Jumlah Konsultan Indonesia Meningkat Pesat Akibat Regulasi KemenPUPR Terkait Segmentasi Pelelangan
JAKARTA: Ketua Umum DPN Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO) Peter Frans mengatakan bahwa dalam waktu 4 tahun ini, jumlah konsultan Indonesia bertambah pesat. Hal ini, karena pesatnya perkembangan infrastruktur di Indonesia. Selain itu, karena diterbitkannya regulasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) dalam mengatur segmentasi pelelangan.
“Pemerintah, khususnya KemenPUPR telah melakukan langkah-langkah besar melalui kebijakan konseptual dan visioner , terutama dalam lingkup usaha jasa konstruksi. Pertumbuhan usaha jasa konstruksi nasional semakin menjanjikan karena adanya program percepatan dan perluasan pembangunan infrastruktur diseluruh wilayah Indonesia dan bahkan sampai ke pelosok dan perbatasan,” kata Ketum INKINDO, Peter Frans, di Jakarta, pada HUT INKINDO ke 40, dengan Tema “Infinity and Beyond” (Tak Terbatas dan Melampauinya), di Jakarta, Rabu (24/7/2019).
Menurut Peter, dengan begitu pesatnya perkembangan infrastruktur di Indonesia, maka diperlukan adanya regulasi. KemenPUPR selaku kementerian yang banyak menangani pekerjaan infrastruktur telah mengeluarkan beberapa regulasi turunan dari UU No 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Pertama, regulasi tentang standar remunerasi minimal yang diatur dalam Permen PUPR No 19 Tahun 2017, Kepmen PUPR No 897 Tahun 2017. Kedua, Surat Edaran Menteri PUPR No 10/2018 dan No 14/2018 tentang pemberlakuan standar dokumen pemilihan pengadaan jasa konstruksi. Ketiga, Peraturan Menteri No. 7 Tahun 2019 tentang Standar Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia dan Peraturan Menteri No. 9 Tahun 2019 tentang Badan Usaha Jasa Konsultan Asing.
Namun, kata Peter, pembangunan di Indonesia perlu juga didukung oleh SDM yang berkualitas. Karenanya, perlu diberikan training kepada para tenaga ahli agar dapat memberikan daya saing terhadap konsultang asing. Selain itu, masih banyak permasalahan di dunia jasa konsultan di Indonesia yang perlu segera diselesaikan. Untuk itu, diharapkan dengan terbitnya regulasi di tingkat pusat (UU atau Perpres) tentang jasa konsultan, permasalahan pada dunia jasa konsultan dapat segera selesai. Hal itu, sekaligus juga untuk meningkatkan kualitas dan melindungi para konsultan nasional agar dapat bersaing dengan asing dan siap menjadi tuan rumah di negeri sendiri.
Peter juga mengatakan bahwa Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro, dinilai merupakan lembaga yang tepat untuk melakukan pembinan bidang jasa konsultansi non konstruksi. Peran Bappenas dalam perencanaan pembangunan memungkinkan diperolehnya kerangka dasar pembinaan nasional yang mampu mengarahkan pembinaan jasa konsultansi secara integrasi dengan mensinergikan seluruh potensi SDM konsultan secara nasional demi mencapai tujuan strategis pembangunan dan meningkatkan daya saing SDM konsultan nasional. Dan diharapkan dukungan penuh dari Kementerian PPN/Kepala Bappenas ini untuk mendorong Perpres tentang Pengembangan dan Pembinaan Jasa Konsultan di Indonesia.
Sedangkan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR), Syofyan Djalil, juga sangat mendukung Billing Rate yang dikeluarkan oleh INKINDO. “Dan juga secara pribadi Menteri ATR juga memperkenalkan sistem perencanaan melalui pendekatan yang bersifat Holistik, Integratif, Tematik dan Spasial (HITS) yang merupakan koreksi dari pendekatan perencanaan yang selama ini lebih bersifat pendekatan sektoral, dengan menjabarkan system alokasi anggaran pemerintah yang berubah dari sistem uang mengikuti tugas dan fungsi kementerian menjadi uang mengikuti program prioritas (from money follow function menjadi money follow program),”jelas Peter.
Karenanya, pada kesempatan HUT INKINDO 40, INKINDO juga memberikan penghargaan kepada Ketua Umum DPN INKINDO dari Masa Bakti 1979 s/d 2018, yang selama ini telah membangun serta membentuk INKINDO yang profesional. Selain itu, beberapa rangkaian kegiatan juga telah dilakukan oleh seluruh INKINDO di daerah, seperti audiensi dengan Gubernur setempat untuk membuat PerGub sesuai dengan amanah dari UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, melakukan seminar untuk meningkatkan kompetensi Anggota INKNDO, serta kegiatan sosial seperti jalan sehat dan donor darah.
“INKINDO akan berusaha menjadi yang terbaik, menjangkau yang mungkin menurut orang lain tidak bisa kita gapai, dan melebihi gapaian itu. Don’t Ever Stop Dreaming, jangan pernah berhenti bermimpi. Karena hidup berawal dari mimpi. Dan kita tahu di dunia ini tidak ada yang tidak mungkin, nothing impossible. Di era digital ini, INKINDO berharap dapat melampaui zaman, dengan beberapa capaian yang telah dicapai, diantaranya adalah membangun sistem KTA Online, Web INKINDO, I-bridge.
INKINDO juga tidak lupa mengucapkan “Selamat” kepada Presiden RI terpilih dan berharap besar kepada kabinet kerja baru dapat mendorong perekonomian yang lebih kuat secara umum dan secara khusus meningkatkan peran serta usaha jasa konsultan Indonesia yg lebih besar dalam proses pembangunan nasional secara khusus, sehingga dapat mewujudkan Indonesia sebagai Negara yang Maju dan Modern.
“Suatu Negara Tidak Maju Jika Konsultannya Tidak Maju” (sekretariat nasional inkindo)
