Rakernas INKINDO, Tetapkan 8 Bakal Calon Ketua Umum

Konstruksi Media – Dalam penyelenggaraan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO) yang ke-2, Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional (DPN) INKINDO Peter Frans mengungkapkan beberapa hal yang saat ini tengah terjadi di sektor konstruksi dalam negeri. Salah satu yang menarik yakni menetapkan bakal calon Ketua Umum DPN INKINDO periode 2022-2026 yang berjumlah depan (8) calon.

“Sektor konstruksi Indonesia saat ini sedang tidak biasa-biasa saja, seperti masalah OSS (One Single Submission), masalah kekurangan tenaga ahli (TA). Kalau dulu ada darurat insinyur sekarang darurat SKK (Sertifikat Kompetensi Kerja) konstruksi,” ungkap Peter saat ditemui Konstruksi Media usai Rakernas INKINDO ke-2 di Hotel Mercure, Ancol, Rabu, (27/7/2022).

Ia mengatakan, saat ini jumlah tenaga ahli yang memiliki SKK baru berjumlah 7.000-an orang, sementara kebutuhannya saat ini sekitar 200 ribu SKK.

“Inilah mengapa saya katakan sektor konstruksi sedang tidak baik-baik saja, dari kebutuhan 200 ribu, hanya terpenuhi sekitar 7.000 saja. Artinya baru sekitar 3% yang terpenuhi, sementara sisanya 97% belum terpenuhi,” tuturnya.

“Kita sangat darurat (SKK), sehingga kita mendesak Pemerintah (Kementerian PUPR) untuk memberlakukan relaksasi melalui Peraturan Menteri PUPR (Permen). Infonya Permen-nya sudah ditandatangani oleh Pak Menteri PUPR, cuma belum keluar. Kita tunggu saja. Banyak relaksasi, karena belum resmi, kita tunggu dulu resminya. Tapi kita sudah suarakan di rakernas ini,” sambung Peter.

Dia mengungkapkan salah satu contohnya yakni satu tenaga ahli dapat merangkap 5 sub bidang konstruksi. Selain itu, kalau dulu sertifikat kompetensi ahli (SKA) berlaku 3 tahun sekarang masa berlakunya dikali 3 (tahun), yang berarti berlaku sampai 9 tahun.

Dia menjelaskan, Rakernas ini merupakan event (kegiatan yang harus dilakukan) sebelum Musyawarah Nasional (Munas). Sebagaimana diketahui INKINDO akan mengadakan Munas pada 5 Desember 2022 mendatang di Surabaya, Jawa Timur.

Dalam rakernas ini yang juga menjadi perhatian yakni mengubah role sharing (pembagian keuntungan) antara DPN INKINDO, LSINKINDO dan DPP (Dewan Pengurus Provinsi) INKINDO.

Karena para anggota merasa role sharing yang lama sudah tidak update. Sehingga akan dilakukan perbaikan dengan yang baru.

Tak hanya itu, dalam Rakernas tersebut juga ditetapkan calon Ketua Umum INKINDO untuk periode 2022-2026. Di mana terdapat delapan (8) calon yang akan menjadi Ketua Umum DPN INKINDO.

Info selengkapnya dapat kunjungi di
Media Konstruksi

Pererat Kolaborasi, INKINDO Kunjungi Dekkson Knowledge Hall

Konstruksi Media – Anggota Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO) mendapatkan kesempatan untuk mengunjungi Dekkson Knowledge hall, showroom sekaligus sarana belajar tentang perangkat dan aksesoris pintu dan jendela (door and window hardware).

Tak hanya dari Jakarta, anggota INKINDO dari daerah seperti Banten, Jawa Barat, Surabaya dan Gorontalo turut hadir untuk berbagi ilmu pengetahuan dan menggali ide berkaitan dengan pintu dan jendela.

“Kita saling membutuhkan, tidak banyak vendor seperti Dekkson di dunia konstruksi dengan beberapa spesifikasi. Kita ingin mengetahui lebih detil mengenai tentang produk yang ditawarkan oleh Dekkson,” kata Sekretaris Jenderal INKINDO Darmadjaja di Dekkson Knowledge Hall, Kalideres, Jakarta Barat, Rabu (22/6/2022).

Ia mengatakan, INKINDO terbantu dengan kehadiran Dekkson di setiap Musyawarah Provinsi (Musprov) dan berterima kasih telah diundang ke showroom-nya untuk melihat secara nyata produk yang ditawarkan.

“Kita berharap Dekkson bisa membantu saat Musyawarah Nasional (Munas) INKINDO yang akan datang,” ucap Darmadjaja.

CR & Specification Unit Head PT Fajar lestari Sejati (Dekkson) Dyah Ayu Puspitasari mengatakan, Dekkson memiliki knowledge hall tempat pendidikan, laboratorium, sampel dan teknologi, untuk mengedukasi tentang teknologi kunci dan pintu, termasuk manual dan otomatis.

“Kita ingin rekan-rekan INKINDO yang berhubungan dengan pembangunan kontruksi lebih mengetahui mengenai produk yang kami tawarkan,” ucap Dyah.

Ia mengatakan, Dekkson selalu support dan memberikan yang terbaik untuk INKINDO di seluruh Indonesia. Apalagi, kata Dyah, beberapa produk sudah banyak dipakai diperencanaan dan produksi anggota INKINDO.

“Kita berharap kerja sama terus berlangsung dan bisa terus support INKINDO,” kata dia.

 

Cr.By Media Konstruksi

Hut Ke-43, INKINDO Wujudkan Jasa Konsultan Yang Berintegritas

Konstruksi Media – Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO) tepat pada 20 Juni merayakan hari jadinya yang ke-43. Sejalan dengan visinya yakni terwujudnya perusahaan Jasa Konsultan yang berintegritas, professional dan inovatif. INKINDO terus berupaya meningkatkan profesionalitas sebagai konsultan terkemuka di Indonesia.

Ketua Umum INKINDO Ir. H. Peter Frans mengatakan konsultan harus bisa menangkap ide atau gagasan, yang gkemudian dituangkan dalam bentuk desain, pekerjaan, pengawasan, penggunaan dan seterusnya.

Ia menjelaskan peran konsultan dalam setiap pembangunan sangat penting.

“Pada prinsipnya konsultasi itu tidak hanya terkait infrastruktur saja, akan tetapi dari hulu hingga ke hilir mecakup segala aspek kehidupan manusia. Tidak ada negara maju tanpa konsultannya yang maju, begitu juga tidak ada negara yang hebat tanpa konsultannya yang hebat karena konsultan membangun peradaban,” ungkap Peter di momen hari jadi INKINDO yang ke-43, Senin, (20/6/2022).

Untuk itu, lanjutnya, dalam menjalankan segala bentuk aktivitasnya INKINDO memiliki misi salah satunya yakni untuk menjadikan INKINDO sebagai Organisasi Pembelajaran (Learning Organisation) yang stabil dan elastis;

Kemudian, meningkatkan efektivitas INKINDO sebagai wadah komunikasi dan koordinasi antar Anggota dengan para pemangku kepentingan; lalu menegakkan norma dan kode etik serta aturan organisasi; juga meningkatkan profesionalitas dan kompetensi Anggota; selanjutnya mewujudkan dan menjaga marwah usaha jasa konsultan; selain itu juga mewujudkan dan menjaga iklim usaha jasa konsultan yang kondusif; serta menciptakan inovasi yang bermanfaat untuk masyarakat dan berwawasan lingkungan.

Salah satunya yakni dalam pembangunan mega super prioritas Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Peter Frans mengungkapkan peran konsultan lokal ikut terlibat dari mulai desain hingga lainnya. Seperti halnya pemenang sayembara desain IKN yakni Sibarani Sofian.

“Pak Sibarani Sofian dan timnya (Urban+) menjadi pemenang dalam sayembara IKN yang diselenggarakan oleh Kementerian PUPR. Sibarani merupakan seorang konsultan arsitek, dengan mngusung tema ‘Nagar Rimba Nusa’ beliau berhasil memenangkan sayembara desain IKN, dengan konsep yang ditawarkan yakni tata kota modern, pembangunan manusia, sifat manusia, dan kelestarian alam,” terang Peter.

Ia melanjutkan, untuk desain istana presiden yang akan dibangun di IKN yaitu mengusung konsep Istana Burung Garuda karya I Nyoman Nuarta yang dipilih langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

 

Cr. By:  Media Konstruksi

Sesuai AD/ART, Munas Kadin di Kendari Memang Harus Ditunda


Ketua Umum Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO), Peter Frans menegaskan, penyelenggaraan Munas Kadin Indonesia ke-8 yang diwacanakan digelar di Kendari pada 30 Juni 2021 mendatang memang harus dibatalkan.

Sebagai salah satu anggota luar biasa (ALB) yang secara total memiliki hak 30 suara dalam Munas Kadin, Peter mengaku bahwa pihak ALB tidak akan bisa mengirim perwakilan ke Munas Kadin di Kendari.

Hal itu karena konvensi ALB tidak dapat digelar sesuai rencana pada 25 Juni 2021 besok di Jakarta Convention Center (JCC). Padahal ALB harus dilakukan untuk menentukan siapa saja asosiasi yang berangkat ke Munas Kadin.

“Saya baru terima surat dari Sekda Provinsi DKI Jakarta bahwa acara konvensi ALB yang direncanakan digelar di JCC tanggal 25 Juni 2021, tidak bisa dilakukan sampai kasus COVID-19 di DKI menurun. Artinya tidak ada waktu yang jelas kan,” kata Peter saat berbincang dengan VIVA dikutip Rabu, 23 Juni 2021.

Konvensi ALB Kadin itu dilakukan untuk menentukan 30 asosiasi yang mewakili ALB di Munas Kadin nanti. Dengan demikian, lanjut Peter, maka bisa dipastikan bahwa Munas Kadin di Kendari pun tidak bisa dilaksanakan. Hal itu sesuai yang diatur dalam AD/ART dan sudah merupakan keharusan.

“Kita harus melihat AD/ART di Kadin, di mana salah satu peserta Kadin adalah anggota luar biasa (ALB) yang terdiri dari para asosiasi dengan total suara 30,” ujarnya.

Sementara, di jajaran para asosiasi sendiri, salah satu syarat untuk berangkat menjadi peserta Munas Kadin adalah melakukan konvensi sebagaimana yang telah diatur pula dalam AD./ART.

“Itu yang ngomong AD/ART, bukan saya. Jadi harus kita penuhi dong AD/ART ini,” kata Peter.

Dengan adanya surat dari dari Sekda DKI Jakarta untuk tidak menyetujui izin pelaksanaan konvensi ALB tersebut, maka secara hukum Munas Kadin di Kendari tidak bisa dilakukan karena tidak ada perwakilan dari ALB yang berangkat.

Artinya, Peter menegaskan, secara hukum dan mengacu AD/ART Kadin, Munas tidak bisa dilakukan di Kendari karena konvensi ALB tidak bisa diselenggarakan.

“Jadi saya tidak berbicara secara politis, tapi berdasarkan AD ART Kadin bahwa peserta dari ALB harus mewakili dengan kuota sebanyak 30 orang atau suara,” ujarnya.

 

Fikri Halim, Mohammad Yudha Prasetya

Rab, 23 Juni 2021 8.00 AM

Sumber : id.berita.yahoo.com

Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional Ikatan Nasional Konsultan Indonesia

Inkindo Dirikan Lembaga Sertifikasi Badan Usaha

Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional Ikatan Nasional Konsultan Indonesia Peter Frans (kiri) didampingi Bendahara Umum Kasim Kasmin memberi penjelasan terkait dengan berdirinya Lembaga Sertifikasi Inkindo. – Istimewa

Lembaga Sertifikasi Inkindo merupakan lembaga sertifikasi independen sehingga bisa dimanfaatkan badan usaha penyedia jasa konsultan untuk mendapat sertifikat kompetensi.

Bisnis.com, JAKARTA — Dewan Pengurus Nasional Ikatan Nasional Konsultan Indonesia mendirikan lembaga sertifikasi badan usaha yang dapat dimanfaatkan anggota maupun di luar anggota sesuai dengan amanat Peraturan Menteri PUPR No. 10/2020 tentang Akreditasi Asosiasi Konstruksi. “Mengingat tidak semua asosiasi konsultan konstruksi mendapat akreditasi dari LPJK [Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi], maka kami mendirikan lembaga sertifikasi yang struktur organisasinya terpisah dengan asosiasi Inkindo,” kata Ketua Umum DPN Inkindo Peter Frans melalui keterangan resminya di Jakarta, Sabtu (8/5/2021). Permen PUPR Nomor 10 tahun 2020 menyebutkan bahwa akreditasi diberikan kepada asosiasi badan usaha jasa konstruksi, asosiasi profesi jasa konstruksi dan asosiasi terkait dengan rantai pasok konstruksi.

Peter mengatakan Lembaga Sertifikasi Inkindo merupakan lembaga sertifikasi independen sehingga bisa dimanfaatkan badan usaha penyedia jasa konsultan untuk mendapat sertifikat kompetensi.

Menurutnya, LS Inkindo selain memberi layanan kepada lebih kurang 6.300 anggota Inkindo juga bisa dimanfaatkan konsultan dari asosiasi lain yang tidak mendapat register dari LPJK. Sementara itu, Ketua LS Inkindo Panani Kesai menjelaskan bahwa sudah sepatutnya lembaga sertifikasi terpisah agar jangan sampai menimbulkan kedekatan dengan pengurus asosiasi.

“Karenanya, LS Inkindo ini berbentuk yayasan dengan tujuan tidak mencari profit. Badan usaha yang akan mendapat sertifikat hanya dipungut biaya administrasi yang dipergunakan untuk membiayai dewan pengarah, pelaksana, dan penilai [asesor],” kata Panani.

…………..

Baca lebih lanjut bisa klik tautan dibawah ini

SC by. https://ekonomi.bisnis.com/

FACE Siap Lakukan Kerjasama Bidang Konsultan Engineering Tingkat ASEAN

SuaraKarya.id – JAKARTA: Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO) menginisiasi kerja sama jasa konsultasi bidang teknik (enginering) tingkat negara-negara ASEAN yang tergabung dalam Federation of ASEAN Consulting Engineers (FACE).

Gagasan Inkindo ini disampaikan dalam pertemuan dua tahunan FACE yang berakhir di Jakarta, Selasa, dengan berbagai kesepakatan terkait kebijakan konsultasi bidang teknik di negara-negara ASEAN.

“Sebagai tahap awal kami menyelaraskan kebijakan di masing-masing negara untuk jasa konsultasi bidang teknik. Sebagai acuan dapat menggunakan sistem di Indonesia dan Singapura,” kata Ketua Dewan Pengurus Nasional INKINDO, Peter Frans, di Jakarta, Rabu malam (10/12/2019)

Menurut Peter,mengenai  tarif jasa konsultasi ternyata baru beberapa negara ASEAN yang menerapkan standar minimum billing rate, sehingga dibutuhkan penyesuaian-penyesuaian agar kerja sama tersebut dapat diwujudkan.

“Kerja sama ini segera diwujudkan di tahun 2020 untuk proyek-proyek pemerintah dan swasta (public private partnership/ PPP) dengan membentuk perusahaan bersama untuk menggarapnya. Sebagai tahap awal nilainya mungkin jangan besar-besar dulu. Untuk menyesuaikan kemampuan masing-masing perusahaan jasa konsultasi yang akan ikut,” jelas Peter.

Sedangkan mengenai alasan pemilihan proyek PPP untuk kerja sama ini, Peter menjelaskan karena sebagian besar dibiayai Bank Dunia yang memiliki standar sama untuk proses tender jasa konsultasi sehingga untuk penerapannya tidak akan sulit.

Terkait dengan kerja sama ini, Presiden FACE yang baru terpilih, Nguyen Thi Duyen mengatakan kesiapannya untuk mendukung program kerja sama ini termasuk menyelaraskan kebijakan jasa konsultasi masing-masing negara.

Duyen asal Vietnam ini menjelaskan salah satu program untuk 2020 terkait kerja sama ini adalah mengajak tiga negara ASEAN yakni Brunei, Laos, dan Myanmar untuk bergabung di dalam FACE.

“Kami akan memberikan dukungan dibidang legal serta memfasilitasi kebutuhan perusahaan konsultasi di masing-masing negara untuk mengikuti proyek-proyek di negara-negara ASEAN,” kata Duyen.

Duyen mengatakan sejak didirikan tahun 1995, FACE telah beranggotakan 245 organisasi dari tujuh negara ASEAN, diharapkan ke depannya jumlah itu akan ditingkatkan lagi dengan bergabungnya tiga negara ASEAN.

Dalam pertemuan itu, Peter juga bertukar pikiran dengan delegasi dari Malaysia dan Myanmar terkait rencana pemindahan ibu kota negara.

“Malaysia dan Myanmar punya pengalaman memindahkan ibu kota negara, kami coba pelajari agar nantinya dapat disampaikan ke pemerintah karena Inkindo juga dilibatkan dalam rencana pemindahan ini,” tutup Peter.

Editor : Silli Melanovi

Sumber https://m.suarakarya.id/detail/104546/FACE-Siap-Lakukan-Kerjasama-Bidang-Konsultan-Engineering-Tingkat-ASEAN

HUT Ke 40 INKINDO ” INFINITY & BEYOND”

Jumlah Konsultan Indonesia Meningkat Pesat Akibat Regulasi KemenPUPR Terkait Segmentasi Pelelangan

JAKARTA: Ketua Umum DPN Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO) Peter Frans mengatakan bahwa dalam waktu 4 tahun ini, jumlah konsultan Indonesia bertambah pesat. Hal ini, karena pesatnya perkembangan infrastruktur di Indonesia. Selain itu, karena diterbitkannya regulasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) dalam mengatur segmentasi pelelangan.

 

“Pemerintah, khususnya KemenPUPR telah melakukan langkah-langkah besar melalui kebijakan konseptual dan visioner , terutama dalam  lingkup usaha jasa konstruksi. Pertumbuhan usaha jasa konstruksi nasional semakin menjanjikan karena adanya program percepatan dan perluasan pembangunan infrastruktur diseluruh wilayah Indonesia dan bahkan sampai ke pelosok dan perbatasan,” kata Ketum INKINDO, Peter Frans, di Jakarta, pada HUT INKINDO ke 40, dengan Tema “Infinity and Beyond” (Tak Terbatas dan Melampauinya), di Jakarta, Rabu (24/7/2019).

 

Menurut Peter,  dengan begitu pesatnya perkembangan infrastruktur di Indonesia, maka diperlukan adanya regulasi. KemenPUPR selaku kementerian yang banyak menangani pekerjaan infrastruktur telah mengeluarkan beberapa regulasi turunan dari UU No 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Pertama, regulasi tentang standar remunerasi minimal yang diatur dalam Permen PUPR No 19 Tahun 2017, Kepmen PUPR No 897 Tahun 2017. Kedua, Surat Edaran Menteri PUPR No 10/2018 dan No 14/2018 tentang pemberlakuan standar dokumen pemilihan pengadaan jasa konstruksi. Ketiga, Peraturan Menteri No. 7 Tahun 2019 tentang Standar Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia dan Peraturan Menteri No. 9 Tahun 2019 tentang Badan Usaha Jasa Konsultan Asing.

 

Namun, kata Peter, pembangunan di Indonesia perlu juga didukung oleh SDM yang berkualitas. Karenanya, perlu diberikan training kepada para tenaga ahli agar dapat memberikan daya saing terhadap konsultang asing. Selain itu, masih banyak permasalahan di dunia jasa konsultan di Indonesia yang perlu segera diselesaikan. Untuk itu, diharapkan dengan terbitnya regulasi di tingkat pusat (UU atau Perpres) tentang jasa konsultan, permasalahan pada dunia jasa konsultan dapat segera selesai. Hal itu, sekaligus juga untuk meningkatkan kualitas dan melindungi para konsultan nasional agar dapat bersaing dengan asing dan siap menjadi tuan rumah di negeri sendiri.

 

Peter juga mengatakan bahwa Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro, dinilai merupakan lembaga yang tepat untuk melakukan pembinan bidang jasa konsultansi non konstruksi. Peran Bappenas dalam perencanaan pembangunan memungkinkan diperolehnya kerangka dasar pembinaan nasional yang mampu mengarahkan pembinaan jasa konsultansi secara integrasi dengan mensinergikan seluruh potensi SDM konsultan secara nasional demi mencapai tujuan strategis pembangunan dan meningkatkan daya saing SDM konsultan nasional. Dan diharapkan dukungan penuh dari Kementerian PPN/Kepala Bappenas ini untuk mendorong Perpres tentang Pengembangan dan Pembinaan  Jasa Konsultan di Indonesia.

 

Sedangkan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR), Syofyan Djalil,  juga sangat mendukung Billing Rate yang dikeluarkan oleh INKINDO. “Dan juga secara pribadi Menteri ATR juga memperkenalkan sistem perencanaan melalui pendekatan yang bersifat Holistik, Integratif, Tematik dan Spasial (HITS) yang merupakan koreksi dari pendekatan perencanaan yang selama ini lebih bersifat pendekatan sektoral, dengan menjabarkan system alokasi anggaran pemerintah yang berubah dari sistem uang mengikuti tugas dan fungsi kementerian menjadi uang mengikuti program prioritas (from money follow function menjadi money follow program),”jelas Peter.

 

Karenanya, pada kesempatan HUT INKINDO 40, INKINDO juga memberikan penghargaan kepada Ketua Umum DPN INKINDO dari Masa Bakti 1979 s/d 2018, yang selama ini telah membangun serta membentuk INKINDO yang profesional. Selain itu, beberapa rangkaian kegiatan juga telah dilakukan oleh seluruh INKINDO di daerah, seperti audiensi dengan Gubernur setempat untuk membuat PerGub sesuai dengan amanah dari UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, melakukan seminar untuk meningkatkan kompetensi Anggota INKNDO, serta kegiatan sosial seperti  jalan sehat dan donor darah.

 

“INKINDO akan berusaha menjadi yang terbaik, menjangkau yang mungkin menurut orang lain tidak bisa kita gapai, dan melebihi gapaian itu. Don’t Ever Stop Dreaming, jangan pernah berhenti bermimpi. Karena hidup berawal dari mimpi. Dan kita tahu di dunia ini tidak ada yang tidak mungkin, nothing impossible. Di era digital ini, INKINDO berharap dapat melampaui zaman, dengan beberapa capaian yang telah dicapai, diantaranya adalah membangun sistem  KTA Online, Web INKINDO, I-bridge.

 

INKINDO juga tidak lupa mengucapkan “Selamat”  kepada Presiden RI terpilih dan berharap besar kepada kabinet kerja baru dapat mendorong perekonomian yang lebih kuat secara umum dan secara khusus meningkatkan peran serta usaha jasa konsultan Indonesia yg lebih besar dalam proses pembangunan nasional secara khusus, sehingga dapat mewujudkan Indonesia sebagai Negara yang Maju dan Modern.

“Suatu Negara Tidak  Maju Jika Konsultannya Tidak Maju” (sekretariat nasional inkindo)

BUMN Indonesia Buka Akses Pasar Ke Yordania

KBRI Amman bersama Kementerian Luar Negeri RI, Indonesia Jordan Business Council (IJBC) serta perwakilan dari perusahaan kontruksi PT. Wijaya Karya (WIKA), PT. Pembangunan Perumahan (PP) Urban dan Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO) serta Persatuan Insinyur Indonesia (PII) mengikuti gelaran The 13th International Exhibition for Build, Construction and Engineering yang digagas oleh Jordanian Construction Contractors Association (JCCA) di Yordania.

Pameran yang menghadirkan peluang pembangunan di Yordania, Irak, Mesir dan negara lainnya telah dibuka secara resmi oleh Perdana Menteri Yordania, Omar Al Razzaz dan berlangsung pada 24- 27 Juni 2019 di Amman International Motors Show.

Eng. Ahmad al Yacoub, Presiden JCCA dalam beberapa kesempatan menyatakan bahwa Yordania memiliki daftar proyek pembangunan di Irak dan Suriah yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan jasa konsultan konstruksi dan kontraktor konstruksi untuk turut serta pada program “Rebuilding Syria and Iraq”.

Selepas acara pembukaan, delegasi Indonesia dan seluruh peserta yang hadir menyaksikan penandatanganan dimulainya pembahasan MoU kerjasama antara JCCA dan IJBC dalam rangka menjalin kerjasama konkrit antara konsultan jasa konstruksi serta kontraktor konstruksi Indonesia dan Yordania.

Penandatanganan pembahasan MoU dilakukan langsung oleh President JCCA dan Bakti S. Luddin selaku Vice President IJBC dan disaksikan langsung oleh Princess Sumayah binti Talal, Duta Besar Nahari Agustini-Pejabat Senior Kemenlu RI, KBRI Amman, perwakilan WIKA, PP Urban, Ir. Erie Heryadi, Wakil Ketua Umum BIdang Pemerintahan, Hubungan Internasional dan Pengembangan Pasar Luar Negeri INKINDO dan PII.

Wakil KBRI Amman berharap dengan dimulainya pembahasan MoU antara JCCA dan IJBC, perusahaan jasa konsultan konstruksi Indonesia serta pelaku usaha lainnya memiliki peluang yang lebih besar untuk turut serta dalam proyek-proyek pembangunan rekonstruksi Iraq dan Suriah melalui konsorsium dengan perusahaan dan badan usaha di Yordania.

Indonesia memiliki perusahaan-perusahaan jasa konsultan konstruksi yang berpengalaman dalam melaksanakan proyek-proyek konstruksi di beberapa negara dengan hasil yang memuaskan. Tentunya, kerja sama di bidang konstruksi juga dapat dikembangkan antara Indonesia dan Yordania. Kemitraan Pemerintah dengan pelaku usaha merupakan kolaborasi dalam forum pemajuan hubungan bilateral antar negara sahabat dengan semangat “Indonesia Incorporated”.

Rapat Kerja Nasional INKINDO Tahun 2019

“BERSAMA MEMBANGUN INKINDO YANG MODERN DAN PROFESIONAL”

Yorgyakarta, 4-7 April 2019

Rapat Kerja Nasional (Rakernas) INKINDO akan diselenggarakan pada 4-7 April 2019, bertempat di Hotel Eastparc, Yogyakarta, dengan tema :”BERSAMA MEMBANGUN INKINDO YANG MODERN DAN PROFESIONAL”. INKINDO yang modern adalah INKINDO yang dapat memberikan pelayanan kepada anggota dengan memanfaatkan teknologi mutakhir, dalam hal ini teknologi 4.0, sehingga pelayanan anggota dapat lebih cepat, inovatif dan selalu terkoneksi dengan anggota. INKINDO yang professional adalah INKINDO yang anggotanya mendapat imbalan jasa layak, mengingat jasa konsutansi adalah jasa yang mengandalkan kemampuan “brainware”. Untuk bidang jasa konsultansi konstruksi sudah diatur, sesuai dengan UU No 2 Tahun 2017, dan peraturan turunannya berupa standar Remunerasi Minimal. Untuk itu INKINDO juga sudah komit untuk menegakkan penerapan Standar Remunerasi Minimal dengan memberikan sanksi bagi anggotanya yang melanggar ketentuan melalui suatu Peraturan Organisasi DPN INKINDO. Billing Rate minimal untuk Jasa Konsutansi Non Konstruksi akan terus diperjuangkan regulasinya.

Tema tersebut merupakan kehendak sekaligus tekad bagi INKINDO untuk dapat mewujudkan organisasi yang Modern dan Profesional agar dapat melakukan pelayanan, pembinaan dan perlindungan terhadap anggota secara efektif, baik di tingkat Nasional maupun Provinsi. Rakernas memiliki nilai strategis bagi organisasi, karena sesuai dengan AD/ART INKINDO Rakernas memiliki fungsi antara lain untuk membahas dan menetapkan program kerja dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Organisasi untuk 4 tahun ke depan.

Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO) adalah asosiasi perusahaan konsultan nasional pertama dan terbesar saat ini, dengan jumlah anggota 6000 perusahaan konsultan, tersebar di 34 provinsi di Indonesia. Sesuai dengan kualifikasi SBU (Sertifikat Badan Usaha) komposisi anggota INKINDO terdiri dari : 79,77 % kualifikasi kecil, 13,60 % kualifikasi Menengah, dan 6,62 % kualifikasi Besar. Dalam kualifikasi besar tersebut termasuk di dalamnya anggota konsultan afiliasi. Dengan komposisi tersebut terlihat komposisi kualifikasi K dan M lebih dari 90 %. Mengingat profil anggota seperti itu maka, kebijakan-kebijakan organisasi lebih mengutamakan kepada kualifikasi Kecil dan Menengah, hal tersebut juga sesuai dengan amanat UU No 20 Tahun 2008 tetang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Namun INKINDO juga tetap mendorong dan membina konsultan besar untuk lebih professional sehingga bisa berkiprah di proyek-proyek strategis nasional dan proyek loan di dalam negeri maupun proyek-proyek konsultan di luar negeri.

Pemihakan INKINDO untuk anggota kualifikasi K dan M antara lain dengan mendorong diterbitkannya regulasi baik di tingkat nasional maupun provinsi yang kondusif, antara lain:

  1. INKINDO mengupayakan peningkatan nilai segmentasi pasar untuk kualifikasi Kecil dan Menengah.  Sesuai dengan SE Menteri PUPR No 10/SE/M/2018  telah terjadi kenaikan segmen konsultan kecil dari semula  0 s/d 750 juta menjadi Rp 1 M. Sedangkanya untuk segmentasi M menjadi Rp 1 M s/d Rp 2,5 M. Kualifikasi Besar hanya dapat menangani proyek di atas Rp 2,5 M.

  2. INKINDO menginisiasi terbitnya  Pergub yang mengatur KSO agar  Konsultan  Kecil dan Menengah di provinsi setempat dipriroritaskan  untuk proyek-proyek yang dibiayai oleh APBD, sesuai dengan amanat UU No 2 Tahun 2017, pasal 24.

  3. Mengupayakan KSO dapat dilakukan untuk seluruh jenjang kualifikasi, yaitu K dan M, maupun Kecil dan Besar. Saat ini KSO hanya dapat dilakukan untuk kualifikasi berbeda satu tingkat di bawahnya. (K dan M atau M dan B)

Dalam rangka pelayanan kepada anggota, INKINDO juga akan menyidiakan database tenaga ahli yang dapat diakses oleh seluruh anggota, melalui suatu aplikasi I-Bridge.

Sebagai organisasi perusahaan konsultan yang modern dan professional, INKINDO telah memiliki Peta Jalan (Roadmap) Menuju INKINDO Emas 2030 : “INKINDO Mandiri Demi Keunggulan Negeri”. Roadmap tersebut dibagi dalam 3 tahap, yaitu:

  • Rencana Program Tahap-1  (2018-2022) : Konsolidasi menuju kemandirian organisasi.
  • Rencana Program Tahap-2 (2022-2026) : Mandiri menuju keunggulan organisasi
  • Rencana Program Tahap-3 (2026-2030) : Pengabdian demi daya saing Negeri.

Beberapa isu-isu stategis organisasi  antara lain meliputi:

1. Orientasi Internal:

  • Penerbitan KTA dan SBU secara digital (online)
  • Proses perpanjangan akte dengan system OSS.
  • Persiapan pembentukan LSBU (lembaga Sertifikasi Badan Usaha) sebagai wujud implementasi UU No 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi, dimana nanti asosiasi perusahaan konsultan terakreditasi berhak untuk membentuk LSBU.

  • Mengefektifkan fungsi Mediasi dan Advokasi anggota untuk perlindungan anggota.

  • Menyelenggarakan pelatihan-pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi manajerial pimpinan perusahaan anggota, terkait dengan aspek pencegahan korupsi, GCG, perpajakan dan regulasi terkait.

2. Orientasi Eksternal:

  • Mengupayakan terwujudnya UU Jasa Konsultansi.
  • Mengupayakan regulasi Billing Rate Jasa Konsultansi Non Konstruksi, melalui Bappenas sebagai Pembina Jasa Konsultansi Non Konstruksi

  • Membentuk INKINDO Center of Study sebagai bentuk pengabdian profesi INKINDO dan wujud INKINDO sebagai mitra strategis Pemerintah, dengan melakukan berbagai kajian-kajian strategis yang akan disampaikan kepada  pemerintah yang terkait.

Menurut Ketua Umum DPN Inkindo, Peter Frans,  Jasa Konsultansi memiliki peran strategis, karena bisa terlibat dari hulu hingga hilir suatu siklus hidup proyek, yatu dari mulai identifikasi, studi kelayakan, pradesain, detail desain, supervise, operasi dan pemeliharaan suatu proyek, serta evsluasi suatu proyek.  “Untuk itu kami berharap Pemerintah lebih memberdayakan potensi konsultan nasional, dengan  melibatkan INKINDO dalam penyusunan kebijakan, dari mulai pembahasan loan-agreement, studi kelayakan, perencanaan  hingga implementasinya, sehingga pembangunan infrastruktur dapat lebih optimal dan akuntabel, baik dalam tahap pelaksanaan maupun operasional dan pemeliharaannya,” katanya.

Sementara itu Ketua DPP (Dewan Pengurus Provinsi) Inkindo Yogyakarta, Dwiaryo Djatmiko, mengungkapkan, pihaknya merasa senang dan bangga dapat bertindak sebagai tuan rumah acara ini. Pada dasarnya, kata pria yang akrab disapa Miko ini, acara ini  bukan perhelatan biasa, tetapi merupakan upaya Inkindio membangun Indonesia yang lebih baik melalui penguatan peran konsultan.

“Di negara yang sedang membangun, semua bidang harus memajukan dirinya masing-masing sehingga bermuara pada kemajuan Indonesia” katanya. Ia berharap pemerintah dan semua pihak melihat secara positif, bahwa apa yang dilakukan Inkindo merupakan ihtiyar profesional yang harus dilakukan sebagai lembaga profesi yang memayungi para konsultan di seluruh Indonesia. “Konsolidasi, penguatan peran, dan peningkatan kualitas, adalah cara kami berkontribusi untuk bangsa ini,” tambahnya.

 

Jakarta,  3 April 2019

Ir. Peter Frans

Ketua Umum DPN INKINDO

 

Untuk Informasi lebih lanjut dan foto dapat menghubungi

Sudjarwo Marsoem

Ph – WA : 0811-8204-354

Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO) merupakan Asosiasi Perusahaan Jasa Konsultan di Indonesia yang didirikan pada tanggal 20 Juni 1979 di Jakarta.

KONTAK KAMI

Jl. Bendungan Hilir No. 29, Jakarta Pusat 10210

Telp: (021) 5738577

Hp/Hotline: 081315289207

Email: inkindo@inkindo.org