Sosialisasi Peraturan Presiden No 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Perpres No. 16/2018 Tentang PBJ yang disampaikan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Sosialisasi Peraturan Presiden No 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Perpres No. 16/2018 Tentang PBJ yang disampaikan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Kepada Yth,
Bapak/Ibu Anggota INKINDO,

Berikut ini adalah Replay Kegiatan Sosialisasi Peraturan Presiden No 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Perpres No. 16/2018 Tentang PBJ yang disampaikan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Untuk Replay Kegiatan tersebut dapat diakses melalui link berikut : https://youtu.be/llZQvNDRfsU

Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Mencermati Perubahan Regulasi Pengadaan Jasa Konstruksi Dalam Permen PUPR No 14/2020

01 Juni 2020 16:18 WIB


Mencermati Perubahan Regulasi Pengadaan Jasa Konstruksi Dalam Permen PUPR No 14/2020

Peraturan pengadaan jasa konstruksi merupakan salah satu regulasi yang sangat dinamis, karena sering mengalami perubahan sehingga perlu dicermati oleh para pelaku usaha jasa konstruksi, baik para konsultan maupun kontraktor. Salah satunya adalah terbitnya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakayat No. 14 Tahun 2020 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia, tertanggal 15 Mei 2020.

Permen PUPR No 14/2020 merupakan pangganti dari Permen PUPR No 07/2019, menyesuaikan dengan Putusan MA 64P/HUM/2019 yang membatalkan Pasal 21 ayat (3) Permen PUPR 07/2019. Permen PUPR No 14/2020 mengalami beberapa perubahan dibanding Permen PUPR No 07/2019, tidak terbatas hanya terkait Pasal 21 ayat (3) yang dibatalkan MA, tetapi juga ada beberapa aturan baru yang layak diketahui oleh pelaku usaha jasa konstruksi.

Salah satu perbedaan yang menonjol dari Permen PUPR No 14/2020 dibanding Permen PUPR No 07/2019 adalah tentang segmentasi pasar. Dalam bidang jasa konstruksi telah diatur secara ketat tentang segmentasi pasar yang dikaitkan dengan kualifikasi usaha. Artinya, masing-masing kualifikasi usaha (Besar, Menengah, Kecil) hanya bisa mengerjakan untuk nilai paket pekerjaan tertentu sesuai dengan segmentasinya (Besar, Menegah, Kecil). Hal ini dimaksudkan untuk melindungi pangsa pasar di masing-masing segmentasi dari pelaku usaha yang memiliki kualifikasi di atasnya. Sehingga kualifikasi Besar tidak bisa mengerjakan nilai proyek untuk segmentasi Kecil dan Menengah. Namun hal itu dikecualikan, misalnya jika ada pekerjaan termasuk segmentasi Menengah namun memiliki kompleksitas yang tidak dapat dipenuhi oleh kualifikasi M, maka dimungkinkan untuk dikerjakan oleh penyedia jasa satu tingkat di atasnya atau kualifikasi Besar. (Permen PUPR No 14/2020 Pasal 24 ayat (2))

 

Perubahan segmentasi pasar ini terjadi pada Pemaketan Pekerjaan Konstruksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (3). Perubahan bukan hanya terkait dengan nilai paket pekerjaan, tetapi hal yang baru, adalah 2 adanya pembatasan untuk penyedia pekerjaan konstruksi BUMN. Perubahan segmentasi pasar adalah sebagai berikut :

  • Untuk nilai HPS (Harga Perkiraan Sendiri) sampai dengan Rp2,5 miliar hanya untuk penyedia pekerjaan konstruksi kualifikasi Kecil. (Sebelumnya maksimal: Rp10 miliar).
  • Nilai HPS di atas Rp2,5 miliar – 50 miliar hanya untuk Penyedia Pekerjaan Konstruksi kualifikasi Menengah (Sebelumnya: di atas Rp10 miliar –100 miliar).
  • HPS di atas Rp50 miliar – 100 miliar hanya untuk Penyedia Pekerjaan Konstruksi dengan kualifikasi usaha besar non badan usaha milik Negara. (Sebelumnya tidak diatur).
  • HPS di atas Rp100 miliar untuk Penyedia Pekerjaan Konstruksi dengan kualifikasi usaha besar (sama dengan sebelumnya).

 

Untuk pekerjaan jasa konsultansi konstruksi tidak ada perubahan nilai segmentasinya, yaitu : untuk nilai

HPS sampai dengan Rp1 miliar untuk kualifikasi Kecil, HPS di atas Rp1 miliar- Rp 2,5 miliar untuk

kualifikasi Menengah, dan HPS di atas Rp 2,5 miliar untuk kualifikasi Besar. Untuk pekerjaan jasa

konsultansi konstruksi tidak ada pembatasan nilai paket bagi penyedia jasa konsultansi konstruksi BUMN

sebagaimana diberlakukan di pekerjaan konstruksi.

 

Pengaturan segmentasi pasar untuk memproteksi kualifikasi usaha kecil sangat strategis dalam

pengembangan usaha kecil. Namun yang lebih penting lagi adalah bagaimana pemerintah menyediakan

paket-paket pekerjaan jasa konstruksi untuk segmentasi kecil yang lebih banyak lagi, mengingat jumlah

usaha kecil jauh lebih besar dibanding usaha Besar dan Menengah.

 

Pengadaan Langsung

 

Permen PUPR 07/2019 belum mengatur terkait pengadaan langsung untuk jasa konstruksi. Dalam Permen PUPR No 14/2020, Pengadaan langsung Jasa Konstruksi disyaratkan untuk penyedia jasa usaha orang perorangan dan/atau badan usaha dengan kualifikasi usaha kecil. Proses pelaksanaan Pengadaan Langsung Jasa Konstruksi diatur dalam Pasal 62, antara lain menjelaskan :

  • Pejabat Pengadaan mengundang 1 (satu) Pelaku Usaha yang diyakini mampu untuk melaksanakan

pekerjaan sebagai calon Penyedia.

  • Calon Penyedia yang diundang menyampaikan penawaran administrasi, teknis, biaya/harga, dan

kualifikasi sesuai jadwal yang telah ditentukan dalam undangan.

  • Pejabat Pengadaan membuka penawaran dan melakukan evaluasi administrasi, teknis, dan kualifikasi.
  • Pejabat Pengadaan melakukan pembuktian kualifikasi apabila calon Penyedia memenuhi

persyaratan administrasi, teknis, dan kualifikasi. Permen No 14/2020 mengatur tentang kekhususan untuk percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, dijelaskan dalam Pasal 121 dan Pasal 123, antara lain :

  • Pengadaan langsung Jasa Konstruksi yang dipergunakan untuk percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat, diutamakan untuk pelaku usaha orang asli Papua.
  • Untuk nilai HPS Rp1 miliar- 2,5 miliar tender terbatas diperuntukan bagi pelaku usaha Papua.
  • Untuk pemberdayaan kepada pelaku usaha Papua, bagi pelaku usaha kualifikasi Menengah dan

Besar yang mengikuti tender di Papua dan Papua Barat harus melakukan pemberdayaan kepada Pelaku Usaha Papua dalam bentuk : Kemitraan usaha/KSO dan Sub kontrak.

 

Dalam Pasal 1 butir 22, dijelaskan bahwa yang dimaksud Pelaku Usaha Orang Asli Papua adalah Penyedia yang merupakan atau dimiliki oleh orang asli Papua dan berdomisili/berkedudukan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

 

Penghapusan E-reverse Auction

 

Dalam Permen PUPR No 07/2019 dikenal adanya Penawaran Harga Secara Berulang yang disebut E-reverse Auction , yaitu metode penyampaian penawaran harga secara berulang pada tender. E-reverse

Auction dapat dilakukan dalam hal terdapat 2 (dua) peserta tender yang lulus administrasi, teknis, dan kualifikasi. Dalam hal penawaran terendah setelah e-reverse auction di bawah 80% (delapan puluh

persen), dilakukan evaluasi kewajaran harga. Dalam Permen 14/2020 aturan E-reverse Auction dihapus,  jadi tidak diberlakukan untuk jasa Konsultansi Konstruksi dan Pekerjaan Konstruksi

 

Perubahan juga terjadi terkait dengan biaya Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK), yang

merupakan bagian dari sistem manajemen pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dalam rangka menjamin

terwujudnya Keselamatan Konstruksi. Dalam Permen 07/2019, biaya Penerapan SMKK pada Jasa

Konsultansi Konstruksi ada pada biaya overhead . DalamPermen PUPR No 14/2020, biaya penerapan SMKK pada Jasa Konsultansi Konstruksi menjadi item tersendiri pada biaya non-personel. Jadi harga kontrak telah memperhitungkan biaya penerapan SMKK .

 

Pihak Kementerian PUPR nampaknya telah mengakomodir masukan-masukan dari penyedia jasa

konsutansi konstruksi, yang selama ini mengeluhkan tidak adanya item biaya SMKK, padahal SMKK

dipersyaratkan dalam pelaksanaan kegiatan.

 

Perubahan lain yang merupakan perubahan cukup signifikan pada Permen PUPR No 14/2020, adalah

pembuktian sertifikat kompetensi personel dilaksanakan tanpa menghadirkan personel yang  bersangkutan.  Hal ini bisa menekan biaya secara signifikan, terutama jika pengguna jasanya berada di luar kota.

 

Peraturan Menteri No 14/2020, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 3 , diperuntukkan bagi :

  • Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi melalui Pengadaan Langsung, Tender Terbatas,

atau Tender/Seleksi di lingkungan kementerian/lembaga, atau perangkat daerah yang pembiayaannya dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.

  • Pembiayaan dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga termasuk:

a.pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari pinjaman dalam negeri atau hibah dalam negeri yang diterima oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah; dan/atau

  1. pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia yang sebagian atau seluruhnya dibiayai dari pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri, kecuali diatur lain dalam perjanjian pinjaman luar negeri atau perjanjian hibah luar negeri.

 

Dengan terbitnya Permen PUPR No 14/2020, maka Permen PUPR No 07/2019 dicabut dan dinyatakan

tidak berlaku. Namun dalam Pasal 129 dan 130 , diatur tentang masa transisi atau peralihan, sebagai berikut :

  • Pengadaan Jasa Konstruksi yang telah dilakukan sampai dengan tahap perencanaan atau tahap

persiapan berdasarkan Permen PUPR No 07/2019 tetap harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

  • Pengadaan Jasa Konstruksi yang telah dilakukan sampai dengan tahap pelaksanaan berdasarkan

Permen PUPR No 07/2019 masih tetap dilaksanakan sampai dengan selesainya seluruh kegiatan Jasa Konstruksi.

  • Kontrak yang ditandatangani sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Kontrak tersebut.

 

Kesimpulan

 

Regulasi merupakan bagian dari pasar, karena sulit bagi para penyedia jasa konstruksi untuk mendapatkan pekerjaan jika tidak menguasai regulasi di bidang jasa konstruksi. Memahami regulasi

bidang jasa konstruksi, seperti Permen PUPR No 14/2020, merupakan bagian dari strategi dalam meraih

pasar jasa konstruksi pemerintah. Tidak bisa dipungkiri, pelaku jasa konstruksi nasional masih sangat  tergantung kepada belanja pemerintah, baik APBN maupun APBD. Oleh karena itu dengan adanya  perbaikan-perbaikan aturan pengadaan jasa konstruksi yang lebih kondusif pada Permen PUPR No 14/2020 ini, diharapkan dapat meningkatkan profesionalisme pelaku usaha jasa konstruksi nasional agar dapat menjadi tuan rumah di negeri sendiri. ***

 

* Ir Peter Frans – Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO)

 

 

Oleh: Ir. Peter Frans

Editor : Gungde Ariwangsa SH

Sumber : SuaraKarya.id

Sektor Konstruksi Sebagai Motor Pemulihan

 

Dalam hal daya saing infrastruktur justru lebih rendah.  Menurut data WEF 2019, infrastruktur Indonesia berada di peringkat 72. Untuk daya saing infrastruktur transportasi di peringkat 55, disusul peringkat 60 untuk kualitas jalan, dan 109 untuk konektivitas jalan. Namun, untuk konektivitas transportasi udara ada di peringkat 5 dan 19 untuk efisiensi kereta api.

WEF menetapkan infrastruktur sebagai salah satu dari 12 pilar daya saing negara, yaitu sebagai enabling factor. Ia merupakan faktor kunci sesudah kelembagaan.

Terjadinya pandemi Covid-19 yang melanda dunia, termasuk Indonesia, sangat memukul perekonomian nasional. Kebijakan refocusing dan realokasi APBN dan APBD yang lebih diarahkan kepada penanggulangan pandemi dapat dipahami oleh semua pihak. Sektor konstruksi salah satu sektor yang terkena dampak akibat kebijakan pemerintah itu. Namun, kita tidak bisa terus berkutat kepada krisis ekonomi saat ini. Sudah waktunya untuk memikirkan skenario pemulihan ekonomi pascapandemi.

Ketua Umum INKINDO, Ir H Peter Frans Tidak Ada Negara Maju Dan Hebat Tanpa Konsultannya Maju Dan Hebat

Jakarta, NAWACITAPOST- INKINDO merupakan komunitas profesional yang berdiri pada 20 Juni 1979, INKINDO ini merupakan gabungan dari 2 organisasi yaitu INKINDO dan satuan konsultan, sesuai dengan namanya INKINDO merupakan gabungan dari badan usaha baik yang teknik maupun non teknik, dalam INKINDO ini bukan hanya perusahaan nasional tetapi juga perusahaan asing bergabung dalam komunitas tersebut, adapun jumlah perusahaan yang tergabung antara lain sekitar 5500an perusahaan Nasional dan ada sekitar 120an perusahaan asing, mulai dari perusahaan yang kecil menengah dan besar, INKINDO merupakan satu satunya organisasi konsultan yang terbesar dan tertua di Indonesia terbukti dengan banyaknya perusahaan yang tergabung dalam INKINDO. Di INKINDO sendiri membidangi 18 bidang al Bidang politik, hukum, kesehatan, pertanian dan lain sebagainya diluar PUPR itu sendiri, dalam Nomenklatur INKINDO ada 2 antara lain DPN (Dewan Pengurus Nasional ) dan DPP (Dewan Pengurus Provinsi), untuk DPN Berdomisili di Jakarta dan DPP tersebar 34 Provinsi seluruh Indonesia INKINDO ini juga bergabung dalam organisasi FIDIC (Federation Internationale Des Ingenieurs-Conseils International Federation of Consulting Engineers) yang beranggotakan 120 negara di seluruh dunia dan INKINDO merupakan salah satu wakil dengan kata lain INKINDO adalah satu-satu nya yang mewakili Indonesia di FIDIC, KETUM INKINDO juga pernah mengikuti pertemuan tahunan FIDIC di Meksiko dan berhasil menggolkan Prof Sarwono sebagai BOD ( Board Of Director) di FIDIC dan ini sejarah bagi bangsa Indonesia dimana pertama kali menggolkan putra terbaik nya dalam masa satu abad FIDIC berdiri dan di bawah FIDIC juga ada komunitas ASPAC (Asia Pacific Council) yaitu Asosiasi Pacific Eng.

Dan kita juga menduduki Pa Irawan dalam sebagai Presiden ASPAC dan di zaman beliau, beliau juga berhasil menduduki Pa Zulkifli Halim sebagai Sekjen FACE ( Federation Asian Consultant Engineering) artinya tiga putra terbaik Indonesia prestigious dan semua itu terjadi pada periode kepengurusan INKINDO saat ini pungkas mantan ketua INKINDO DKI Jakarta target INKINDO kedepan ada yang namanya GBHKO ( Garis-garis Besar Haluan Konsultan Organisasi) yang mencatat program kerja selama saya menjabat pungkas Pa Peter. INKINDO juga di era Alm. Pa Nugroho telah berhasil membuat Road Map INKINDO 2030 disebut juga INKINDO emas karena INKINDO sudah setengah abad atau 50 tahun jadi INKINDO punya Road Map kemana arah INKINDO sampai 2030. Sehingga di masa saya di samping punya tugas di GBHKO yang telah ditetapkan oleh MUNAS dan juga mengadopsi Road Map INKINDO dan itullah program-program INKINDO selama saya menjabat pungkas Dirut PT. CIRIAJASA EC.

Dan di era ini yang paling menonjol, kita berhasil melakukan E-Vote (Electronic Vote) dalam memilih ketua, bahkan satu-satu nya asosiasi yang melakukan E-Vote di seluruh Indonesia serta pertama kali terlaksana di Semarang dan saya terpilih sebagai ketuanya dengan memperoleh suara sebanyak 80% dari total partisipan E-Vote. Di dalam E-Vote yang punya hak pilih adalah anggota atau perusahaan yang bergabung dalam INKINDO masing-masing memiliki satu hak suara setiap badan usaha, sementara kalau perusahaan asing harus berafiliasi dalam beberapa perusahaan dan setia afiliasi mempunyai satu hak suara dan yang punya hak pilih adalah penanggung jawab perusahaan itu sendiri dan kali ini E-Vote ada peningkatan sekitar 15% dari biasanya yang arti nya dari seluruh anggota sekitar 80% yang ikut E-Vote. Selain itu kita juga masih punya program yang berbasis digital KTA ( Kartu Tanda Anggota) online semua badan usaha juga demikian berbasis online, kita juga punya program dalam menggabungkan pengusaha dan tenaga ahli bisa di cek di www.ibridge.co.id IBRIDGE ini merupakan laman untuk menghubungkan pengusaha dan tenaga ahli.

Dear Sobat Konsultan,

iBridge Kini Sudah Hadir, Kunjungi laman kami di www.ibridge.co.id atau Download di Google Play Store dan App Store

Daftarkan Perusahaan anda dan dapatkan Benefit :

√ Mudah mendapatkan tenaga ahli
√ Mudah mendapatkan informasi proyek terkini
√ Mudah mempromosikan perusahaan anda
√ Sederhana dan terkoneksi

Daftarkan data diri anda sebagai Tenaga Ahli dan dapatkan Benerfit :

√ Mendapatkan akses kerja ke berbagai perusahaan ternama
√ Peluang kerja dalam genggaman anda
√ Mudah mempromosikan keahlian anda
√ Sederhana dan terkoneksi

FREE (Berlaku Sampai 31 Desember 2020)
FB : Ibridge.Indonesia
Twitter : iBridge_IDN
IG : @ibridge.indonesia

Dalam waktu dekat kita akan memperbaiki ADRT mudah-mudahan E-Vote merupakan yang terbaik dalam anggota INKINDO itu sendiri pungkas Pa Peter. Penting nya peran konsultan contohnya konsultan konstruksi memang anggarannya Cuma 4-10% dari anggaran, tetapi sering saya sampaikan tidak ada negara maju tanpa konsultan maju dan tidak ada negara hebat tanpa konsultan hebat pungkas Peter Frans karena konsultan membangun peradaban, memang porsi kita kecil tapi untuk menggerakan konstruksi yang besar dengan kualitas, kuantitas serta keberhasilan konstruksi ditentukan oleh konsultan yang baik. Dalam perencanaan yang baik sudah menghasilkan 50% keberhasilan konstruksi dan hal itu merupakan pengungkit ekonomi yang cukup bagus, itu selalu saya tekankan disetiap event webinar karena konstruksi ini penyumbang 10% dari PDAB dalam kondisi normal sebelum pandemi. Dalam setiap kesempatan juga melakukan survey kepada setiap anggota dan hasil nya sudah kami kirimkan ke presiden dan instansi yang berwenang, kita menyampaikan bahwa dunia konstruksi merupakan pengungkit ekonomis pasca pandemic ini.

Kesulitan yang dihadapi dalam dunia konstruksi ada dua faktor antara lain faktor keahlian dan faktor keuangan. Jika kita mendapat kan dana yang bagus dan tenaga ahli yang bagus maka, sering saya menyarankan kepada teman-teman untuk membentuk akses ke tenaga ahli dan pemerintah harus membuka akses ke perbankan sehingga industry konsultan bisa tumbuh dengan baik. Contoh nya di Asia ini sudah ada Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) khusus nya dibentuk oleh China dan Indonesia salah satu member di dalam nya berikut nya saya berharap Indonesia mempunyai Bank spesifik konstruksi yang dapat membantu kontraktor dan konsultan Indonesia, sehingga mendapat akses kredit dengan bunga murah, mudah jaminan pelaksanaan, mudah jaminan uang muka karena konstruksi penyumbang 10% dari PDAB kita dan itu cukup besar. Sekarang ini ada Bank baru di Asia selain World Bank, ADB, AIIB yang dimotori oleh negara China, contohnya proyek Mandalika.

Dalam Rakernas INKINDO dan beraudiens dengan wapres RI Jusuf Kalla pernah saya sampaikan “Bersama membangun INKINDO yang modern dan profesional”. “Professional lawan nya amatir yang arti nya dia harus mempunyai gaji sesuai dengan skill nya bahkan kita menggagas BRM (Billing Rate Minimal) dan ini merupakan lompatan besar yang dilakukan oleh INKINDO dan BRM ini sudah diadopsi oleh kementerian PUPR. Dalam undang-undang ada yang namanya remunerasi minimal yang dikeluarkan oleh KEPMEN 847 PUPR. Standar BRM ini yang bergerak di konstruksi wajib BRM kalau tidak maka dia akan dikenai sanksi oleh INKINDO dan tidak akan menang di PUPR karena tidak lolos BRM ini sudah ditetapkan oleh PUPR yang diadopsi dari INKINDO ini adalah salah satu professional yaitu berbayar. Arti nya akan dibayar sesuai dengan skill nya. Kementrian lain juga sudah mengadopsi BRM salah satu nya yang terakhir KEMENHUB sudah menerapkan BRM non konstruksi dalam waktu dekat ini kita sedang mendorong pengadaan jasa konsultan non konstruksi dari BAPENAS karena kita bisa menerapkan undang-undang jasa konsultasi lewat PERPRES mandiri yang diinisiasi oleh BAPENAS. Mudah-mudahan tahun ini bisa menggolkan PERPRES ini sehingga konstruksi ada undang-undang nya dan non konstruksi ada PERPRES nya. Supaya non konstruksi ada BRM, kalua konstruksi sudah stabil dan ini akan membuat iklim usaha, karena bagaimanapun juga asal mula nya memberikan penghargaan pada profesional terhadap tenaga ahli.”

Apa sih modern yaitu lebih maju dari zamannya kita sudah membuat KTA online, E-Vote online, membuat IBRIDE, SBO, dan sebentar lagi LPJK, dalam menyongsong era digitalisasi ini kita harus sudah siap. Contoh nya 10 tahun yang lalu tidak ada bendungan, jalan tol, sebagai Lead firm yang dibangun oleh konsultan Indonesia, tetapi sekarang ada 56 bendungan yang digagas oleh Jokowi 100% dikerjakan lokal dan semua jalan tol juga hamper 100% dilakukan oleh lokal yang arti nya kita mampu tetapi tidak ada kesempatan. Dalam proyek MRT semestinya dalam fase 2,3, dan 4 bisa dikerjakan konsultan lokal. Tidak apa kalau fase pertama dan kedua boleh Jepang karena dana nya dari Jepang tapi untuk fase ke 3 dan 4 semestinya nasional karena anggarannya APBN konsultan nasional harus nya menjadi Leading di negara nya sendiri dan menjadi Lead firm di negara nya itu ah yang saya cita-citakan pungkas Peter

INKINDO benar-benar mendukung pemerintahan Presiden Jokowi sebagai presiden elected di profil beliau. Harapan INKINDO pada pemerintah Presiden Jokowi supaya di masa pandemi ini banyak proyek-proyek yang dianggap pembangunan infrastruktur yang meningkat sangat tajam agar pembangunan infrastruktur nya dilakukan dengan berkelanjutan karena saya pikir itu merupakan hal yang sangat bagus, karena bangunan infrastruktur yang sudah dibangun tidak mungkin berhenti begitu saja kecuali masalah IKN yang dipandang karena memang itu ada hubungan politik. Proyek infrastruktur saya pikir tidak ada kata tidak, harus dilanjutkan sampai tuntas untuk kemakmuran rakyat.

Kesimpulannya tidak ada negara maju tanpa konsultan maju, tidak ada negara hebat tanpa konsultan yang hebat karena konsultan membangun peradaban. Dan saya mengharapkan mulai lah menjadi tuan rumah dinegeri sendiri mumpung konsultan asing belum bisa datang ke Indonesia karena kondisi pandemi. Inilah kesempatan kita untuk menjadi Lead firm di negara sendiri kita punya PSN ( Proyek Strategis Nasional), kita punya KEK,delapan koridor perbatasan, enam koridor pariwisata, seharus nya itu bisa dilakukan oleh konsultan nasional dan kedepan kita bisa bersaing dengan konsultan asing.

Penulis : Kornelius Wau

Sumber By:
nawacitapost.com

INKINDO Harapkan Sektor Konstruksi Tetap Berjalan Selama PSBB

Sektor konstruksi seharusnya tetap bisa berjalan di tengah wabah COVID-19. (ANTARA/HO-Kementerian Keuangan)
Sektor konstruksi seharusnya tetap bisa berjalan di tengah wabah COVID-19. (ANTARA/HO-Kementerian Keuangan)

Jakarta (ANTARA) – Dewan Pengurus Nasional Ikatan Konsultan Nasional Indonesia (Inkindo) Peter Frans berharap sektor konstruksi masuk pengecualian pada kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) agar tetap berjalan sesuai Pergub DKI No. 33 tahun 2020.

“Seperti di sejumlah negara sektor konstruksi harus tetap berjalan untuk menggerakkan ekonomi, terutama usai wabah COVID-19,” kata Frans dalam keterangannya secara virtual di Jakarta, Kamis.

Faktanya, kata Frans, penjabaran Pergub ini belum tersosialisasikan dengan baik di lapangan karena banyak kantor yang diminta untuk tutup termasuk kantor konsultan dan kontraktor yang bergerak di sektor konstruksi.

Padahal dalam Pergub No. 33 tahun 2020 terutama pada Pasal 10 tertuang bahwa konstruksi merupakan salah satu sektor yang dikecualikan selama pemberlakuan PSBB.

Peter mengatakan untuk menjamin keamanan sektor konstruksi beroperasi saat wabah COVID-19 dapat memberlakukan protokol kesehatan yang ketat mulai dari supervisi K3, logistik hingga rantai pasok.

“Semua bahan bangunan semen, besi, beton harus disemprot menggunakan cairan disinfektan, kemudian setiap tamu yang datang harus menjalani karantina di lokasi proyek, penggunaan masker setiap pekerja, sampai penyediaan tempat cuci tangan,” ujar Peter.

Peter minta agar proyek konsruksi strategis tidak berhenti namun tetap mengacu kepada peraturan kesehatan mengingat saat ini terdapat 10 juta pekerja di sektor ini sehingga memberikan kontribusi positif terhadap produk domestik bruto (PDB).

Data Kementerian Keuangan pada kuartal 1 Tahun 2020 sektor konstruksi memberi kontribusi 10,7 persen terhadap PDB atau peringkat empat setelah sektor manufaktur sebesar 20 persen, perdagangan (13,2 persen), dan pertanian (12,8 persen).

“Apalagi pariwisata yang selama ini menjadi sektor andalan pertumbuhan ekonomi juga tengah mengalami kesulitan, akibat terganggunya layanan transportasi,” tutur Peter.

Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN) seharusnya memiliki peran untuk menggerakkan sektor konstruksi saat pandemi COVID-19, seperti di Malaysia memiliki lembaga independen agar sektor konstruksi tetap memiliki peranan penting dalam mendorong ekonomi.

Peter juga mengharapkan agar pelaksanaan padat karya di sejumlah daerah seperti penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (Pamsimas), pembangunan rumah swadaya, dan beberapa lainnya tetap melalui prosedur pengadaan barang dan jasa.

“Pelaksanaan padat karya jangan swakelola, tetap melalui prosedur pengadaan barang dan jasa dengan melibatkan pelaksana konstruksi (kontraktor) dan konsultan namun untuk tenaga kerja harus berasal dari daerah tersebut,” ucap Peter.

Sedangkan, Bendahara Umum Inkindo Kasim Kasmin menekankan adanya kepastian terkait pekerjaan apa saja yang dipotong, ditunda, atau bahkan ditiadakan selama wabah COVID-19.

Dia juga berharap semua tagihan untuk pekerjaan yang sudah terlanjur berjalan dapat diselesaikan, baik pekerjaan yang dibiayai APBN maupun APBD.

Wakil Ketua Inkindo Erie Heryadi mengakui pemerintah saat ini tengah memprioritaskan anggaran terkait dengan kondisi sekarang ini, namun kepastian sektor apa yang masih berjalan harus segera disampaikan.

“Hal ini terkait dengan pembayaran yang pada akhirnya berpengaruh terhadap kelancaran arus kas,” Erie menegaskan.

Pewarta: Ganet Dirgantara
Editor: Taufik Ridwan
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Inkindo Sulsel Gelar Sosialisasi Konversi SBU Elektronik

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.CO – Dewan Pengurus Provinsi Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (DPP Inkindo) Sulsel menyelenggaran Sosialisasi Konversi SBU Elektronik di Sekretariat DPP Inkindo Sulsel Jl Boulevard Makassar, Kamis (4/7/2019).

Sekretaris DPP Inkindo Sulsel, Ir Ashshiddiq mengatakan, kegiatan ini dihadiri 50 anggota badan usaha anggota Inkindo Sulsel.

“Penyelenggaraan sosialisasi ini sebagai bentuk program kerja bidang pelayanan administrasi dan informasi, dimana diharapkan anggota Inkindo untuk segera melakukan konversi, sehingga perusahaan tersebut dapat tetap eksis dalam berusaha dalam bidang jasa konsultansi dengan diberlakukannya Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Nomor 06/SE/M/2019 tentang sertifikasi badan usaha, sertifikat keahlian, dan sertifikat keterampilan dalam bentuk elektronik ini, bertujuan untuk menjamin tertib administrasi dan menghidari terjadinya pemalsuan,” jelasnya.

Ashshiddiq mengatakan, sertifikasi badan usaha, sertifikat keahlian, dan sertifikat keterampilan dalam bentuk elektronik ini, maka diharapkan anggota Inkindo terdata pada Badan Sertifikat Asosiasi Provinsi Sulsel sekira 250 anggota yang harus melakukan konfersi SBU.

“Konfersi SBU sesuai peraturan tersebut sampai batas 30 september 2019, sehingga penyelenggaran ini akan dilakukan secara bertahap sampai seluruh anggota Inkindo Sulsel telah terkonversi SBU-nya dan Insya Allah kegiatan serupa akan kembali dilaksanakan pada 11 Juli 2019 mendatang,” ujarnya.

“Dari data yang diperoleh terkait penyelenggaran konversi ini, Alhamdulillah, anggota yang berhasil melakukan konversi tahap pertama sebanyak 75 persen badan usaha dan selebihnya tinggal melakukan pengiriman data secara online ke sistem Informasi Konstruksi Indonesia (SIKI) LPJK,” tambah Ir Salahuddin, Wakil Ketua Bidang Pelayanan Administrasi dan Informasi DPP Inkindo Sulsel.

Pada sosialisasi tampil membawakan materi adalah dewan pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Provinsi Sulsel yang juga Wakil Sekretaris Jenderal DPN Inkindo, Ir Muaz Yahya IAI AA, yang sangat mengapresiasi penyelenggaran ini. (****)

Sumber : https://www.rakyatsulsel.co/2019/07/04/inkindo-sulsel-gelar-sosialisasi-konversi-sbu-elektronik/

INKINDO Bangun Sinergi dengan Pemprov Sulsel

Makassar, birohumas.sulselprov.go.id – Ikatan Konsultan Indonesia (INKINDO) membangun sinergi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan. Keinginan INKINDO Sulsel ini disampaikan langsung saat melakukan audience dengan Gubernur Sulsel Prof HM Nurdin Abdullah di Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Jalan Jendral Sudirman Makassar, Rabu (3/7).

Nurdin Abdullah merespon positif hal ini. Nurdin pun menjelaskan, sebagai lembaga yang berkiprah di konsultan tentunya harus membangun sinergi yang baik dengan seluruh pemerintah. Baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten kota.

“Kita bangun sinergitas yang bagus, kita bikin standar maksimal serta kualitas bangunan yang lebih baik,” kata Nurdin Abdullah.

Untuk mendukung sinergitas tersebut, Nurdin pun meminta INKINDO Sulsel memfasilitasi dengan membuat draft aturan untuk dijadikan sebagai Keputusan Gubernur.

“Kita pakai Keputusan Gubernur saja supaya paten,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua INKINDO Sulsel Satriya Madjid mengaku, INKINDO menyediakan semua yang diinginkan Pemprov Sulsel utamanya mengenai konsultan di Sulawesi Selatan.

“Kami bisa menyediakan bahan yang dibutuhkan oleh pemerintah provinsi maupun untuk kabupaten kota se-Sulsel,” tutur politisi Demokrat Sulsel ini. (*)

Sumber : https://birohumas.sulselprov.go.id/index.php/2019/07/03/inkindo-bangun-sinergi-dengan-pemprov-sulsel/

 

DPP INKINDO JAMBI: MERANGKUL MITRA UNTUK MEMBANGUN DAERAH

[26 Maret 2019]

Dewan Pengurus Provinsi (DPP) Jambi menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan sejumlah vendor atau sponsor, yang selama ini menjadi mitra mereka. Penandatanganan kerja sama dilakukan di Kantor DPP INKINDO Jambi pada hari Selasa, 26 Maret 2019.

Ketua DPP INKNDO Jambi, Zulkifli Lubis memaparkan kerjasama ini bertujuan agar para vendor bisa ikut andil dan berkontribusi dalam pembangunan daerah sesuai dengan arahan Ketua Umum INKINDO, Peter Frans. Mengingat pembangunan di provinsi Jambi akan terus berkembang di masa mendatang, perlu dijalin kemitraan dengan vendor dalam merancang sebuah konsep pembangunan.

Dalam hal seleksi vendor, lebih lanjut Zulkifli menjelaskan bahwa proses seleksi tetap mengedepankan merek dagang dari vendor yang akan dijadikan partner. Adapun pola kerjasama yang digunakan diusulkan sesuai dengan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Pasal 19 Ayat 2, yang memungkinkan untuk menyebutkan merk dagang. Adanya garansi jangka panjang dan mutu produk yang baik menjadi contoh parameter dalam pencarian vendor yang terbaik.

Kerjasama ini tidak memiliki batas waktu selama kesepakatan dengan sponsor atau vendor tetap memungkinkan untuk dijalankan dan sesuai dengan koridor yang benar. Ketua Dewan Pertimbangan Organisasi Provinsi (DPOP) INKINDO Jambi, H. Dwi Indra Jaya menegaskan bahwa vendor yang dirangkul dan diajak kerja sama tentunya vendor yang terkait dangan profesi Pengurus dan Anggota INKINDO, melalui proses seleksi obyektif. Dari hasil seleksi vendor yang memiliki produk yang sudah terkenal dan telah teruji tentunya akan memiliki peluang besar untuk diajak kerjasama dengan INKINDO.

SINERGI DENGAN PEMERINTAH PROVINSI BALI

[5 Maret 2019]

Ketua DPP INKINDO Bali, Ir. Ketut Gupta beserta jajaran pengurus INKINDO Bali lainnya  berkesempatan menjumpai Gubernur Bali, Dr. Ir. I Wayan Koster, M.M. di rumah jabatannya di Jaya Sabha, Denpasar. Pada pertemuan tersebut INKINDO Bali memaparkan regulasi yang belum mengakomodasi kepentingan konsultan lokal untuk kegiatan yang dibiayai oleh APBD Provinsi/ Kabupaten Kota.

Baca Selengkapnya…

KERJASAMA DENGAN PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

[26 Februari 2019] 

DPP Ikatan Konsultan Indonesia Jawa Timur menjalin kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Jember dalam bidang pembangunan Kabupaten Jember. Pertemuan dengan Bupati Jember dr. Hj. Faida, MMR., yang berlangsung di Pendapa Wahyawbawagraha dihadiri oleh Ketua INKINDO Jawa Timur Ir. Adi Prawito, MM, MT, dan Sekretaris DPP INKINDO Jawa Timur, Irwan Susilo, ST, MT, serta jajaran pengurus DPP INKINDO Jawa Timur, pada Rabu, 20 Februari 2019.

Kedatangan rombongan DPP INKINDO Jawa Timur, selain untuk mengenal lebih dekat dengan Pemerintah Kabupaten Jember, juga menyampaikan keinginan INKINDO untuk berkonstribusi di Kabupaten Jember seperti memberikan ide, memikirkan pariwisata, atau masalah sosial. Tujuan pertemuan dengan Bupati Jember merupakan niat INKINDO memperbaiki dan membantu pemerintah daerah dalam mempercepat pengembangan wilayahnya. Jember memiliki potensi yang luar biasa, baik dari sisi argoindustri, pariwisata, maupun budaya.

Sebagai wujud nyata kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Jember maka dilakukan Penandatanganan Nota Kesepakatan dalam ajang Forum Anggota (FORA) INKINDO Jawa Timur di Hotel Royal Jember pada Selasa, 26 Februari 2019. Usai pendatanganan Nota Kesepakatan yang dilakukan oleh Ir. Adi Prawito, MM, MT dan dr. Hj. Faida, MMR, Bupati menegaskan perlunya sinergisitas antara Pemerintah Kabupaten Jember dengan INKINDO. Lebih lanjut Bupati menjelaskan sejatinya konsultan perencana itu mempunyai kesempatan sangat besar untuk mempercepat pembangunan dan mengubah keadaan menjadi lebih baik dengan keilmuan dan kompetensinya. Hal inilah yang menjadi latar belakang untuk membuat kesepakatan dengan DPP INKINDO Jawa Timur.

Kesepakatan yang telah terjalin, diharapkan juga akan diikuti dengan komitmen untuk saling menjaga dari kedua belah pihak, dalam membantu pembangunan di wilayah Pemerintah Kabupaten Jember. Komitmen ini diperlukan agar bisa saling memberi masukan dan menyatukan kekuatan agar visi misi Kabupaten Jember dapat terwujud. Semoga, penandatanganan Nota Kesepakatan dengan Pemerintah Kabupaten Jember menjadikan energi baru bagi INKINDO Jawa Timur untuk tampil secara professional.