BANJARMASIN-DUTATV. Sahabat Secangkir Kopi Seribu Inspirasi, cerita ini bermula ketika saya di daulat menjadi moderator dalam dialog hukum jasa konstruksi Ikatan Nasional Konsultan Indonesia Kalimantan Selatan dengan Aparat Penegak Hukum, Inspektorat dan BPK Kal-Sel, suatu dialog yang didasari dari “kegalauan” pahlawan konstruksi Indonesia atas berbagai masalah hukum yang mengakibatkan konsultan terseret masalah hukum (pidana), sehingga memerlukan pengetahuan dan pemahaman terhadap aturan yang berkaitan dengan kontrak dan pelaksanaan kontrak serta tindak pidana korupsi.  Kali ini saya tidak membahas masalah kegalauan tersebut, akan tetapi yang menarik saya justeru sambutan presiden INKINDO  H. Peter Frans yang menyatakan sebuah organisasi atau lembaga mengemban fungsi pelayanan, pengembangan dan perlindungan.,

Sahabat ! pada saat kita masuk menjadi anggota suatu organisasi atau lembaga atau bahkan menjadi pengurusnya pernahkan kita bertanya kepada diri kita untuk apa kita melakukan itu ?  umumnya kita mengatakan karena alasan tertentu, seperti di ajak teman, ada kepentingan yang sama untuk diperjuangkan, ada minat dan bakat sama dan seterusnya.  Oleh karena itu jarang kita secara terstruktur berfikir dan merenungkan apa sesungguhnya yang menjadi motivasi dan dasar pijakan saat kita berorganisasi tersebut. Hal inilah yang menjadikan saya “tertarik” dengan “speaking” ketua Inkindo tersebut, yaitu melayani, mengembangkan dan melindungi.

Sahabat ! siapapun yang duduk disuatu lembaga berarti sudah secara suka relas mendedikasikan dirinya untuk melayani semua anggota organisasi tersebut, sehingga menjadi kurang tepat kalau kita menjadi pengurus organisasi malah meminta pelayanan terhadap para anggotanya, disinilah esensi seorang pemimpin (baca = pengurus) sebagai orang yang mengayomi dan memberikan kemudahan pada anggotanya untuk mencapai tujuan organisasi atau lembaga tersebut.

Sahabat ! suatu organisasi mempunyai kewajiban untuk memberdayakan anggotanya, sehingga anggota itu mampu melakukan kegiatan-kegiatan organisasi disamping itu secara pararel organisasi mesti memberikan peningkatan wawasan dan pengembangan terhadap keterampilan yang dimilikinya.  Terhadap masalah ini saya sering melihat saat dilakukan training atau pelatihan untuk bidang baru yang harus dikuasainya, atau seminar atau pendidikan, maka sering dianggap itu untuk kepentingan organisasi atau lembaga saja, padahal sesungguhnya setiap peningkatan wawasan dan keterampilan tersebut justeru utamanya untuk diri mereka sendiri.  Hal ini terjadi karena biasanya anggota organisasi sudah terasa nyaman dalam zona yang selama ini sudah ada, sehingga setiap adanya peningkatan wawasan dan keterampilan serta beban kerja dianggap sebagai beban baru bagi mereka.

Sahabat ! melindungi anggota dari berbagai resiko yang timbul dari menjalankan pekerjaan atau profesi dalam organisasi atau lembaga tersebut mempunyai dampak yang bisa menjadikan ketenangan para anggotanya dalam menjalankan pekerjaan atau profesi tersebut. Dalam kontek ini suatu lembaga atau organisasi yang mampu memberikan perlindungan akan memberikan semangat dan kebersamaan yang tinggi atas mereka, sehingga produktivitas atau semangat kerja akan meningkat, bukankah terkadang aspek ketenangan ini tidak bisa dinilai dengan “materi” bagi mereka yang mendedikasikan dirinya untuk suatu profesi atau kegiatan tertentu. Perlu juga dicatat termasuk dalam fungsi perlindungan ini adalah melakukan pencegahan agar tidak terjadi resiko dalam menjalankan tugas profesi tersebut.

Sahabat ! begitulan tiga pilar fungsi lembaga atau organisasi, nampaknya melayani, mengembangkan dan melindungi menjadi tiang yang sangat kuat untuk menopang motivasi dan fungsi suatu organisasi atau lembaga tersebut.  Oleh karena itulah ada baiknya kita renungkan kembali keberadaan kita di lembaga atau organisasi yang kita ikuti, ambil contoh yang kecil aja, seperti LEMBAGA KELUARGA, sudahkan kita sebagai pemimpinnya memberikan pelayanan, pengembangan dan perlindungan kepada anggota keluarga kita.

Terimakasih INKINDO Kal-Sel dan Presiden Inkindo atas kesempatannya bersama berdialog untuk memberikan peningkatan wawasan dan perlindungan kepada pahlawan konstruksi.Salam Secangkir Kopi Seribu Inspirasi.

#Semakintuasemakinbijaksana

#Semakintuasemakinbahagia

Sumber : https://dutatv.com/fungsi-lembaga/

Jakarta — Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan peran konsultan konstruksi dalam pembangunan infrastruktur sangat penting. Dalam lima tahun ke depan, sesuai visi Presiden Joko Widodo, pembangunan infrastruktur ke depan akan tetap menjadi prioritas

“Saya sudah diminta Presiden untuk segera mempersiapkan program pembangunan infrastruktur di tahun 2020 dengan prioritas infrastruktur pendukung sektor pariwisata seperti di Borobudur, Mandalika, Danau Toba, dan Labuan Bajo. Saya harap para konsultan konstruksi yang tergabung di Ikatan Konsultan Indonesia (Inkindo) dapat ikut berkontribusi,” kata Menteri Basuki pada acara HUT ke-40 Inkindo di Jakarta, Rabu malam (24/7/2019).

Menteri Basuki berharap dengan beberapa regulasi yang diterbitkan Kementerian PUPR terkait jasa konstruksi, khususnya tentang besaran remunerasi minimal tenaga kerja konstruksi, maka juga harus diikuti dengan hasil kerja tenaga konsultan yang lebih baik.

“Tidak ada infrastruktur yang hebat tanpa konsultan yang hebat. Untuk itu ke depan saya berharap konsultan di Indonesia dapat semakin mandiri, kuat dan tangguh,” ujarnya.

Menteri Basuki berpesan kepada para konsultan konstruksi Indonesia untuk dapat melakukan pembangunan infrastruktur dengan memperhatikan unsur seni agar memiliki nilai artistik. “Ada unsur seninya sedikit lebih mahal tidak apa-apa. Seperti kalau membangun bendungan juga dilengkapi dengan penataan lansekap yang baik. Hal ini merupakan bagian dari bentuk penghayatan dalam membangun infrastruktur,” tuturnya.

Sebelumnya Menteri Basuki telah menerbitkan Keputusan Menteri PUPR Nomor 897/KPTS/M/2017 tentang Besaran Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi pada Jenjang Jabatan Ahli untuk Layanan Jasa Konsultansi Konstruksi tertanggal 13 November 2017. Kepmen tersebut merupakan aturan turunan dari Undang-undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.

Regulasi tersebut dapat menjadi acuan dalam menentukan biaya jasa konsultan yang dibayar berdasarkan keahliannya. Diharapkan melalui aturan tersebut tenaga konsultan bisa semakin sejahtera. “Jangan sampai masih ada yang melakukan praktek membanting harga untuk jasa konsultan, karena ini menyangkut expertis (keahlian). Kita harus bisa menghargai keahlian orang,” ujar Menteri Basuki.

Adanya standar biaya langsung personil minimal tersebur maka tenaga kerja konsultan konstruksi harus dibayar sesuai dengan keahlian yang dimiliki. Sebab jika tidak maka baik pengguna jasa maupun penyedia jasa bisa terkena sanksi administratif. Hal ini diharapkan juga mendorong perusahaan jasa konsultansi untuk bisa lebih baik dengan melakukan pelatihan-pelatihan (training) kepada para anggotanya sehingga kapasitas kerjanya menjadi lebih baik.

Sementara itu, Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional Inkindo Peter Frans menyatakan kesiapannya mendukung kebutuhan tenaga konsultan bersertifkat untuk pembangunan infrastruktur kedepan yang akan dipenuhi baik dari anggota Inkindo maupun organisasi lainnya.

“Perusahaan konsultan di Indonesia jumlahnya mencapai 8.000 perusahaan, sedangkan Inkindo sendiri anggotanya mencapai 6.000 perusahaan, sebanyak 85 persen anggota merupakan usaha kecil dan menengah,” kata Peter.

Ia juga mengucapkan terimakasih atas diterbitkannya standarisasi renumerasi minimal sehingga diharapkan tidak ditemukan lagi konsultan yang dibayar terlalu rendah yang tentunya akan berpengaruh terhadap kualitas pekerjaan. (Jay)

Sumber : https://pu.go.id/berita/view/17237/menteri-basuki-infrastruktur-yang-hebat-didukung-oleh-konsultan-konstruksi-yang-hebat