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO) adalah asosiasi perusahaan konsultan nasional pertama dan terbesar saat ini, dengan jumlah anggota 6000 perusahaan konsultan, tersebar di 34 provinsi di Indonesia. Sesuai dengan kualifikasi SBU (Sertifikat Badan Usaha) komposisi anggota INKINDO terdiri dari : 79,77 % kualifikasi kecil, 13,60 % kualifikasi Menengah, dan 6,62 % kualifikasi Besar. Dalam kualifikasi besar tersebut termasuk di dalamnya anggota konsultan afiliasi. Dengan komposisi tersebut terlihat komposisi kualifikasi K dan M lebih dari 90 %. Mengingat profil anggota seperti itu maka, kebijakan-kebijakan organisasi lebih mengutamakan kepada kualifikasi Kecil dan Menengah, hal tersebut juga sesuai dengan amanat UU No 20 Tahun 2008 tetang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Namun INKINDO juga tetap mendorong dan membina konsultan besar untuk lebih professional sehingga bisa berkiprah di proyek-proyek strategis nasional dan proyek loan di dalam negeri maupun proyek-proyek konsultan di luar negeri.

Pemihakan INKINDO untuk anggota kualifikasi K dan M antara lain dengan mendorong diterbitkannya regulasi baik di tingkat nasional maupun provinsi yang kondusif, antara lain:

  1. INKINDO mengupayakan peningkatan nilai segmentasi pasar untuk kualifikasi Kecil dan Menengah.  Sesuai dengan SE Menteri PUPR No 10/SE/M/2018  telah terjadi kenaikan segmen konsultan kecil dari semula  0 s/d 750 juta menjadi Rp 1 M. Sedangkanya untuk segmentasi M menjadi Rp 1 M s/d Rp 2,5 M. Kualifikasi Besar hanya dapat menangani proyek di atas Rp 2,5 M.

  2. INKINDO menginisiasi terbitnya  Pergub yang mengatur KSO agar  Konsultan  Kecil dan Menengah di provinsi setempat dipriroritaskan  untuk proyek-proyek yang dibiayai oleh APBD, sesuai dengan amanat UU No 2 Tahun 2017, pasal 24.

  3. Mengupayakan KSO dapat dilakukan untuk seluruh jenjang kualifikasi, yaitu K dan M, maupun Kecil dan Besar. Saat ini KSO hanya dapat dilakukan untuk kualifikasi berbeda satu tingkat di bawahnya. (K dan M atau M dan B)

Dalam rangka pelayanan kepada anggota, INKINDO juga akan menyidiakan database tenaga ahli yang dapat diakses oleh seluruh anggota, melalui suatu aplikasi I-Bridge.

Sebagai organisasi perusahaan konsultan yang modern dan professional, INKINDO telah memiliki Peta Jalan (Roadmap) Menuju INKINDO Emas 2030 : “INKINDO Mandiri Demi Keunggulan Negeri”. Roadmap tersebut dibagi dalam 3 tahap, yaitu:

  • Rencana Program Tahap-1  (2018-2022) : Konsolidasi menuju kemandirian organisasi.
  • Rencana Program Tahap-2 (2022-2026) : Mandiri menuju keunggulan organisasi
  • Rencana Program Tahap-3 (2026-2030) : Pengabdian demi daya saing Negeri.

Beberapa isu-isu stategis organisasi  antara lain meliputi:

1. Orientasi Internal:

  • Penerbitan KTA dan SBU secara digital (online)
  • Proses perpanjangan akte dengan system OSS.
  • Persiapan pembentukan LSBU (lembaga Sertifikasi Badan Usaha) sebagai wujud implementasi UU No 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi, dimana nanti asosiasi perusahaan konsultan terakreditasi berhak untuk membentuk LSBU.

  • Mengefektifkan fungsi Mediasi dan Advokasi anggota untuk perlindungan anggota.

  • Menyelenggarakan pelatihan-pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi manajerial pimpinan perusahaan anggota, terkait dengan aspek pencegahan korupsi, GCG, perpajakan dan regulasi terkait.

2. Orientasi Eksternal:

  • Mengupayakan terwujudnya UU Jasa Konsultansi.
  • Mengupayakan regulasi Billing Rate Jasa Konsultansi Non Konstruksi, melalui Bappenas sebagai Pembina Jasa Konsultansi Non Konstruksi

  • Membentuk INKINDO Center of Study sebagai bentuk pengabdian profesi INKINDO dan wujud INKINDO sebagai mitra strategis Pemerintah, dengan melakukan berbagai kajian-kajian strategis yang akan disampaikan kepada  pemerintah yang terkait.

Menurut Ketua Umum DPN Inkindo, Peter Frans,  Jasa Konsultansi memiliki peran strategis, karena bisa terlibat dari hulu hingga hilir suatu siklus hidup proyek, yatu dari mulai identifikasi, studi kelayakan, pradesain, detail desain, supervise, operasi dan pemeliharaan suatu proyek, serta evsluasi suatu proyek.  “Untuk itu kami berharap Pemerintah lebih memberdayakan potensi konsultan nasional, dengan  melibatkan INKINDO dalam penyusunan kebijakan, dari mulai pembahasan loan-agreement, studi kelayakan, perencanaan  hingga implementasinya, sehingga pembangunan infrastruktur dapat lebih optimal dan akuntabel, baik dalam tahap pelaksanaan maupun operasional dan pemeliharaannya,” katanya.

Sementara itu Ketua DPP (Dewan Pengurus Provinsi) Inkindo Yogyakarta, Dwiaryo Djatmiko, mengungkapkan, pihaknya merasa senang dan bangga dapat bertindak sebagai tuan rumah acara ini. Pada dasarnya, kata pria yang akrab disapa Miko ini, acara ini  bukan perhelatan biasa, tetapi merupakan upaya Inkindio membangun Indonesia yang lebih baik melalui penguatan peran konsultan.

“Di negara yang sedang membangun, semua bidang harus memajukan dirinya masing-masing sehingga bermuara pada kemajuan Indonesia” katanya. Ia berharap pemerintah dan semua pihak melihat secara positif, bahwa apa yang dilakukan Inkindo merupakan ihtiyar profesional yang harus dilakukan sebagai lembaga profesi yang memayungi para konsultan di seluruh Indonesia. “Konsolidasi, penguatan peran, dan peningkatan kualitas, adalah cara kami berkontribusi untuk bangsa ini,” tambahnya.

 

Jakarta,  3 April 2019

Ir. Peter Frans

Ketua Umum DPN INKINDO

 

Untuk Informasi lebih lanjut dan foto dapat menghubungi

Sudjarwo Marsoem

Ph – WA : 0811-8204-354