Ketua Umum Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO), Peter Frans menegaskan, penyelenggaraan Munas Kadin Indonesia ke-8 yang diwacanakan digelar di Kendari pada 30 Juni 2021 mendatang memang harus dibatalkan.

Sebagai salah satu anggota luar biasa (ALB) yang secara total memiliki hak 30 suara dalam Munas Kadin, Peter mengaku bahwa pihak ALB tidak akan bisa mengirim perwakilan ke Munas Kadin di Kendari.

Hal itu karena konvensi ALB tidak dapat digelar sesuai rencana pada 25 Juni 2021 besok di Jakarta Convention Center (JCC). Padahal ALB harus dilakukan untuk menentukan siapa saja asosiasi yang berangkat ke Munas Kadin.

“Saya baru terima surat dari Sekda Provinsi DKI Jakarta bahwa acara konvensi ALB yang direncanakan digelar di JCC tanggal 25 Juni 2021, tidak bisa dilakukan sampai kasus COVID-19 di DKI menurun. Artinya tidak ada waktu yang jelas kan,” kata Peter saat berbincang dengan VIVA dikutip Rabu, 23 Juni 2021.

Konvensi ALB Kadin itu dilakukan untuk menentukan 30 asosiasi yang mewakili ALB di Munas Kadin nanti. Dengan demikian, lanjut Peter, maka bisa dipastikan bahwa Munas Kadin di Kendari pun tidak bisa dilaksanakan. Hal itu sesuai yang diatur dalam AD/ART dan sudah merupakan keharusan.

“Kita harus melihat AD/ART di Kadin, di mana salah satu peserta Kadin adalah anggota luar biasa (ALB) yang terdiri dari para asosiasi dengan total suara 30,” ujarnya.

Sementara, di jajaran para asosiasi sendiri, salah satu syarat untuk berangkat menjadi peserta Munas Kadin adalah melakukan konvensi sebagaimana yang telah diatur pula dalam AD./ART.

“Itu yang ngomong AD/ART, bukan saya. Jadi harus kita penuhi dong AD/ART ini,” kata Peter.

Dengan adanya surat dari dari Sekda DKI Jakarta untuk tidak menyetujui izin pelaksanaan konvensi ALB tersebut, maka secara hukum Munas Kadin di Kendari tidak bisa dilakukan karena tidak ada perwakilan dari ALB yang berangkat.

Artinya, Peter menegaskan, secara hukum dan mengacu AD/ART Kadin, Munas tidak bisa dilakukan di Kendari karena konvensi ALB tidak bisa diselenggarakan.

“Jadi saya tidak berbicara secara politis, tapi berdasarkan AD ART Kadin bahwa peserta dari ALB harus mewakili dengan kuota sebanyak 30 orang atau suara,” ujarnya.

Fikri Halim, Mohammad Yudha Prasetya

Rab, 23 Juni 2021 8.00 AM

Sumber : id.berita.yahoo.com

Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional Ikatan Nasional Konsultan Indonesia Peter Frans (kiri) didampingi Bendahara Umum Kasim Kasmin memberi penjelasan terkait dengan berdirinya Lembaga Sertifikasi Inkindo. – Istimewa

Lembaga Sertifikasi Inkindo merupakan lembaga sertifikasi independen sehingga bisa dimanfaatkan badan usaha penyedia jasa konsultan untuk mendapat sertifikat kompetensi.

Bisnis.com, JAKARTA — Dewan Pengurus Nasional Ikatan Nasional Konsultan Indonesia mendirikan lembaga sertifikasi badan usaha yang dapat dimanfaatkan anggota maupun di luar anggota sesuai dengan amanat Peraturan Menteri PUPR No. 10/2020 tentang Akreditasi Asosiasi Konstruksi. “Mengingat tidak semua asosiasi konsultan konstruksi mendapat akreditasi dari LPJK [Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi], maka kami mendirikan lembaga sertifikasi yang struktur organisasinya terpisah dengan asosiasi Inkindo,” kata Ketua Umum DPN Inkindo Peter Frans melalui keterangan resminya di Jakarta, Sabtu (8/5/2021). Permen PUPR Nomor 10 tahun 2020 menyebutkan bahwa akreditasi diberikan kepada asosiasi badan usaha jasa konstruksi, asosiasi profesi jasa konstruksi dan asosiasi terkait dengan rantai pasok konstruksi.

Peter mengatakan Lembaga Sertifikasi Inkindo merupakan lembaga sertifikasi independen sehingga bisa dimanfaatkan badan usaha penyedia jasa konsultan untuk mendapat sertifikat kompetensi.

Menurutnya, LS Inkindo selain memberi layanan kepada lebih kurang 6.300 anggota Inkindo juga bisa dimanfaatkan konsultan dari asosiasi lain yang tidak mendapat register dari LPJK. Sementara itu, Ketua LS Inkindo Panani Kesai menjelaskan bahwa sudah sepatutnya lembaga sertifikasi terpisah agar jangan sampai menimbulkan kedekatan dengan pengurus asosiasi.

“Karenanya, LS Inkindo ini berbentuk yayasan dengan tujuan tidak mencari profit. Badan usaha yang akan mendapat sertifikat hanya dipungut biaya administrasi yang dipergunakan untuk membiayai dewan pengarah, pelaksana, dan penilai [asesor],” kata Panani.

…………..

Baca lebih lanjut bisa klik tautan dibawah ini

SC by. https://ekonomi.bisnis.com/