INKINDO - Ikatan Nasional Konsultan Indonesia

Seminar Olahraga dalam Rangka Peringatan HUT Kota Mataram ke 26

Dalam rangka Peringatan HUT Kota Mataram ke 26 diadakan sebuah kegiatan Seminar Olahraga dengan Tema Membangun Sinergi Olahraga Menuju Keberlanjutan Prestasi dan Mataram Sport City.

Dalam seminar tersebut, Ketua Umum DPN INKINDO, Ir. H. Peter Frans diberikan kesempatan untuk memberikan kata sambutan untuk mengawali kegiatan tersebut.

Selain itu, sebagai asosiasi perusahaan jasa konsultan, INKINDO diberikan kesempatan untuk menjadi narasumber dalam seminar tersebut, yang diwakili oleh Bapak Bintang Agus Nugroho.

Diharapkan seminar tersebut dapat memberikan rekomendasi demi kemajuan Kota Mataram.

Fungsi Lembaga

BANJARMASIN-DUTATV. Sahabat Secangkir Kopi Seribu Inspirasi, cerita ini bermula ketika saya di daulat menjadi moderator dalam dialog hukum jasa konstruksi Ikatan Nasional Konsultan Indonesia Kalimantan Selatan dengan Aparat Penegak Hukum, Inspektorat dan BPK Kal-Sel, suatu dialog yang didasari dari “kegalauan” pahlawan konstruksi Indonesia atas berbagai masalah hukum yang mengakibatkan konsultan terseret masalah hukum (pidana), sehingga memerlukan pengetahuan dan pemahaman terhadap aturan yang berkaitan dengan kontrak dan pelaksanaan kontrak serta tindak pidana korupsi. Kali ini saya tidak membahas masalah kegalauan tersebut, akan tetapi yang menarik saya justeru sambutan presiden INKINDO H. Peter Frans yang menyatakan sebuah organisasi atau lembaga mengemban fungsi pelayanan, pengembangan dan perlindungan.,

Sahabat ! pada saat kita masuk menjadi anggota suatu organisasi atau lembaga atau bahkan menjadi pengurusnya pernahkan kita bertanya kepada diri kita untuk apa kita melakukan itu ? umumnya kita mengatakan karena alasan tertentu, seperti di ajak teman, ada kepentingan yang sama untuk diperjuangkan, ada minat dan bakat sama dan seterusnya. Oleh karena itu jarang kita secara terstruktur berfikir dan merenungkan apa sesungguhnya yang menjadi motivasi dan dasar pijakan saat kita berorganisasi tersebut. Hal inilah yang menjadikan saya “tertarik” dengan “speaking” ketua Inkindo tersebut, yaitu melayani, mengembangkan dan melindungi.

Sahabat ! siapapun yang duduk disuatu lembaga berarti sudah secara suka relas mendedikasikan dirinya untuk melayani semua anggota organisasi tersebut, sehingga menjadi kurang tepat kalau kita menjadi pengurus organisasi malah meminta pelayanan terhadap para anggotanya, disinilah esensi seorang pemimpin (baca = pengurus) sebagai orang yang mengayomi dan memberikan kemudahan pada anggotanya untuk mencapai tujuan organisasi atau lembaga tersebut.

Sahabat ! suatu organisasi mempunyai kewajiban untuk memberdayakan anggotanya, sehingga anggota itu mampu melakukan kegiatan-kegiatan organisasi disamping itu secara pararel organisasi mesti memberikan peningkatan wawasan dan pengembangan terhadap keterampilan yang dimilikinya. Terhadap masalah ini saya sering melihat saat dilakukan training atau pelatihan untuk bidang baru yang harus dikuasainya, atau seminar atau pendidikan, maka sering dianggap itu untuk kepentingan organisasi atau lembaga saja, padahal sesungguhnya setiap peningkatan wawasan dan keterampilan tersebut justeru utamanya untuk diri mereka sendiri. Hal ini terjadi karena biasanya anggota organisasi sudah terasa nyaman dalam zona yang selama ini sudah ada, sehingga setiap adanya peningkatan wawasan dan keterampilan serta beban kerja dianggap sebagai beban baru bagi mereka.

Sahabat ! melindungi anggota dari berbagai resiko yang timbul dari menjalankan pekerjaan atau profesi dalam organisasi atau lembaga tersebut mempunyai dampak yang bisa menjadikan ketenangan para anggotanya dalam menjalankan pekerjaan atau profesi tersebut. Dalam kontek ini suatu lembaga atau organisasi yang mampu memberikan perlindungan akan memberikan semangat dan kebersamaan yang tinggi atas mereka, sehingga produktivitas atau semangat kerja akan meningkat, bukankah terkadang aspek ketenangan ini tidak bisa dinilai dengan “materi” bagi mereka yang mendedikasikan dirinya untuk suatu profesi atau kegiatan tertentu. Perlu juga dicatat termasuk dalam fungsi perlindungan ini adalah melakukan pencegahan agar tidak terjadi resiko dalam menjalankan tugas profesi tersebut.

Sahabat ! begitulan tiga pilar fungsi lembaga atau organisasi, nampaknya melayani, mengembangkan dan melindungi menjadi tiang yang sangat kuat untuk menopang motivasi dan fungsi suatu organisasi atau lembaga tersebut. Oleh karena itulah ada baiknya kita renungkan kembali keberadaan kita di lembaga atau organisasi yang kita ikuti, ambil contoh yang kecil aja, seperti LEMBAGA KELUARGA, sudahkan kita sebagai pemimpinnya memberikan pelayanan, pengembangan dan perlindungan kepada anggota keluarga kita.

Terimakasih INKINDO Kal-Sel dan Presiden Inkindo atas kesempatannya bersama berdialog untuk memberikan peningkatan wawasan dan perlindungan kepada pahlawan konstruksi.Salam Secangkir Kopi Seribu Inspirasi.

#Semakintuasemakinbijaksana

#Semakintuasemakinbahagia

Sumber : https://dutatv.com/fungsi-lembaga/

HUT Ke 40 INKINDO ” INFINITY & BEYOND”

Jumlah Konsultan Indonesia Meningkat Pesat Akibat Regulasi KemenPUPR Terkait Segmentasi Pelelangan

JAKARTA: Ketua Umum DPN Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO) Peter Frans mengatakan bahwa dalam waktu 4 tahun ini, jumlah konsultan Indonesia bertambah pesat. Hal ini, karena pesatnya perkembangan infrastruktur di Indonesia. Selain itu, karena diterbitkannya regulasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) dalam mengatur segmentasi pelelangan.

“Pemerintah, khususnya KemenPUPR telah melakukan langkah-langkah besar melalui kebijakan konseptual dan visioner , terutama dalam lingkup usaha jasa konstruksi. Pertumbuhan usaha jasa konstruksi nasional semakin menjanjikan karena adanya program percepatan dan perluasan pembangunan infrastruktur diseluruh wilayah Indonesia dan bahkan sampai ke pelosok dan perbatasan,” kata Ketum INKINDO, Peter Frans, di Jakarta, pada HUT INKINDO ke 40, dengan Tema “Infinity and Beyond” (Tak Terbatas dan Melampauinya), di Jakarta, Rabu (24/7/2019).

Menurut Peter, dengan begitu pesatnya perkembangan infrastruktur di Indonesia, maka diperlukan adanya regulasi. KemenPUPR selaku kementerian yang banyak menangani pekerjaan infrastruktur telah mengeluarkan beberapa regulasi turunan dari UU No 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Pertama, regulasi tentang standar remunerasi minimal yang diatur dalam Permen PUPR No 19 Tahun 2017, Kepmen PUPR No 897 Tahun 2017. Kedua, Surat Edaran Menteri PUPR No 10/2018 dan No 14/2018 tentang pemberlakuan standar dokumen pemilihan pengadaan jasa konstruksi. Ketiga, Peraturan Menteri No. 7 Tahun 2019 tentang Standar Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia dan Peraturan Menteri No. 9 Tahun 2019 tentang Badan Usaha Jasa Konsultan Asing.

Namun, kata Peter, pembangunan di Indonesia perlu juga didukung oleh SDM yang berkualitas. Karenanya, perlu diberikan training kepada para tenaga ahli agar dapat memberikan daya saing terhadap konsultang asing. Selain itu, masih banyak permasalahan di dunia jasa konsultan di Indonesia yang perlu segera diselesaikan. Untuk itu, diharapkan dengan terbitnya regulasi di tingkat pusat (UU atau Perpres) tentang jasa konsultan, permasalahan pada dunia jasa konsultan dapat segera selesai. Hal itu, sekaligus juga untuk meningkatkan kualitas dan melindungi para konsultan nasional agar dapat bersaing dengan asing dan siap menjadi tuan rumah di negeri sendiri.

Peter juga mengatakan bahwa Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro, dinilai merupakan lembaga yang tepat untuk melakukan pembinan bidang jasa konsultansi non konstruksi. Peran Bappenas dalam perencanaan pembangunan memungkinkan diperolehnya kerangka dasar pembinaan nasional yang mampu mengarahkan pembinaan jasa konsultansi secara integrasi dengan mensinergikan seluruh potensi SDM konsultan secara nasional demi mencapai tujuan strategis pembangunan dan meningkatkan daya saing SDM konsultan nasional. Dan diharapkan dukungan penuh dari Kementerian PPN/Kepala Bappenas ini untuk mendorong Perpres tentang Pengembangan dan Pembinaan Jasa Konsultan di Indonesia.

Sedangkan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR), Syofyan Djalil, juga sangat mendukung Billing Rate yang dikeluarkan oleh INKINDO. “Dan juga secara pribadi Menteri ATR juga memperkenalkan sistem perencanaan melalui pendekatan yang bersifat Holistik, Integratif, Tematik dan Spasial (HITS) yang merupakan koreksi dari pendekatan perencanaan yang selama ini lebih bersifat pendekatan sektoral, dengan menjabarkan system alokasi anggaran pemerintah yang berubah dari sistem uang mengikuti tugas dan fungsi kementerian menjadi uang mengikuti program prioritas (from money follow function menjadi money follow program),”jelas Peter.

Karenanya, pada kesempatan HUT INKINDO 40, INKINDO juga memberikan penghargaan kepada Ketua Umum DPN INKINDO dari Masa Bakti 1979 s/d 2018, yang selama ini telah membangun serta membentuk INKINDO yang profesional. Selain itu, beberapa rangkaian kegiatan juga telah dilakukan oleh seluruh INKINDO di daerah, seperti audiensi dengan Gubernur setempat untuk membuat PerGub sesuai dengan amanah dari UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, melakukan seminar untuk meningkatkan kompetensi Anggota INKNDO, serta kegiatan sosial seperti jalan sehat dan donor darah.

“INKINDO akan berusaha menjadi yang terbaik, menjangkau yang mungkin menurut orang lain tidak bisa kita gapai, dan melebihi gapaian itu. Don’t Ever Stop Dreaming, jangan pernah berhenti bermimpi. Karena hidup berawal dari mimpi. Dan kita tahu di dunia ini tidak ada yang tidak mungkin, nothing impossible. Di era digital ini, INKINDO berharap dapat melampaui zaman, dengan beberapa capaian yang telah dicapai, diantaranya adalah membangun sistem KTA Online, Web INKINDO, I-bridge.

INKINDO juga tidak lupa mengucapkan “Selamat” kepada Presiden RI terpilih dan berharap besar kepada kabinet kerja baru dapat mendorong perekonomian yang lebih kuat secara umum dan secara khusus meningkatkan peran serta usaha jasa konsultan Indonesia yg lebih besar dalam proses pembangunan nasional secara khusus, sehingga dapat mewujudkan Indonesia sebagai Negara yang Maju dan Modern.

“Suatu Negara Tidak Maju Jika Konsultannya Tidak Maju” (sekretariat nasional inkindo)

Menteri Basuki : Infrastruktur Yang Hebat Didukung Oleh Konsultan Konstruksi Yang Hebat

Jakarta — Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan peran konsultan konstruksi dalam pembangunan infrastruktur sangat penting. Dalam lima tahun ke depan, sesuai visi Presiden Joko Widodo, pembangunan infrastruktur ke depan akan tetap menjadi prioritas

“Saya sudah diminta Presiden untuk segera mempersiapkan program pembangunan infrastruktur di tahun 2020 dengan prioritas infrastruktur pendukung sektor pariwisata seperti di Borobudur, Mandalika, Danau Toba, dan Labuan Bajo. Saya harap para konsultan konstruksi yang tergabung di Ikatan Konsultan Indonesia (Inkindo) dapat ikut berkontribusi,” kata Menteri Basuki pada acara HUT ke-40 Inkindo di Jakarta, Rabu malam (24/7/2019).

Menteri Basuki berharap dengan beberapa regulasi yang diterbitkan Kementerian PUPR terkait jasa konstruksi, khususnya tentang besaran remunerasi minimal tenaga kerja konstruksi, maka juga harus diikuti dengan hasil kerja tenaga konsultan yang lebih baik.

“Tidak ada infrastruktur yang hebat tanpa konsultan yang hebat. Untuk itu ke depan saya berharap konsultan di Indonesia dapat semakin mandiri, kuat dan tangguh,” ujarnya.

Menteri Basuki berpesan kepada para konsultan konstruksi Indonesia untuk dapat melakukan pembangunan infrastruktur dengan memperhatikan unsur seni agar memiliki nilai artistik. “Ada unsur seninya sedikit lebih mahal tidak apa-apa. Seperti kalau membangun bendungan juga dilengkapi dengan penataan lansekap yang baik. Hal ini merupakan bagian dari bentuk penghayatan dalam membangun infrastruktur,” tuturnya.

Sebelumnya Menteri Basuki telah menerbitkan Keputusan Menteri PUPR Nomor 897/KPTS/M/2017 tentang Besaran Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi pada Jenjang Jabatan Ahli untuk Layanan Jasa Konsultansi Konstruksi tertanggal 13 November 2017. Kepmen tersebut merupakan aturan turunan dari Undang-undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.

Regulasi tersebut dapat menjadi acuan dalam menentukan biaya jasa konsultan yang dibayar berdasarkan keahliannya. Diharapkan melalui aturan tersebut tenaga konsultan bisa semakin sejahtera. “Jangan sampai masih ada yang melakukan praktek membanting harga untuk jasa konsultan, karena ini menyangkut expertis (keahlian). Kita harus bisa menghargai keahlian orang,” ujar Menteri Basuki.

Adanya standar biaya langsung personil minimal tersebur maka tenaga kerja konsultan konstruksi harus dibayar sesuai dengan keahlian yang dimiliki. Sebab jika tidak maka baik pengguna jasa maupun penyedia jasa bisa terkena sanksi administratif. Hal ini diharapkan juga mendorong perusahaan jasa konsultansi untuk bisa lebih baik dengan melakukan pelatihan-pelatihan (training) kepada para anggotanya sehingga kapasitas kerjanya menjadi lebih baik.

Sementara itu, Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional Inkindo Peter Frans menyatakan kesiapannya mendukung kebutuhan tenaga konsultan bersertifkat untuk pembangunan infrastruktur kedepan yang akan dipenuhi baik dari anggota Inkindo maupun organisasi lainnya.

“Perusahaan konsultan di Indonesia jumlahnya mencapai 8.000 perusahaan, sedangkan Inkindo sendiri anggotanya mencapai 6.000 perusahaan, sebanyak 85 persen anggota merupakan usaha kecil dan menengah,” kata Peter.

Ia juga mengucapkan terimakasih atas diterbitkannya standarisasi renumerasi minimal sehingga diharapkan tidak ditemukan lagi konsultan yang dibayar terlalu rendah yang tentunya akan berpengaruh terhadap kualitas pekerjaan. (Jay)

Sumber : https://pu.go.id/berita/view/17237/menteri-basuki-infrastruktur-yang-hebat-didukung-oleh-konsultan-konstruksi-yang-hebat