Berita
Sosialisasi Peraturan Presiden No 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Perpres No. 16/2018 Tentang PBJ yang disampaikan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Kepada Yth,
Bapak/Ibu Anggota INKINDO,
Berikut ini adalah Replay Kegiatan Sosialisasi Peraturan Presiden No 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Perpres No. 16/2018 Tentang PBJ yang disampaikan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Untuk Replay Kegiatan tersebut dapat diakses melalui link berikut : https://youtu.be/llZQvNDRfsU
Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Mencermati Perubahan Regulasi Pengadaan Jasa Konstruksi Dalam Permen PUPR No 14/2020
01 Juni 2020 16:18 WIB
Mencermati Perubahan Regulasi Pengadaan Jasa Konstruksi Dalam Permen PUPR No 14/2020
Peraturan pengadaan jasa konstruksi merupakan salah satu regulasi yang sangat dinamis, karena sering mengalami perubahan sehingga perlu dicermati oleh para pelaku usaha jasa konstruksi, baik para konsultan maupun kontraktor. Salah satunya adalah terbitnya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakayat No. 14 Tahun 2020 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia, tertanggal 15 Mei 2020.
Permen PUPR No 14/2020 merupakan pangganti dari Permen PUPR No 07/2019, menyesuaikan dengan Putusan MA 64P/HUM/2019 yang membatalkan Pasal 21 ayat (3) Permen PUPR 07/2019. Permen PUPR No 14/2020 mengalami beberapa perubahan dibanding Permen PUPR No 07/2019, tidak terbatas hanya terkait Pasal 21 ayat (3) yang dibatalkan MA, tetapi juga ada beberapa aturan baru yang layak diketahui oleh pelaku usaha jasa konstruksi.
Salah satu perbedaan yang menonjol dari Permen PUPR No 14/2020 dibanding Permen PUPR No 07/2019 adalah tentang segmentasi pasar. Dalam bidang jasa konstruksi telah diatur secara ketat tentang segmentasi pasar yang dikaitkan dengan kualifikasi usaha. Artinya, masing-masing kualifikasi usaha (Besar, Menengah, Kecil) hanya bisa mengerjakan untuk nilai paket pekerjaan tertentu sesuai dengan segmentasinya (Besar, Menegah, Kecil). Hal ini dimaksudkan untuk melindungi pangsa pasar di masing-masing segmentasi dari pelaku usaha yang memiliki kualifikasi di atasnya. Sehingga kualifikasi Besar tidak bisa mengerjakan nilai proyek untuk segmentasi Kecil dan Menengah. Namun hal itu dikecualikan, misalnya jika ada pekerjaan termasuk segmentasi Menengah namun memiliki kompleksitas yang tidak dapat dipenuhi oleh kualifikasi M, maka dimungkinkan untuk dikerjakan oleh penyedia jasa satu tingkat di atasnya atau kualifikasi Besar. (Permen PUPR No 14/2020 Pasal 24 ayat (2))
Perubahan segmentasi pasar ini terjadi pada Pemaketan Pekerjaan Konstruksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (3). Perubahan bukan hanya terkait dengan nilai paket pekerjaan, tetapi hal yang baru, adalah 2 adanya pembatasan untuk penyedia pekerjaan konstruksi BUMN. Perubahan segmentasi pasar adalah sebagai berikut :
- Untuk nilai HPS (Harga Perkiraan Sendiri) sampai dengan Rp2,5 miliar hanya untuk penyedia pekerjaan konstruksi kualifikasi Kecil. (Sebelumnya maksimal: Rp10 miliar).
- Nilai HPS di atas Rp2,5 miliar – 50 miliar hanya untuk Penyedia Pekerjaan Konstruksi kualifikasi Menengah (Sebelumnya: di atas Rp10 miliar –100 miliar).
- HPS di atas Rp50 miliar – 100 miliar hanya untuk Penyedia Pekerjaan Konstruksi dengan kualifikasi usaha besar non badan usaha milik Negara. (Sebelumnya tidak diatur).
- HPS di atas Rp100 miliar untuk Penyedia Pekerjaan Konstruksi dengan kualifikasi usaha besar (sama dengan sebelumnya).
Untuk pekerjaan jasa konsultansi konstruksi tidak ada perubahan nilai segmentasinya, yaitu : untuk nilai
HPS sampai dengan Rp1 miliar untuk kualifikasi Kecil, HPS di atas Rp1 miliar- Rp 2,5 miliar untuk
kualifikasi Menengah, dan HPS di atas Rp 2,5 miliar untuk kualifikasi Besar. Untuk pekerjaan jasa
konsultansi konstruksi tidak ada pembatasan nilai paket bagi penyedia jasa konsultansi konstruksi BUMN
sebagaimana diberlakukan di pekerjaan konstruksi.
Pengaturan segmentasi pasar untuk memproteksi kualifikasi usaha kecil sangat strategis dalam
pengembangan usaha kecil. Namun yang lebih penting lagi adalah bagaimana pemerintah menyediakan
paket-paket pekerjaan jasa konstruksi untuk segmentasi kecil yang lebih banyak lagi, mengingat jumlah
usaha kecil jauh lebih besar dibanding usaha Besar dan Menengah.
Pengadaan Langsung
Permen PUPR 07/2019 belum mengatur terkait pengadaan langsung untuk jasa konstruksi. Dalam Permen PUPR No 14/2020, Pengadaan langsung Jasa Konstruksi disyaratkan untuk penyedia jasa usaha orang perorangan dan/atau badan usaha dengan kualifikasi usaha kecil. Proses pelaksanaan Pengadaan Langsung Jasa Konstruksi diatur dalam Pasal 62, antara lain menjelaskan :
- Pejabat Pengadaan mengundang 1 (satu) Pelaku Usaha yang diyakini mampu untuk melaksanakan
pekerjaan sebagai calon Penyedia.
- Calon Penyedia yang diundang menyampaikan penawaran administrasi, teknis, biaya/harga, dan
kualifikasi sesuai jadwal yang telah ditentukan dalam undangan.
- Pejabat Pengadaan membuka penawaran dan melakukan evaluasi administrasi, teknis, dan kualifikasi.
- Pejabat Pengadaan melakukan pembuktian kualifikasi apabila calon Penyedia memenuhi
persyaratan administrasi, teknis, dan kualifikasi. Permen No 14/2020 mengatur tentang kekhususan untuk percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, dijelaskan dalam Pasal 121 dan Pasal 123, antara lain :
- Pengadaan langsung Jasa Konstruksi yang dipergunakan untuk percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat, diutamakan untuk pelaku usaha orang asli Papua.
- Untuk nilai HPS Rp1 miliar- 2,5 miliar tender terbatas diperuntukan bagi pelaku usaha Papua.
- Untuk pemberdayaan kepada pelaku usaha Papua, bagi pelaku usaha kualifikasi Menengah dan
Besar yang mengikuti tender di Papua dan Papua Barat harus melakukan pemberdayaan kepada Pelaku Usaha Papua dalam bentuk : Kemitraan usaha/KSO dan Sub kontrak.
Dalam Pasal 1 butir 22, dijelaskan bahwa yang dimaksud Pelaku Usaha Orang Asli Papua adalah Penyedia yang merupakan atau dimiliki oleh orang asli Papua dan berdomisili/berkedudukan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.
Penghapusan E-reverse Auction
Dalam Permen PUPR No 07/2019 dikenal adanya Penawaran Harga Secara Berulang yang disebut E-reverse Auction , yaitu metode penyampaian penawaran harga secara berulang pada tender. E-reverse
Auction dapat dilakukan dalam hal terdapat 2 (dua) peserta tender yang lulus administrasi, teknis, dan kualifikasi. Dalam hal penawaran terendah setelah e-reverse auction di bawah 80% (delapan puluh
persen), dilakukan evaluasi kewajaran harga. Dalam Permen 14/2020 aturan E-reverse Auction dihapus, jadi tidak diberlakukan untuk jasa Konsultansi Konstruksi dan Pekerjaan Konstruksi
Perubahan juga terjadi terkait dengan biaya Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK), yang
merupakan bagian dari sistem manajemen pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dalam rangka menjamin
terwujudnya Keselamatan Konstruksi. Dalam Permen 07/2019, biaya Penerapan SMKK pada Jasa
Konsultansi Konstruksi ada pada biaya overhead . DalamPermen PUPR No 14/2020, biaya penerapan SMKK pada Jasa Konsultansi Konstruksi menjadi item tersendiri pada biaya non-personel. Jadi harga kontrak telah memperhitungkan biaya penerapan SMKK .
Pihak Kementerian PUPR nampaknya telah mengakomodir masukan-masukan dari penyedia jasa
konsutansi konstruksi, yang selama ini mengeluhkan tidak adanya item biaya SMKK, padahal SMKK
dipersyaratkan dalam pelaksanaan kegiatan.
Perubahan lain yang merupakan perubahan cukup signifikan pada Permen PUPR No 14/2020, adalah
pembuktian sertifikat kompetensi personel dilaksanakan tanpa menghadirkan personel yang bersangkutan. Hal ini bisa menekan biaya secara signifikan, terutama jika pengguna jasanya berada di luar kota.
Peraturan Menteri No 14/2020, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 3 , diperuntukkan bagi :
- Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi melalui Pengadaan Langsung, Tender Terbatas,
atau Tender/Seleksi di lingkungan kementerian/lembaga, atau perangkat daerah yang pembiayaannya dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- Pembiayaan dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga termasuk:
a.pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari pinjaman dalam negeri atau hibah dalam negeri yang diterima oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah; dan/atau
- pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia yang sebagian atau seluruhnya dibiayai dari pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri, kecuali diatur lain dalam perjanjian pinjaman luar negeri atau perjanjian hibah luar negeri.
Dengan terbitnya Permen PUPR No 14/2020, maka Permen PUPR No 07/2019 dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku. Namun dalam Pasal 129 dan 130 , diatur tentang masa transisi atau peralihan, sebagai berikut :
- Pengadaan Jasa Konstruksi yang telah dilakukan sampai dengan tahap perencanaan atau tahap
persiapan berdasarkan Permen PUPR No 07/2019 tetap harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.
- Pengadaan Jasa Konstruksi yang telah dilakukan sampai dengan tahap pelaksanaan berdasarkan
Permen PUPR No 07/2019 masih tetap dilaksanakan sampai dengan selesainya seluruh kegiatan Jasa Konstruksi.
- Kontrak yang ditandatangani sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Kontrak tersebut.
Kesimpulan
Regulasi merupakan bagian dari pasar, karena sulit bagi para penyedia jasa konstruksi untuk mendapatkan pekerjaan jika tidak menguasai regulasi di bidang jasa konstruksi. Memahami regulasi
bidang jasa konstruksi, seperti Permen PUPR No 14/2020, merupakan bagian dari strategi dalam meraih
pasar jasa konstruksi pemerintah. Tidak bisa dipungkiri, pelaku jasa konstruksi nasional masih sangat tergantung kepada belanja pemerintah, baik APBN maupun APBD. Oleh karena itu dengan adanya perbaikan-perbaikan aturan pengadaan jasa konstruksi yang lebih kondusif pada Permen PUPR No 14/2020 ini, diharapkan dapat meningkatkan profesionalisme pelaku usaha jasa konstruksi nasional agar dapat menjadi tuan rumah di negeri sendiri. ***
* Ir Peter Frans – Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO)
Oleh: Ir. Peter Frans
Editor : Gungde Ariwangsa SH
Sumber : SuaraKarya.id
Sektor Konstruksi Sebagai Motor Pemulihan
Dalam hal daya saing infrastruktur justru lebih rendah. Menurut data WEF 2019, infrastruktur Indonesia berada di peringkat 72. Untuk daya saing infrastruktur transportasi di peringkat 55, disusul peringkat 60 untuk kualitas jalan, dan 109 untuk konektivitas jalan. Namun, untuk konektivitas transportasi udara ada di peringkat 5 dan 19 untuk efisiensi kereta api.
WEF menetapkan infrastruktur sebagai salah satu dari 12 pilar daya saing negara, yaitu sebagai enabling factor. Ia merupakan faktor kunci sesudah kelembagaan.
Terjadinya pandemi Covid-19 yang melanda dunia, termasuk Indonesia, sangat memukul perekonomian nasional. Kebijakan refocusing dan realokasi APBN dan APBD yang lebih diarahkan kepada penanggulangan pandemi dapat dipahami oleh semua pihak. Sektor konstruksi salah satu sektor yang terkena dampak akibat kebijakan pemerintah itu. Namun, kita tidak bisa terus berkutat kepada krisis ekonomi saat ini. Sudah waktunya untuk memikirkan skenario pemulihan ekonomi pascapandemi.
Ketua Umum INKINDO, Ir H Peter Frans Tidak Ada Negara Maju Dan Hebat Tanpa Konsultannya Maju Dan Hebat
Jakarta, NAWACITAPOST- INKINDO merupakan komunitas profesional yang berdiri pada 20 Juni 1979, INKINDO ini merupakan gabungan dari 2 organisasi yaitu INKINDO dan satuan konsultan, sesuai dengan namanya INKINDO merupakan gabungan dari badan usaha baik yang teknik maupun non teknik, dalam INKINDO ini bukan hanya perusahaan nasional tetapi juga perusahaan asing bergabung dalam komunitas tersebut, adapun jumlah perusahaan yang tergabung antara lain sekitar 5500an perusahaan Nasional dan ada sekitar 120an perusahaan asing, mulai dari perusahaan yang kecil menengah dan besar, INKINDO merupakan satu satunya organisasi konsultan yang terbesar dan tertua di Indonesia terbukti dengan banyaknya perusahaan yang tergabung dalam INKINDO. Di INKINDO sendiri membidangi 18 bidang al Bidang politik, hukum, kesehatan, pertanian dan lain sebagainya diluar PUPR itu sendiri, dalam Nomenklatur INKINDO ada 2 antara lain DPN (Dewan Pengurus Nasional ) dan DPP (Dewan Pengurus Provinsi), untuk DPN Berdomisili di Jakarta dan DPP tersebar 34 Provinsi seluruh Indonesia INKINDO ini juga bergabung dalam organisasi FIDIC (Federation Internationale Des Ingenieurs-Conseils International Federation of Consulting Engineers) yang beranggotakan 120 negara di seluruh dunia dan INKINDO merupakan salah satu wakil dengan kata lain INKINDO adalah satu-satu nya yang mewakili Indonesia di FIDIC, KETUM INKINDO juga pernah mengikuti pertemuan tahunan FIDIC di Meksiko dan berhasil menggolkan Prof Sarwono sebagai BOD ( Board Of Director) di FIDIC dan ini sejarah bagi bangsa Indonesia dimana pertama kali menggolkan putra terbaik nya dalam masa satu abad FIDIC berdiri dan di bawah FIDIC juga ada komunitas ASPAC (Asia Pacific Council) yaitu Asosiasi Pacific Eng.
Dan kita juga menduduki Pa Irawan dalam sebagai Presiden ASPAC dan di zaman beliau, beliau juga berhasil menduduki Pa Zulkifli Halim sebagai Sekjen FACE ( Federation Asian Consultant Engineering) artinya tiga putra terbaik Indonesia prestigious dan semua itu terjadi pada periode kepengurusan INKINDO saat ini pungkas mantan ketua INKINDO DKI Jakarta target INKINDO kedepan ada yang namanya GBHKO ( Garis-garis Besar Haluan Konsultan Organisasi) yang mencatat program kerja selama saya menjabat pungkas Pa Peter. INKINDO juga di era Alm. Pa Nugroho telah berhasil membuat Road Map INKINDO 2030 disebut juga INKINDO emas karena INKINDO sudah setengah abad atau 50 tahun jadi INKINDO punya Road Map kemana arah INKINDO sampai 2030. Sehingga di masa saya di samping punya tugas di GBHKO yang telah ditetapkan oleh MUNAS dan juga mengadopsi Road Map INKINDO dan itullah program-program INKINDO selama saya menjabat pungkas Dirut PT. CIRIAJASA EC.
Dan di era ini yang paling menonjol, kita berhasil melakukan E-Vote (Electronic Vote) dalam memilih ketua, bahkan satu-satu nya asosiasi yang melakukan E-Vote di seluruh Indonesia serta pertama kali terlaksana di Semarang dan saya terpilih sebagai ketuanya dengan memperoleh suara sebanyak 80% dari total partisipan E-Vote. Di dalam E-Vote yang punya hak pilih adalah anggota atau perusahaan yang bergabung dalam INKINDO masing-masing memiliki satu hak suara setiap badan usaha, sementara kalau perusahaan asing harus berafiliasi dalam beberapa perusahaan dan setia afiliasi mempunyai satu hak suara dan yang punya hak pilih adalah penanggung jawab perusahaan itu sendiri dan kali ini E-Vote ada peningkatan sekitar 15% dari biasanya yang arti nya dari seluruh anggota sekitar 80% yang ikut E-Vote. Selain itu kita juga masih punya program yang berbasis digital KTA ( Kartu Tanda Anggota) online semua badan usaha juga demikian berbasis online, kita juga punya program dalam menggabungkan pengusaha dan tenaga ahli bisa di cek di www.ibridge.co.id IBRIDGE ini merupakan laman untuk menghubungkan pengusaha dan tenaga ahli.
Dear Sobat Konsultan,
iBridge Kini Sudah Hadir, Kunjungi laman kami di www.ibridge.co.id atau Download di Google Play Store dan App Store
Daftarkan Perusahaan anda dan dapatkan Benefit :
√ Mudah mendapatkan tenaga ahli
√ Mudah mendapatkan informasi proyek terkini
√ Mudah mempromosikan perusahaan anda
√ Sederhana dan terkoneksi
Daftarkan data diri anda sebagai Tenaga Ahli dan dapatkan Benerfit :
√ Mendapatkan akses kerja ke berbagai perusahaan ternama
√ Peluang kerja dalam genggaman anda
√ Mudah mempromosikan keahlian anda
√ Sederhana dan terkoneksi
FREE (Berlaku Sampai 31 Desember 2020)
FB : Ibridge.Indonesia
Twitter : iBridge_IDN
IG : @ibridge.indonesia
Dalam waktu dekat kita akan memperbaiki ADRT mudah-mudahan E-Vote merupakan yang terbaik dalam anggota INKINDO itu sendiri pungkas Pa Peter. Penting nya peran konsultan contohnya konsultan konstruksi memang anggarannya Cuma 4-10% dari anggaran, tetapi sering saya sampaikan tidak ada negara maju tanpa konsultan maju dan tidak ada negara hebat tanpa konsultan hebat pungkas Peter Frans karena konsultan membangun peradaban, memang porsi kita kecil tapi untuk menggerakan konstruksi yang besar dengan kualitas, kuantitas serta keberhasilan konstruksi ditentukan oleh konsultan yang baik. Dalam perencanaan yang baik sudah menghasilkan 50% keberhasilan konstruksi dan hal itu merupakan pengungkit ekonomi yang cukup bagus, itu selalu saya tekankan disetiap event webinar karena konstruksi ini penyumbang 10% dari PDAB dalam kondisi normal sebelum pandemi. Dalam setiap kesempatan juga melakukan survey kepada setiap anggota dan hasil nya sudah kami kirimkan ke presiden dan instansi yang berwenang, kita menyampaikan bahwa dunia konstruksi merupakan pengungkit ekonomis pasca pandemic ini.
Kesulitan yang dihadapi dalam dunia konstruksi ada dua faktor antara lain faktor keahlian dan faktor keuangan. Jika kita mendapat kan dana yang bagus dan tenaga ahli yang bagus maka, sering saya menyarankan kepada teman-teman untuk membentuk akses ke tenaga ahli dan pemerintah harus membuka akses ke perbankan sehingga industry konsultan bisa tumbuh dengan baik. Contoh nya di Asia ini sudah ada Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) khusus nya dibentuk oleh China dan Indonesia salah satu member di dalam nya berikut nya saya berharap Indonesia mempunyai Bank spesifik konstruksi yang dapat membantu kontraktor dan konsultan Indonesia, sehingga mendapat akses kredit dengan bunga murah, mudah jaminan pelaksanaan, mudah jaminan uang muka karena konstruksi penyumbang 10% dari PDAB kita dan itu cukup besar. Sekarang ini ada Bank baru di Asia selain World Bank, ADB, AIIB yang dimotori oleh negara China, contohnya proyek Mandalika.
Dalam Rakernas INKINDO dan beraudiens dengan wapres RI Jusuf Kalla pernah saya sampaikan “Bersama membangun INKINDO yang modern dan profesional”. “Professional lawan nya amatir yang arti nya dia harus mempunyai gaji sesuai dengan skill nya bahkan kita menggagas BRM (Billing Rate Minimal) dan ini merupakan lompatan besar yang dilakukan oleh INKINDO dan BRM ini sudah diadopsi oleh kementerian PUPR. Dalam undang-undang ada yang namanya remunerasi minimal yang dikeluarkan oleh KEPMEN 847 PUPR. Standar BRM ini yang bergerak di konstruksi wajib BRM kalau tidak maka dia akan dikenai sanksi oleh INKINDO dan tidak akan menang di PUPR karena tidak lolos BRM ini sudah ditetapkan oleh PUPR yang diadopsi dari INKINDO ini adalah salah satu professional yaitu berbayar. Arti nya akan dibayar sesuai dengan skill nya. Kementrian lain juga sudah mengadopsi BRM salah satu nya yang terakhir KEMENHUB sudah menerapkan BRM non konstruksi dalam waktu dekat ini kita sedang mendorong pengadaan jasa konsultan non konstruksi dari BAPENAS karena kita bisa menerapkan undang-undang jasa konsultasi lewat PERPRES mandiri yang diinisiasi oleh BAPENAS. Mudah-mudahan tahun ini bisa menggolkan PERPRES ini sehingga konstruksi ada undang-undang nya dan non konstruksi ada PERPRES nya. Supaya non konstruksi ada BRM, kalua konstruksi sudah stabil dan ini akan membuat iklim usaha, karena bagaimanapun juga asal mula nya memberikan penghargaan pada profesional terhadap tenaga ahli.”
Apa sih modern yaitu lebih maju dari zamannya kita sudah membuat KTA online, E-Vote online, membuat IBRIDE, SBO, dan sebentar lagi LPJK, dalam menyongsong era digitalisasi ini kita harus sudah siap. Contoh nya 10 tahun yang lalu tidak ada bendungan, jalan tol, sebagai Lead firm yang dibangun oleh konsultan Indonesia, tetapi sekarang ada 56 bendungan yang digagas oleh Jokowi 100% dikerjakan lokal dan semua jalan tol juga hamper 100% dilakukan oleh lokal yang arti nya kita mampu tetapi tidak ada kesempatan. Dalam proyek MRT semestinya dalam fase 2,3, dan 4 bisa dikerjakan konsultan lokal. Tidak apa kalau fase pertama dan kedua boleh Jepang karena dana nya dari Jepang tapi untuk fase ke 3 dan 4 semestinya nasional karena anggarannya APBN konsultan nasional harus nya menjadi Leading di negara nya sendiri dan menjadi Lead firm di negara nya itu ah yang saya cita-citakan pungkas Peter
INKINDO benar-benar mendukung pemerintahan Presiden Jokowi sebagai presiden elected di profil beliau. Harapan INKINDO pada pemerintah Presiden Jokowi supaya di masa pandemi ini banyak proyek-proyek yang dianggap pembangunan infrastruktur yang meningkat sangat tajam agar pembangunan infrastruktur nya dilakukan dengan berkelanjutan karena saya pikir itu merupakan hal yang sangat bagus, karena bangunan infrastruktur yang sudah dibangun tidak mungkin berhenti begitu saja kecuali masalah IKN yang dipandang karena memang itu ada hubungan politik. Proyek infrastruktur saya pikir tidak ada kata tidak, harus dilanjutkan sampai tuntas untuk kemakmuran rakyat.
Kesimpulannya tidak ada negara maju tanpa konsultan maju, tidak ada negara hebat tanpa konsultan yang hebat karena konsultan membangun peradaban. Dan saya mengharapkan mulai lah menjadi tuan rumah dinegeri sendiri mumpung konsultan asing belum bisa datang ke Indonesia karena kondisi pandemi. Inilah kesempatan kita untuk menjadi Lead firm di negara sendiri kita punya PSN ( Proyek Strategis Nasional), kita punya KEK,delapan koridor perbatasan, enam koridor pariwisata, seharus nya itu bisa dilakukan oleh konsultan nasional dan kedepan kita bisa bersaing dengan konsultan asing.
Penulis : Kornelius Wau
Sumber By:
nawacitapost.com
Horizon
Nusantara
Peristiwa
Peluang
